Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya akibat hambatan logistik setelah penutupan Selat Hormuz.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, mengatakan gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Ia menekankan bahwa bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (kalium) tidak tersedia di Indonesia sehingga pasokannya sangat bergantung pada pasar internasional.
Menurut Yustina, salah satu langkah mitigasi yang dilakukan pemerintah adalah membayar subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku. Dengan cara itu, pembelian dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.
Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak mengalami perubahan guna menjaga daya beli petani. Selain itu, pemerintah menyiapkan opsi pengajuan tambahan anggaran subsidi jika kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik.
“Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” kata Yustina dalam webinar bertajuk “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional”.
Di sisi tata kelola, Yustina menyampaikan pemerintah terus melakukan perbaikan. Alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 akan difokuskan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), serta perkebunan (kopi, tebu rakyat, dan kakao).
Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK tercatat mencapai 14,45 juta NIK. Sementara pada sektor perikanan, pengajuan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan juga dilakukan pada proses penyaluran. Distribusi pupuk dilakukan oleh Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab mulai dari produksi hingga penyaluran ke titik serah. Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi. “Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” ujar Yustina.
Sementara itu, SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Junianto Simare Mare menyatakan kondisi geopolitik tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional. Ia menyebut dari sisi kapasitas, Pupuk Indonesia berada pada posisi strategis di tingkat global sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Kapasitas produksi urea disebut mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun. Adapun produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun. Pada 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan 6,4 juta ton termasuk untuk pupuk bersubsidi.
Menurut Junianto, surplus produksi membuka peluang perluasan pasar ekspor. Namun ia mengakui konflik di kawasan Selat Hormuz tetap membawa dampak terhadap rantai pasok global, meski untuk Indonesia dampaknya dinilai relatif dapat dikendalikan terutama untuk produk urea.
Ia menjelaskan, hal itu didukung ketersediaan bahan baku utama urea berupa gas alam yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan kondisi tersebut, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea dan memiliki kapasitas melebihi kebutuhan nasional.
Untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan pasokan diperoleh dari negara-negara di luar kawasan konflik, antara lain Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz. Sementara untuk sulfur, sebagian pasokan berasal dari Timur Tengah seperti Qatar dan Kuwait. Karena itu, perusahaan menyiapkan langkah mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna memastikan kelangsungan produksi.
