Perkembangan geopolitik global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya ketegangan di berbagai kawasan. Konflik Rusia–Ukraina belum memperlihatkan penyelesaian yang tuntas. Di Timur Tengah, dinamika antara Iran, Israel, dan negara-negara di sekitarnya juga terus mengalami eskalasi. Sementara itu, hubungan Amerika Serikat dan China kian mengarah pada persaingan strategis di bidang teknologi, ekonomi, dan pertahanan.
Situasi tersebut dinilai berdampak pada stabilitas global. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat fragmentasi geopolitik berpotensi mengganggu perdagangan internasional serta menekan pertumbuhan ekonomi global dalam jangka panjang. Dengan demikian, isu geopolitik disebut tidak lagi semata-mata persoalan eksternal, melainkan memiliki implikasi langsung terhadap kondisi ekonomi dan sosial berbagai negara.
Indonesia berada pada posisi yang khas. Meski tidak terlibat langsung dalam konflik global, Indonesia tetap terhubung dalam sistem internasional yang saling memengaruhi. Karena itu, dibutuhkan arah kebijakan yang jelas agar Indonesia dapat merespons dinamika global secara tepat tanpa kehilangan pijakan.
Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin menilai Pancasila menjadi landasan nilai bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik. Menurutnya, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga pedoman dalam merumuskan kebijakan politik, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.
Ia menyebut pengalamannya dalam dunia akademik dan interaksi internasional, termasuk keterlibatan dalam diskursus hubungan internasional di Tomsk State University, Rusia, memperlihatkan bagaimana negara-negara besar memandang kepentingan strategis mereka dalam konteks global yang kompetitif. Dari situ, ia menarik kesimpulan bahwa setiap negara membutuhkan fondasi nilai yang kokoh agar tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan global.
Ngabalin menekankan nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dapat menjadi kerangka berpikir yang seimbang. Ia menilai, ketika banyak negara mengambil langkah reaktif dan berorientasi jangka pendek, Pancasila mendorong pendekatan yang lebih terukur dan berorientasi jangka panjang.
Dalam konteks meningkatnya kompetisi kekuatan, ia merujuk data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) yang mencatat belanja militer global telah melampaui USD 2,2 triliun. Menurutnya, angka ini mencerminkan meningkatnya intensitas persaingan di tingkat internasional, dan negara yang rapuh dalam landasan nilai ideologi berisiko terjebak dalam dinamika yang tidak stabil.
Selain Pancasila sebagai fondasi nilai, ia menilai prinsip bebas aktif tetap relevan sebagai strategi politik luar negeri Indonesia. Prinsip tersebut menegaskan Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, namun tetap berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
Dalam praktiknya, bebas aktif disebut memberi ruang bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan dalam menentukan kebijakan luar negeri. Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat pada kepentingan kekuatan tertentu, sekaligus berkontribusi dalam berbagai forum internasional seperti G20 dan ASEAN untuk mendorong dialog dan kerja sama.
Ngabalin juga menyoroti bahwa konflik modern semakin kompleks dan tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui pengaruh informasi. Ia mengacu pada laporan World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai salah satu risiko global utama dalam jangka pendek. Menurutnya, hal ini menunjukkan stabilitas suatu negara dipengaruhi oleh kemampuan mengelola arus informasi.
Dalam situasi tersebut, ia menilai nilai persatuan dalam Pancasila menjadi semakin penting. Masyarakat yang terpengaruh informasi tidak akurat berpotensi mengalami polarisasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional. Karena itu, komunikasi politik yang bertanggung jawab disebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas negara.
Ngabalin menyimpulkan dinamika geopolitik global akan terus berkembang dan cenderung semakin kompleks. Menurutnya, Indonesia memerlukan arah yang jelas dan konsisten, dengan Pancasila sebagai dasar nilai yang kokoh dan prinsip bebas aktif sebagai kerangka strategi yang adaptif. Ia menilai keduanya saling melengkapi untuk menjaga posisi Indonesia di tengah perubahan global, mempertahankan kedaulatan, serta berkontribusi pada upaya menciptakan perdamaian dunia.
Prof. Ali Mochtar Ngabalin merupakan Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional.
