Profesor Madya Dr. Nguyen The Ky menilai budaya nasional dan kekuatan lunak perlu ditempatkan di pusat pemikiran strategis pembangunan Vietnam pada era baru. Dalam wawancara dengan wartawan Surat Kabar dan Opini Publik, ia menyatakan keyakinannya bahwa Kongres Nasional ke-14 akan melanjutkan penetapan arah strategis bervisi jangka panjang, dengan menekankan peran budaya dan masyarakat sebagai fondasi, pendorong, sekaligus kekuatan intrinsik pembangunan.
Menurut Nguyen The Ky, menjelang Kongres Nasional ke-14, Politbiro telah mengeluarkan sejumlah resolusi penting yang mencakup peningkatan institusi, pengembangan sosial-ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, inovasi, hingga integrasi internasional. Dalam rangkaian kebijakan tersebut, Resolusi No. 80 tertanggal 7 Januari 2026 tentang pengembangan budaya Vietnam dipandang sebagai komponen penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang cepat, berkelanjutan, dan komprehensif.
Ia menyoroti definisi budaya Vietnam dalam Resolusi 80 yang disebut ringkas namun bermakna: budaya Vietnam dipandang sebagai intisari nilai terbaik bangsa dalam proses pembangunan dan pertahanan selama ribuan tahun; menjadi sumber daya endogen yang penting; serta memupuk kecerdasan, jiwa, semangat, dan karakter rakyat Vietnam. Menurutnya, perumusan itu merangkum esensi budaya Vietnam sekaligus menegaskan hubungan organik antara budaya dan manusia Vietnam.
Nguyen The Ky menilai penerbitan Resolusi 80 tepat sebelum Kongres Nasional ke-14 berakar pada tuntutan praktis hampir 40 tahun reformasi. Ia mengingatkan bahwa dalam dua dekade terakhir, Komite Sentral dan Politbiro telah mengeluarkan sejumlah resolusi penting terkait budaya, di antaranya Resolusi No. 5 Komite Sentral ke-8 tentang pembangunan dan pengembangan budaya Vietnam yang maju dan sarat identitas nasional; Resolusi No. 9 Komite Sentral ke-11 (Resolusi 33) tentang pembangunan dan pengembangan budaya serta masyarakat Vietnam untuk memenuhi persyaratan pembangunan berkelanjutan; serta Resolusi No. 23 Politbiro ke-10 tentang pengembangan sastra dan seni dalam situasi baru.
Meski resolusi-resolusi tersebut dinilai telah memberi landasan ideologis dan arahan utama, ia menekankan bahwa praktik menunjukkan masih ada berbagai keterbatasan. Resolusi 80, menurutnya, secara terbuka mengakui sejumlah persoalan, antara lain pemahaman tentang posisi dan peran budaya yang belum komprehensif dan mendalam; lambatnya pelembagaan pedoman dan kebijakan Partai ke dalam hukum serta kurangnya keselarasan; lingkungan budaya yang belum benar-benar sehat; investasi budaya yang rendah dan tersebar; mekanisme dan kebijakan yang belum sepenuhnya membebaskan kreativitas kalangan intelektual dan seniman; serta perbedaan tingkat akses dan kenikmatan budaya antarwilayah.
Nguyen The Ky juga mengaitkan Resolusi 80 dengan pemikiran Presiden Ho Chi Minh pada Konferensi Kebudayaan Nasional 1946, yang menegaskan bahwa budaya “menerangi jalan bagi bangsa” dan harus disejajarkan dengan politik serta ekonomi. Ia menilai gagasan tersebut menempatkan budaya sebagai salah satu dari tiga pilar pembangunan, namun dalam praktik selama beberapa dekade, posisi budaya belum sepenuhnya diakui dan diinvestasikan secara memadai.
Dalam pandangannya, Resolusi 80 menegaskan budaya bukan hanya landasan spiritual masyarakat, tetapi juga kekuatan intrinsik dan “sistem pengatur” bagi pembangunan yang cepat dan berkelanjutan. Ia menafsirkan konsep “sistem pengatur” sebagai dorongan bagi pengaruh positif sekaligus mekanisme pembatas terhadap penyimpangan dan aspek negatif, layaknya “katup pengatur” agar pembangunan tidak melenceng.
