Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sebagai antisipasi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya akibat gangguan logistik, termasuk setelah penutupan Selat Hormuz.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, mengatakan gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat mendorong kenaikan harga pupuk secara signifikan. Ia menyoroti ketergantungan Indonesia pada pasar internasional untuk bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (kalium) yang tidak tersedia di dalam negeri.
Menurut Yustina, salah satu langkah mitigasi yang ditempuh pemerintah adalah melakukan pembayaran subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku. Dengan strategi ini, pembelian bahan baku dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.
Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak berubah guna menjaga daya beli petani. Selain itu, pemerintah menyiapkan opsi pengajuan tambahan anggaran subsidi apabila kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik.
“Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” kata Yustina dalam webinar bertajuk “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional”.
Di sisi tata kelola, Yustina menyampaikan pemerintah terus melakukan perbaikan, termasuk rencana fokus alokasi pupuk bersubsidi pada 2026 untuk dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan. Untuk sektor pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas yang mencakup tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, ubi kayu), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (kopi, tebu rakyat, kakao).
Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK tercatat mencapai 14,45 juta NIK. Sementara itu, pengajuan dari sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan tata kelola juga dilakukan pada proses penyaluran. Distribusi pupuk dilakukan oleh Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab mulai dari proses produksi hingga penyaluran ke titik serah. Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi. Yustina menyebut petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan.
Sementara itu, SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero) Junianto Simare Mare menyatakan kondisi geopolitik tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional. Ia menjelaskan, dari sisi kapasitas, Pupuk Indonesia berada pada posisi strategis sebagai salah satu produsen amonia dan urea terbesar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Menurut Junianto, kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun. Adapun produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton, serta pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun. Pada 2026, perusahaan menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan 6,4 juta ton, termasuk untuk pupuk bersubsidi.
Junianto menilai surplus produksi tersebut membuka peluang memperluas pasar ekspor dan memperkuat posisi Indonesia di industri pupuk global. Meski demikian, ia mengakui konflik di kawasan Selat Hormuz tetap berdampak terhadap rantai pasok global, namun dampaknya untuk Indonesia dinilai relatif dapat dikendalikan, terutama untuk produk urea.
Hal itu, kata dia, karena bahan baku utama urea berupa gas alam masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea dan bahkan memiliki kapasitas melebihi kebutuhan nasional.
Untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto menyebut pasokan diperoleh dari negara di luar kawasan konflik, antara lain Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz. Sementara untuk sulfur, sebagian pasokan berasal dari Timur Tengah seperti Qatar dan Kuwait, sehingga perusahaan menyiapkan mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna menjaga kelangsungan produksi.
