Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Prof. Gonda Yumitro, Ph.D., menyoroti dinamika konflik Amerika Serikat dan Iran serta menilai kapasitas dan “nyali” diplomasi Indonesia masih tertinggal. Penilaian itu mengemuka dalam forum diskusi yang membahas implikasi konflik AS–Iran terhadap posisi Indonesia di tengah situasi geopolitik global.
Diskusi tersebut berlangsung dalam forum Ruang Gagasan bertajuk “Dinamika Geopolitik Global: Implikasi Konflik Amerika–Iran bagi Indonesia”, kolaborasi Pusat Studi Islam Berkemajuan (PSIB) UMM, RBC A. Malik Fadjar Institute, dan Program Studi Hubungan Internasional UMM. Kegiatan ini digelar di RBC A. Malik Fadjar Institute pada Kamis, 23 April 2026.
Dalam forum itu, peserta membahas pertanyaan tentang sejauh mana Indonesia mampu keluar dari posisi sebagai “penonton” dalam konflik global. Di tengah eskalasi konflik AS–Iran yang dinilai mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan dunia, posisi strategis Indonesia disebut kembali diuji: bertahan pada sikap normatif yang berhati-hati atau mengambil peran lebih aktif sebagai aktor utama dan mediator.
Prof. Gonda, yang juga Kepala PSIB UMM, menilai Indonesia cenderung berlindung di balik payung hukum internasional. Keputusan untuk tidak secara eksplisit mengutuk Amerika Serikat dan Israel dipandang sebagai upaya menjaga peluang menjadi mediator. Namun ia menekankan bahwa konflik tidak cukup dihadapi dengan norma, melainkan memerlukan ketahanan sumber daya.
“Kekuatan narasi yang dibangun Indonesia belum sepenuhnya berdampak pada level internasional. Kebijakan kita masih banyak berada pada tataran konseptual,” kata Prof. Gonda. Ia juga menggarisbawahi ketertinggalan Indonesia dibanding sejumlah negara Eropa dan negara-negara di ASEAN, serta menyebut ketergantungan pada kekuatan eksternal sebagai kelemahan mendasar.
Dampak konflik juga dinilai berimbas langsung pada masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D., menjelaskan bahwa lonjakan harga minyak dunia akibat konflik dapat cepat merembet ke ekosistem ekonomi domestik. Menurutnya, dominasi negara-negara besar dalam rantai produksi global turut mempersempit ruang gerak negara berkembang.
“Dominasi negara-negara besar dalam rantai produksi global mempersempit ruang gerak negara berkembang. Sikap hati-hati Indonesia dinilai realistis, tetapi belum cukup menjadikan kita aktor strategis,” ujar Prof. Hikmahanto. Ia menilai ambisi Indonesia menjadi penengah berisiko menjadi wacana tanpa diplomasi yang lebih tegas dan terbuka.
Sementara itu, Rektor UMM Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si., memaparkan perspektif “Islam Berkemajuan” dengan menekankan pentingnya pendekatan moderat dan adaptif. Ia menyebut isu energi, konflik, dan relasi antarnegara membutuhkan pemahaman komprehensif, serta peningkatan kapasitas intelektual generasi muda sebagai kunci.
“Perubahan lanskap ekonomi global menempatkan Indonesia pada posisi yang belum kuat. Sebagai negara dengan pasar besar, potensi kita belum diimbangi kekuatan produksi yang memadai,” kata Nazaruddin. Ia mendorong penguatan industri domestik dan kemampuan negosiasi internasional agar Indonesia tidak terus bersikap reaktif.
Melalui rangkaian pembahasan tersebut, forum menyimpulkan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya memahami konflik global, tetapi juga menentukan posisi yang tegas. Bersandar pada sikap normatif tanpa kekuatan implementasi dinilai berisiko membuat Indonesia terpinggirkan, sehingga tanpa perubahan arah kebijakan yang terukur, Indonesia berpotensi tetap menjadi penonton dalam arena geopolitik yang kian kompetitif.