JAKARTA — Pemerintah mengantisipasi potensi dampak ekonomi dari eskalasi konflik Iran dan Israel, terutama terkait kemungkinan lonjakan harga minyak dunia. Risiko dinilai dapat meningkat jika gangguan meluas hingga jalur pelayaran Selat Hormuz, yang merupakan salah satu titik strategis distribusi minyak global.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah pencegahan untuk meredam dampak ekonomi global tersebut. Ia menilai, berdasarkan pengalaman pada konflik sebelumnya, perekonomian Indonesia belum mengalami dampak yang signifikan.

Namun, Budi menekankan bahwa risiko tetap terbuka apabila Selat Hormuz terdampak atau bahkan ditutup. Dalam kondisi itu, Indonesia yang masih mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dinilai rentan terhadap kenaikan harga energi global.

“Kalau harga minyak naik, biaya produksi dan transportasi ikut naik. Dampaknya bisa terasa pada harga barang,” kata Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Menurutnya, sektor manufaktur dan ekspor menjadi yang paling terpapar karena kenaikan biaya logistik serta bahan baku. Meski demikian, ia menilai tekanan tersebut bersifat global dan tidak hanya dialami Indonesia.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Budi menyebut belanja rumah tangga selama ini menjadi motor utama ekonomi nasional.

Selain itu, pemerintah mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara yang relatif tidak terdampak konflik. Langkah ini dipandang penting untuk menjaga arus perdagangan tetap stabil di tengah ketidakpastian.

Menjelang Lebaran, pemerintah juga disebut memaksimalkan berbagai stimulus ekonomi dan memperkuat kerja sama dengan sektor swasta guna menjaga daya beli masyarakat.