Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas Sektor Jasa Keuangan (SJK) nasional pada Februari 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian global dan domestik yang masih menghadapi berbagai tantangan. Penilaian tersebut disampaikan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan OJK yang digelar pada 25 Februari 2026.
Dalam siaran pers yang dirilis 3 Maret 2026, OJK menyatakan penguatan ketahanan dan integritas sektor jasa keuangan menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, terutama ketika perkembangan ekonomi global masih diliputi ketidakpastian.
OJK mencatat perekonomian dunia secara umum masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Indikasinya terlihat dari penguatan aktivitas manufaktur global serta tren pemulihan tingkat keyakinan konsumen di berbagai negara. Namun, OJK menilai sejumlah risiko tetap perlu diwaspadai, khususnya meningkatnya tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi yang muncul pada awal 2026.
Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan Amerika Serikat. OJK menilai kondisi tersebut berpotensi meningkatkan volatilitas pasar keuangan global yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi di berbagai negara.
Dari Amerika Serikat, OJK mencatat perekonomian pada kuartal IV 2025 tumbuh 1,4 persen secara kuartalan (qtq), lebih rendah dari ekspektasi pasar sebesar 2,5 persen. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi antara lain oleh terjadinya government shutdown dan melemahnya konsumsi masyarakat, meski pasar tenaga kerja masih relatif solid.
OJK juga menyoroti tekanan inflasi di Amerika Serikat yang kembali meningkat. Seiring perkembangan itu, ekspektasi pasar terhadap kemungkinan pemangkasan suku bunga pada pertengahan tahun mulai menurun, memunculkan kecenderungan suku bunga tinggi bertahan lebih lama atau higher for longer.
Di kawasan Asia, OJK menilai perekonomian Tiongkok masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama akibat melemahnya permintaan domestik. Tekanan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya krisis sektor properti yang masih memengaruhi stabilitas ekonomi negara tersebut.