Atas dasar itu, ia menekankan budaya perlu meresap ke seluruh keputusan pembangunan, mulai dari ekonomi, politik, dan sosial hingga pertahanan, keamanan, dan hubungan luar negeri. Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi yang cepat tanpa landasan budaya, standar etika, dan nilai kemanusiaan tidak akan berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa seseorang dapat menjadi kaya, tetapi tanpa fondasi budaya kekayaan itu rentan melahirkan “kaya korup”.
Dalam konteks integrasi internasional yang semakin mendalam, Nguyen The Ky menilai konsep “kekuatan lunak” menjadi semakin penting. Menurutnya, kekuatan lunak sebuah bangsa terutama ditentukan oleh apakah nilai budayanya diakui, dihormati, dan diterima dunia. Jika suatu budaya tidak memiliki identitas dan tidak memberi kontribusi pada khazanah budaya manusia, maka budaya tersebut sulit disebut sebagai kekuatan lunak.
Ia menegaskan kekuatan lunak bukan konsep abstrak, melainkan tampak dalam tindakan konkret. Ia mencontohkan keterlibatan tentara Vietnam dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Afrika, khususnya Sudan Selatan. Menurutnya, mereka tidak hanya menjalankan tugas militer, tetapi juga membawa “paket budaya Vietnam” melalui semangat berbagi, membantu, membimbing masyarakat dalam sanitasi lingkungan, mengebor sumur air bersih, membangun jalan, serta mengajari anak-anak bernyanyi. Ia menyebut beberapa anak bahkan dapat berbicara bahasa Vietnam, yang ia nilai sebagai wujud penyebaran nilai-nilai Vietnam dalam kehidupan internasional.
Nguyen The Ky turut menekankan peran kaum intelektual dan seniman sebagai “elit kreatif” dalam pengembangan nilai budaya dan kemanusiaan Vietnam. Ia menyatakan budaya merupakan produk rakyat, namun dalam proses kreatif terdapat individu profesional berbakat dan cerdas yang menjadi penggerak dan pengangkat budaya nasional. Menurutnya, tanpa elit kreatif, budaya akan sulit mencapai puncaknya; sebaliknya, elit kreatif berkontribusi mengangkat martabat intelektual bangsa.
Karena itu, ia menilai pelatihan dan pembinaan bakat perlu ditempatkan dalam visi jangka panjang. Ia merujuk pada pengalaman bahwa tanpa seniman yang memperoleh pelatihan menyeluruh di dalam maupun luar negeri—seperti Dang Thai Son, Bui Cong Duy, Tran Thu Ha, Le Dung, Trung Duc, Quang Tho, dan lainnya—akan sulit menghadirkan pencapaian menonjol dalam kehidupan seni Vietnam. Ia menegaskan investasi pada elit tidak bertentangan dengan investasi bagi masyarakat luas; keduanya saling melengkapi, dengan masyarakat sebagai fondasi dan elit sebagai puncak.
Salah satu poin yang ia anggap penting dalam Resolusi 80 adalah kebijakan pemanfaatan beragam sumber daya untuk pengembangan budaya, tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga memobilisasi sumber daya sosial dan swasta. Secara khusus, resolusi tersebut menetapkan target alokasi setidaknya 2% dari PDB untuk budaya.
Menurut Nguyen The Ky, investasi di bidang budaya, pendidikan, kesehatan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhirnya merupakan investasi pada manusia—untuk pengembangan menyeluruh dalam moralitas, intelektualitas, kesehatan fisik, dan estetika. Ia menilai hanya ketika manusia berkembang secara komprehensif, negara dapat mencapai pembangunan berkelanjutan.
Ia juga menekankan bahwa memasuki era pembangunan baru memerlukan persiapan matang di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, institusi, ilmu pengetahuan dan teknologi, transformasi digital, hingga integrasi internasional. Namun, ia menilai persiapan budaya memiliki arti khusus karena budaya memikul misi untuk “membuka jalan, menerangi jalan, dan membebaskan”.
Nguyen The Ky menyimpulkan Resolusi 80 memiliki cakupan dan kedalaman luas, mewarisi capaian serta pelajaran dari resolusi sebelumnya, sekaligus membuka pendekatan baru yang lebih komprehensif dan lebih menentukan terhadap pembangunan budaya dan sumber daya manusia. Baginya, pembangunan budaya pada akhirnya adalah pembangunan manusia, dan investasi dalam budaya merupakan investasi untuk masa depan bangsa.
