Jakarta — Ketua MPP PKS Mulyanto mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak pecahnya perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sejak dua hari terakhir, terutama terhadap stabilitas harga minyak dunia yang dapat berimbas pada harga BBM di dalam negeri.
Menurut Mulyanto, eskalasi konflik tersebut bukan semata isu luar negeri, melainkan berpotensi menekan perekonomian global, termasuk Indonesia. Ia menilai Indonesia sebagai negara net importer minyak sangat sensitif terhadap gejolak harga energi dunia, sehingga pemerintah dan DPR perlu menyiapkan langkah mitigasi.
Mulyanto menyebut ketegangan di Timur Tengah meningkatkan risiko gangguan pasokan, terutama di Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur itu, menurutnya, dapat mendorong harga minyak melonjak hingga di atas US$100 per barel dalam skenario terburuk.
Ia juga menyinggung rencana pengalihan sumber impor minyak Indonesia dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Namun, ia menilai kenaikan harga minyak bersifat global sehingga tetap akan berdampak pada Indonesia.
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019–2024 itu mengatakan Indonesia saat ini memenuhi sekitar 60% hingga 65% kebutuhan minyak melalui impor. Karena itu, kenaikan harga global dinilai akan langsung meningkatkan biaya impor energi dan berujung pada bertambahnya tekanan terhadap APBN, termasuk beban fiskal untuk subsidi dan kompensasi energi.
Mulyanto menyoroti asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel, lebih rendah dibandingkan ICP pada APBN 2025 yang dipatok US$82 per barel. Ia memperkirakan, jika setiap kenaikan harga crude sebesar US$10 per barel diasumsikan menambah beban fiskal Rp35–40 triliun, maka kenaikan harga crude menjadi US$100 per barel—atau naik US$30 dari asumsi APBN 2026—dapat menambah beban APBN sekitar Rp105–120 triliun.
Selain tekanan fiskal, Mulyanto menilai kenaikan harga energi berpotensi memicu inflasi pada harga pangan, transportasi, dan logistik. Dampaknya, pemerintah disebut perlu menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat.
Ia juga mengingatkan potensi gejolak nilai tukar. Dalam situasi krisis global, dolar AS cenderung menguat. Pelemahan rupiah, menurutnya, dapat meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri, sehingga memperbesar tekanan terhadap pembiayaan APBN.
Atas dasar itu, Mulyanto menilai perang AS–Iran berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. Ia mendorong penguatan ketahanan energi, reformasi subsidi, serta pembangunan cadangan strategis minyak untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak harga minyak global.
Ia menekankan pemerintah dan DPR perlu bersikap antisipatif. Menurutnya, tanpa langkah strategis, konflik global berisiko terus menjadi beban APBN, sementara ketahanan energi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah ketidakpastian global.
