Pengadilan di Jepang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Tetsuya Yamagami (45), pria yang membunuh mantan Perdana Menteri Shinzo Abe. Putusan itu dibacakan sekitar tiga setengah tahun setelah Abe ditembak saat berkampanye di Kota Nara pada 8 Juli 2022.

Yamagami sebelumnya mengaku bersalah di awal persidangan pada Oktober 2025. Namun, vonis ini memunculkan perdebatan di tengah publik Jepang. Sebagian memandang Yamagami sebagai pelaku pembunuhan kejam, sementara sebagian lain menyatakan simpati terhadap latar belakang hidupnya yang disebut sulit.

Jaksa menilai Yamagami layak dihukum penjara seumur hidup atas “tindakan keji” yang dilakukannya. Kasus ini mengguncang Jepang, negara yang dikenal memiliki tingkat kejahatan senjata api sangat rendah.

Di sisi lain, tim pembela meminta keringanan dengan alasan Yamagami merupakan korban “penyalahgunaan agama”. Mereka menyatakan keterlibatan ibu Yamagami dengan Gereja Unifikasi berujung pada kebangkrutan keluarga, dan mendorong Yamagami menyimpan dendam setelah mengetahui kaitan Abe dengan kelompok tersebut.

Antusiasme publik terlihat pada hari pembacaan vonis, ketika hampir 700 orang dilaporkan mengantre di luar Pengadilan Distrik Nara untuk mengikuti sidang.

Pembunuhan Abe—tokoh politik paling dikenal di Jepang saat itu dan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah negara tersebut—dilakukan dengan senjata rakitan yang disebut dibuat dari dua pipa logam dan lakban. Yamagami menembakkan dua kali ke arah Abe ketika sang mantan pemimpin berpidato di siang hari.

Dalam persidangan, Yamagami menyatakan penyesalannya bukan karena menyangkal perbuatan, melainkan menegaskan pengakuannya. “Semuanya benar. Tidak ada keraguan bahwa saya melakukan ini,” ujarnya pada hari pertama persidangan, menurut keterangan yang disampaikan di pengadilan.

Pengacara Yamagami meminta hukuman tidak lebih dari 20 tahun. Dalam argumentasinya, mereka menyebut ibu Yamagami menyumbangkan asuransi jiwa dan aset lain milik mendiang ayahnya kepada gereja tersebut, dengan nilai 100 juta yen (sekitar Rp10,7 miliar), sehingga keluarga mengalami kehancuran finansial.

Yamagami juga menyebut kekecewaannya terhadap Abe muncul setelah melihat pesan video Abe pada sebuah acara yang berkaitan dengan gereja pada 2021. Ia menyatakan target awalnya adalah para eksekutif gereja, bukan Abe. Kesaksian ini disebut menimbulkan keterkejutan, termasuk pada Akie Abe, istri mendiang Shinzo Abe, yang hadir di pengadilan.

Dalam pernyataan emosional yang dibacakan di persidangan, Akie Abe mengatakan kesedihannya “tidak akan pernah hilang”. “Saya hanya ingin dia tetap hidup,” ujarnya.

Kematian Abe memicu sorotan luas terhadap Gereja Unifikasi dan praktik-praktik yang dipertanyakan, termasuk permintaan sumbangan yang dinilai merugikan pengikut secara finansial. Kasus ini juga mengungkap relasi kelompok tersebut dengan politisi Partai Demokratik Liberal (LDP) yang berkuasa, dan disebut berujung pada pengunduran diri beberapa menteri kabinet.

Gereja Unifikasi didirikan di Korea Selatan dan masuk ke Jepang pada 1960-an. Sejumlah peneliti menyebut kelompok ini membangun hubungan dengan politisi untuk mengembangkan basis pengikut. Abe disebut bukan anggota, tetapi seperti beberapa politisi lain, pernah tampil dalam acara yang berkaitan dengan gereja. Kakek Abe, Nobusuke Kishi—juga mantan perdana menteri—dikatakan memiliki kedekatan dengan kelompok tersebut karena sikap anti-komunisnya.

Pada Maret 2025, pengadilan Tokyo mencabut status gereja itu sebagai badan hukum keagamaan. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan gereja memaksa pengikut membeli barang mahal dengan mengeksploitasi ketakutan terkait kesejahteraan spiritual.

Kesaksian keluarga Yamagami turut menjadi perhatian. Saudari Yamagami, yang hadir sebagai saksi pembela, menangis saat menggambarkan “keadaan mengerikan” yang dialami dirinya dan saudara-saudaranya akibat keterlibatan ibu mereka yang mendalam dengan gereja.

Namun jaksa berpendapat terdapat “lompatan logika” dalam alasan Yamagami mengalihkan kebencian terhadap gereja kepada Abe. Selama persidangan, para hakim juga mengajukan pertanyaan yang menunjukkan kesulitan memahami bagian pembelaan tersebut.

