Paus Leo XIV menyampaikan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ia memperingatkan situasi saat ini berisiko tinggi memicu tragedi besar dan mendesak semua pihak menghentikan apa yang ia sebut sebagai “spiral kekerasan” sebelum berubah menjadi konflik yang tidak dapat diatasi.
Dalam reaksi resmi pertamanya dari Takhta Suci terkait perkembangan terbaru, Paus yang berasal dari Amerika Serikat itu menyerukan pembukaan jalur diplomasi dan dialog yang “masuk akal, tulus, dan bertanggung jawab” dengan berlandaskan keadilan. Seruan itu disampaikan saat doa Angelus dari jendela studionya yang menghadap Lapangan Santo Petrus, Minggu siang.
Menurut Paus, stabilitas dan perdamaian tidak akan tercapai melalui ancaman atau penggunaan senjata. “Senjata hanya menabur kehancuran, penderitaan, dan kematian,” ujarnya. Ia menekankan bahwa perdamaian tidak dapat dibangun lewat ancaman timbal balik, melainkan melalui dialog yang rasional dan bertanggung jawab.
“Saya menyerukan dengan sepenuh hati kepada semua pihak untuk memikul tanggung jawab moral menghentikan spiral kekerasan sebelum menjadi jurang yang tak terjembatani,” kata Paus. Ia juga mengajak umat untuk terus mendoakan perdamaian.
Selain menyoroti Iran dan kawasan Timur Tengah, Paus Leo XIV turut menyinggung bentrokan antara Pakistan dan Afghanistan dalam beberapa hari terakhir. Ia mendorong kedua negara kembali ke meja perundingan. “Hanya perdamaian, karunia Tuhan, yang dapat menyembuhkan luka antarbangsa,” tuturnya.
Seruan Paus muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran internasional setelah serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran pada Sabtu. Pada Minggu pagi, ledakan besar dilaporkan mengguncang Teheran ketika militer Israel mengklaim menargetkan “jantung” ibu kota Iran. Sehari sebelumnya, Israel menyatakan telah membuka jalur menuju Teheran, sementara Iran melanjutkan serangan balasan.
Qatar, Kuwait, dan Bahrain melaporkan berhasil mencegat rentetan rudal yang ditembakkan dari Teheran. Oman, yang sebelumnya berperan sebagai mediator dalam pembicaraan nuklir antara Teheran dan Washington, juga melaporkan adanya serangan terhadap sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz.
Di sisi lain, Pelabuhan Duqm—yang digunakan Angkatan Laut AS sebagai pusat logistik dan dapat menampung kapal induk—dilaporkan menjadi sasaran serangan drone. Situasi kian rumit setelah tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, yang tidak menunjuk penerus resmi. Kekosongan kepemimpinan itu memicu ketidakpastian politik di dalam negeri Iran dan meningkatkan risiko konflik regional yang lebih luas.
Di tingkat internasional, Presiden AS Donald Trump mengajak masyarakat Iran untuk “mengambil alih nasib mereka” dengan melawan sistem teokrasi yang berkuasa sejak 1979. Sementara itu, para diplomat dari 27 negara anggota Uni Eropa menggelar pertemuan darurat untuk membahas perkembangan terbaru dan langkah selanjutnya yang akan diambil blok tersebut.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengecam serangan Iran terhadap negara-negara tetangganya dan memperingatkan risiko perang yang lebih meluas. Di Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mendesak agar serangan dihentikan dan negosiasi dapat dilanjutkan. Ia memperingatkan, bila ketegangan tidak diredakan, situasi dapat berkembang menjadi konflik regional yang berdampak serius pada warga sipil dan stabilitas kawasan.
Sejumlah negara di Timur Tengah memilih bersikap hati-hati menanggapi serangan gabungan AS dan Israel, namun tetap mengecam serangan balasan Iran. Liga Arab menyatakan tindakan Teheran melanggar kedaulatan negara-negara yang berupaya menjaga stabilitas kawasan. Arab Saudi, melalui seorang diplomat, dilaporkan diam-diam meminta Iran tidak melancarkan serangan ke wilayah kerajaan.
Rusia dan China secara terbuka mengecam pembunuhan Khamenei. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran sinis terhadap norma moral dan hukum internasional. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menilai tindakan itu melanggar hukum internasional serta norma dasar dalam hubungan antarnegara.
Dengan eskalasi yang terus meningkat, tekanan komunitas internasional menguat agar semua pihak menghentikan operasi militer dan kembali ke jalur diplomasi untuk mencegah meluasnya konflik di Timur Tengah.
