Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di tengah potensi dampak konflik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi gangguan rantai pasok dan tekanan harga pupuk di pasar internasional.
Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Yustina Retno Widiati, menyampaikan konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga pupuk dan bahan bakunya. Menurut dia, hambatan logistik pasca penutupan Selat Hormuz turut berkontribusi pada gejolak tersebut.
“Gejolak ini perlu diantisipasi karena dapat memicu kenaikan harga pupuk secara signifikan. Apalagi bahan baku pupuk P (phosphor) dan K (Kalium) tidak tersedia di Indonesia, sehingga sangat bergantung pada pasar internasional,” ujar Yustina di Jakarta, Selasa.
Sebagai mitigasi, pemerintah menyiapkan beberapa langkah, antara lain membayar subsidi pupuk lebih awal untuk pengadaan bahan baku. Dengan skema tersebut, pembelian bahan baku dapat dilakukan sebelum harga meningkat lebih tinggi.
Pemerintah juga memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tidak berubah guna menjaga daya beli petani. Selain itu, pemerintah menyiapkan opsi pengajuan tambahan anggaran subsidi apabila kebutuhan meningkat, serta mendorong penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik.
“Penggunaan pupuk organik, baik bersubsidi maupun mandiri dari bahan lokal, menjadi salah satu solusi strategis menghadapi ketidakpastian global,” kata Yustina dalam webinar bertajuk “Dampak Geopolitik Global terhadap Sektor Pertanian dan Pupuk Nasional”.
Di sisi tata kelola, Yustina mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan sistem pupuk bersubsidi. Untuk alokasi pupuk bersubsidi 2026, fokus diarahkan pada dua sektor utama, yakni pertanian dan perikanan.
Untuk sektor pertanian, terdapat 10 komoditas prioritas yang meliputi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu), hortikultura (cabai, bawang merah, dan bawang putih), serta komoditas perkebunan (kopi, tebu rakyat, dan kakao).
Per Januari 2026, jumlah petani yang telah mengajukan kebutuhan pupuk melalui sistem e-RDKK tercatat mencapai 14,45 juta NIK. Adapun sektor perikanan melalui e-RPSP tercatat sebanyak 101.678 NIK.
Perbaikan juga dilakukan pada proses penyaluran. Distribusi pupuk dilakukan oleh Pupuk Indonesia yang bertanggung jawab mulai dari produksi hingga penyaluran ke titik serah. Pupuk kemudian disalurkan melalui jaringan distributor hingga pengecer resmi, gabungan kelompok tani (gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi.
“Kini petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios resmi dengan menunjukkan KTP dan Kartu Tani sesuai ketentuan,” ujar Yustina.
Sementara itu, SVP Pemasaran PT Pupuk Indonesia (Persero), Junianto Simare Mare, menyatakan situasi global tersebut tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk nasional. Ia menyebut Pupuk Indonesia memiliki posisi strategis dari sisi kapasitas produksi, termasuk sebagai salah satu produsen amonia dan urea besar di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, hingga Afrika Utara.
Menurut Junianto, kapasitas produksi urea perusahaan mencapai sekitar 9,4 juta ton per tahun, sementara produksi pupuk NPK mencapai 4,6 juta ton dan pupuk lainnya sekitar 0,8 juta ton per tahun. Pada 2026, Pupuk Indonesia menargetkan produksi urea sebesar 7,9 juta ton, sedangkan kebutuhan domestik diperkirakan 6,4 juta ton termasuk untuk pupuk bersubsidi.
Ia menilai surplus produksi tersebut membuka peluang memperluas pasar ekspor. Namun, Junianto menambahkan konflik di sekitar Selat Hormuz tetap membawa dampak terhadap rantai pasok global, meski bagi Indonesia dampaknya dinilai relatif dapat dikendalikan, terutama untuk produk urea.
Menurut dia, hal ini terkait dengan ketersediaan bahan baku utama urea, yakni gas alam, yang masih dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan demikian, Indonesia tidak bergantung pada impor untuk produksi urea dan memiliki kapasitas yang melebihi kebutuhan nasional.
Untuk bahan baku lain seperti KCl dan fosfat, Junianto mengatakan pasokan diperoleh dari negara-negara di luar kawasan konflik, seperti Rusia, Kanada, Belarus, Mesir, dan Maroko, sehingga relatif tidak terdampak langsung oleh penutupan Selat Hormuz. Sementara untuk sulfur, sebagian pasokan berasal dari Timur Tengah seperti Qatar dan Kuwait, sehingga perusahaan menyiapkan mitigasi dengan mencari sumber alternatif guna menjaga kelangsungan produksi.