Sejumlah pengamat terbelah soal apakah tragedi pribadi Yamagami dapat menjadi dasar pengurangan hukuman. Wartawan bidang keagamaan Eito Suzuki, yang meliput hampir seluruh persidangan, menyebut sulit membantah argumen bahwa Abe tidak secara langsung merugikan Yamagami atau keluarganya. Namun ia juga menilai kasus ini memperlihatkan bagaimana “korban masalah sosial terdorong untuk melakukan kejahatan serius”, dan menekankan perlunya memeriksa akar peristiwa tersebut.

Sosiolog Rin Ushiyama dari Queen’s University Belfast mengatakan simpati terhadap Yamagami banyak berakar pada ketidakpercayaan dan antipati yang meluas di Jepang terhadap kelompok keagamaan kontroversial seperti Gereja Unifikasi. Ia menegaskan bahwa kondisi Yamagami sebagai korban pengabaian dan kesulitan ekonomi tidak menjelaskan, apalagi membenarkan, tindakannya.

Motif yang dikaitkan dengan kelompok keagamaan membuat istilah “Shukyo Nisei” menjadi tren di Jepang. Istilah itu secara harfiah berarti “agama generasi kedua”, merujuk pada anak-anak yang orang tuanya bergabung dengan kelompok keagamaan.

Federasi Keluarga untuk Perdamaian Dunia dan Unifikasi—nama yang sebelumnya dikenal sebagai Gereja Unifikasi Jepang—mengonfirmasi ibu Yamagami menjadi anggota sejak 1998. Ia dilaporkan bergabung setelah suaminya bunuh diri, ketika ia harus membesarkan tiga anak kecil seorang diri.

Yamagami mengatakan kepada polisi bahwa ia menyalahkan kelompok tersebut karena membuat ibunya bangkrut. Sejumlah pengacara yang mewakili orang-orang yang mengaku menjadi korban menyatakan para pengikut kelompok itu kehilangan sedikitnya 5,4 miliar yen (sekitar Rp594 miliar) dalam lima tahun terakhir. Ketua organisasi cabang Jepang, Tomihiro Tanaka, membantah bahwa pihaknya memaksa semua anggota memberi sumbangan.

Menurut Suzuki, kelompok tersebut memiliki operasi penghasil uang yang canggih, menimbulkan masalah melalui pemasaran dengan dorongan spiritual dan pernikahan massal, serta secara politik bersikap anti-komunis dan dekat dengan politisi konservatif Jepang. Ia juga menyebut kelompok itu mengirim pengikut untuk bekerja di kantor politisi. Para pengacara yang mewakili korban mengatakan pada 1990-an ada ratusan pengikut bekerja untuk anggota parlemen, sering kali tanpa bayaran.

Kasus ini juga menyoroti problem sosial yang lebih luas. Yamagami disebut berusia 41 tahun dan menganggur saat peristiwa pembunuhan terjadi, serta mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap meski pernah mengabdi sebagai personel Angkatan Pertahanan Jepang dan kemudian bekerja serabutan. Sejumlah warganet sempat mencapnya sebagai “tipikal pecundang”, di tengah konteks Jepang yang kerap mengaitkan keberhasilan dengan kelulusan perguruan tinggi dan pekerjaan tetap.

Hiroto Watanabe dari lembaga swadaya masyarakat Posse, yang berfokus pada kemiskinan kaum muda dan masalah ketenagakerjaan, mengatakan orang yang membutuhkan bantuan kerap diminta bekerja lebih keras, dan jika gagal keluarga diharapkan menjadi penopang. Namun, ketika keluarga “berantakan karena alasan apa pun”, seseorang bisa merasa ditelantarkan oleh masyarakat.

Di tengah vonis terhadap Yamagami, perhatian publik kembali tertuju pada sosok Shinzo Abe dan warisannya. Abe dikenal sebagai perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Jepang, serta penggagas kebijakan ekonomi “Abenomics” dan pendekatan politik luar negeri yang tegas. Ia pertama kali menjadi perdana menteri pada 2006, mengundurkan diri pada 2007 karena penyakit radang usus besar, lalu kembali menjabat pada 2012 hingga 2020 sebelum kembali mundur karena alasan kesehatan.

Selama periode kepemimpinannya, Abe juga memimpin Jepang dalam pemulihan pascagempa dan tsunami Tohoku 2011 yang menewaskan hampir 20.000 orang dan memicu kehancuran reaktor di PLTN Fukushima. Di ranah internasional, ia dikenal karena perannya mempertahankan perjanjian perdagangan Kerja Sama Trans-Pasifik bersama negara lain setelah Amerika Serikat mundur.

Meski begitu, kebijakan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 sempat menuai kritik, termasuk soal efektivitas sejumlah janji reformasi dan kekhawatiran atas kebijakan yang mendorong pariwisata domestik.

Vonis seumur hidup terhadap Yamagami menutup salah satu babak penting dalam proses hukum pembunuhan Abe, tetapi perdebatan publik mengenai kaitan politik, kelompok keagamaan kontroversial, serta persoalan sosial yang disorot kasus ini masih terus bergulir di Jepang.