Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi di tengah ketidakpastian global yang dipicu konflik di Timur Tengah. Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, menyebut konflik tersebut mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya akibat hambatan logistik setelah penutupan Selat Hormuz.
Menurut Yustina, gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Ia menekankan bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (kalium) tidak tersedia di Indonesia sehingga sangat bergantung pada pasar internasional.
Untuk mengurangi risiko lonjakan harga, pemerintah melakukan pembayaran subsidi pupuk lebih awal guna mendukung pengadaan bahan baku, sehingga pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi. Selain itu, pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak berubah untuk menjaga daya beli petani.
Langkah lain yang disiapkan mencakup pengajuan tambahan anggaran subsidi apabila kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik. “Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” ujar Yustina dalam webinar bertajuk “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional”.
Yustina juga menyampaikan pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Untuk alokasi tahun 2026, pupuk bersubsidi akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.
Di sektor pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas yang meliputi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu; komoditas hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta komoditas perkebunan yakni kopi, tebu rakyat, dan kakao.
Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK tercatat mencapai 14,45 juta NIK. Sementara untuk sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan pada sisi penyaluran. Distribusi dilakukan oleh Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah. Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.
Yustina menambahkan, petani kini dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan.
Sementara itu, SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Junianto Simare Mare menyatakan kondisi geopolitik tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional. Ia menilai Pupuk Indonesia berada pada posisi strategis secara global sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Junianto menyebut kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, sementara produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun. Pada 2026, perusahaan menargetkan produksi urea 7,9 juta ton, dengan kebutuhan domestik diperkirakan 6,4 juta ton termasuk untuk pupuk bersubsidi.
Menurutnya, surplus produksi membuka peluang perluasan ekspor sekaligus memperkuat posisi Indonesia di industri pupuk global. Meski demikian, ia mengakui konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak signifikan terhadap rantai pasok global, namun untuk Indonesia dampaknya dinilai relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.
Hal itu, kata Junianto, didukung ketersediaan bahan baku utama urea berupa gas alam yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea dan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.
Adapun untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto menyebut pasokan diperoleh dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz.
