Pemerintah menerbitkan resolusi mengenai tugas-tugas pembangunan sosial-ekonomi tahun 2026, dengan menekankan fokus seluruh tingkatan pemerintahan, sektor, dan daerah pada pengarahan serta pengelolaan pelaksanaan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Dalam resolusi itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB 2026 sebesar 10% atau lebih, sembari menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, dan memastikan keseimbangan utama.
Resolusi tersebut juga menegaskan tema pelaksanaan: “Disiplin dan tanggung jawab; proaktif dan efektif; inovasi; terobosan yang dipercepat; pertumbuhan berkelanjutan.” Pemerintah menyatakan komitmennya menjalankan secara ketat resolusi Partai dan Majelis Nasional, termasuk Resolusi Kongres Partai Nasional ke-14, dengan penekanan pada pelaksanaan yang tegas.
Dalam dokumen itu, pemerintah menguraikan 12 kelompok tugas dan solusi utama. Salah satu fokusnya adalah peningkatan menyeluruh terhadap kelembagaan dan hukum, disertai peningkatan efektivitas penegakan hukum. Pemerintah juga mendorong percepatan pengurangan dan penyederhanaan prosedur administrasi, serta perbaikan lingkungan investasi dan bisnis.
Resolusi menempatkan prioritas berkelanjutan pada upaya mendorong pertumbuhan sambil menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, serta memastikan neraca utama, utang publik, dan defisit anggaran berada dalam batas yang ditentukan. Pemerintah juga menekankan perlunya respons yang cepat dan efektif terhadap fluktuasi ekonomi dan perdagangan global.
Untuk memperkuat basis pertumbuhan, resolusi mengarahkan pembaruan pendorong pertumbuhan tradisional—investasi, konsumsi, dan ekspor—serta pemanfaatan maksimal pendorong pertumbuhan baru. Di sisi tata kelola, pemerintah menyerukan peningkatan berkelanjutan peraturan terkait organisasi administrasi, penguatan desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, serta penekanan pada tanggung jawab para pemimpin.
Resolusi juga menekankan transformasi mendasar model pertumbuhan yang bertumpu pada produktivitas dan inovasi. Peningkatan produktivitas, kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi ditempatkan sebagai inti strategi pembangunan.
Di bidang investasi, pemerintah memprioritaskan pembangunan proyek infrastruktur strategis yang modern dan terkoordinasi untuk memperkuat daya saing nasional. Fokus diberikan pada proyek-proyek transportasi utama, kereta api, bandara internasional, pelabuhan laut, serta energi.
Pada aspek sosial-budaya, resolusi menggarisbawahi pengembangan yang komprehensif dan terkoordinasi guna meningkatkan kehidupan masyarakat dan menjamin keamanan sosial. Pemerintah juga menekankan adaptasi proaktif terhadap perubahan iklim, pencegahan dan pengendalian bencana, penguatan pengelolaan sumber daya, serta perlindungan lingkungan.
Selain itu, pemerintah menyoroti penguatan keterkaitan regional, implementasi perencanaan nasional, regional, dan provinsi secara efektif, serta penguatan pertahanan dan keamanan nasional untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah. Resolusi turut mencakup pelaksanaan urusan luar negeri dan integrasi internasional yang komprehensif, efektif, dan terkoordinasi.
Dalam lampiran resolusi, pemerintah menetapkan target utama rencana pembangunan sosial-ekonomi tahun 2026 serta menetapkan target pertumbuhan PDB regional untuk 2026 bagi setiap provinsi dan kota di bawah pemerintahan pusat.
