Jakarta — Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional di tengah meningkatnya tensi geopolitik global. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan untuk membahas strategi mitigasi terhadap potensi gangguan pasokan minyak dunia, termasuk kemungkinan penutupan Selat Hormuz oleh Iran.
Selat Hormuz merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan negara-negara produsen minyak utama di Timur Tengah dengan pasar global. Gangguan lalu lintas kapal di kawasan tersebut dinilai berisiko memicu lonjakan harga minyak, kelangkaan pasokan, serta tekanan terhadap stabilitas ekonomi global. Bagi Indonesia, isu ini menjadi perhatian karena kebutuhan minyak dalam negeri masih ditopang impor.
Bahlil mengatakan Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga minyak global maupun gangguan pasokan yang dipengaruhi dinamika geopolitik.
“Kita harus mengantisipasi potensi gangguan pasokan minyak dunia. Bagaimanapun, kita masih melakukan impor 1 juta barel per hari,” ujar Bahlil usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Untuk menyiapkan langkah lanjutan, Bahlil menyebut akan menggelar rapat koordinasi bersama Dewan Energi Nasional (DEN). Rapat tersebut direncanakan membahas berbagai opsi mitigasi dan menyusun rencana tindak lanjut yang terkoordinasi.
“Besok, Insya Allah, saya akan memimpin rapat di Kementerian ESDM bersama Dewan Energi Nasional,” kata Bahlil.
Selain membahas risiko pasokan, pemerintah juga menyoroti ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM). Bahlil menyampaikan stok BBM nasional saat ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 20 hari.
“Stok BBM kita masih cukup untuk 20 hari,” ujarnya.
Pertemuan di Istana dan rencana koordinasi di Kementerian ESDM menegaskan fokus pemerintah pada upaya mitigasi risiko energi, terutama dalam menghadapi potensi gangguan jalur pasok global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional.
