Jember, Jawa Timur — Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD menilai serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran dapat berdampak pada perekonomian Indonesia, terutama melalui jalur energi, nilai tukar rupiah, dan inflasi.
Ia menjelaskan, kanal utama dampak tersebut bukan semata perang, melainkan pergerakan harga energi yang berimplikasi pada biaya impor bahan bakar minyak (BBM) serta tekanan terhadap kebijakan harga energi di dalam negeri. Menurutnya, Indonesia masih sensitif terhadap kenaikan harga minyak.
Dalam situasi harga minyak naik, Adhitya menilai pemerintah menghadapi dilema kebijakan. Menahan harga berpotensi menambah tekanan fiskal, sementara menyesuaikan harga dapat memicu tekanan inflasi dan melemahkan daya beli masyarakat. Ia menyebut guncangan eksternal itu dapat berubah menjadi isu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema kompensasi atau subsidi energi.
Selain itu, ia menyoroti potensi inflasi biaya dan respons kebijakan moneter. Ketika terjadi guncangan energi, inflasi yang muncul umumnya bukan dipicu permintaan yang kuat, melainkan kenaikan biaya. Dalam kondisi tersebut, pengetatan suku bunga dinilai tidak menyentuh akar persoalan, meski masih bisa digunakan untuk menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar.
Adhitya juga mengaitkan potensi tekanan inflasi dengan kondisi terkini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan (year on year/yoy) Indonesia pada Februari 2026 tercatat 4,76 persen, tertinggi sejak Maret 2023. Ia menilai guncangan energi dapat memperberat tekanan harga ke depan.
Dampak konflik, lanjutnya, juga dapat menjalar melalui pelemahan rupiah dan arus modal. Ia menjelaskan mekanismenya: ketika sentimen global berubah menjadi risk off, investor cenderung mencari aset aman sehingga mata uang negara berkembang tertekan. Indikasi awal, menurutnya, terlihat dari pelemahan rupiah.
Dalam konteks tersebut, Adhitya menilai Bank Indonesia perlu menegaskan komitmen menjaga rupiah agar bergerak sejalan dengan fundamental serta merespons dinamika pasar. Ia menilai Indonesia tidak dapat mengendalikan konflik, namun dapat mengendalikan transmisi dampaknya ke rupiah melalui bauran kebijakan stabilisasi, termasuk operasi moneter dan instrumen stabilisasi kurs sesuai kebutuhan.
Ia juga mengingatkan bahwa kenaikan harga energi cepat masuk ke biaya logistik. Dampak lanjutan yang perlu diantisipasi, menurutnya, adalah tekanan pada harga pangan dan distribusi, tidak hanya pada harga BBM. Jika tidak diantisipasi, konsumsi yang selama ini menjadi bantalan ekonomi nasional berisiko ikut terguncang.
Adhitya menambahkan, pasar akan cepat memindahkan harga ketika konflik menyentuh isu Selat Hormuz dan keamanan tanker. Menurutnya, yang mengguncang ekonomi global bukan hanya serangan, melainkan ketidakpastian durasi dan potensi eskalasi. Jika eskalasi meluas, premi risiko energi dapat bertahan dan memicu inflasi biaya lintas negara.
Ia memaparkan dua skenario global pascakonflik yang perlu dicermati. Pertama, jika eskalasi cepat mereda, harga energi dapat turun sebagian, namun premi risiko masih bisa bertahan untuk beberapa waktu, sementara dampak global lebih banyak muncul melalui sentimen risk off dan volatilitas. Kedua, jika konflik melebar dan memicu gangguan logistik yang panjang, risikonya mengarah pada disrupsi pelayaran dan asuransi. Selat Hormuz disebut sebagai jalur penting bagi sekitar seperlima pengiriman minyak dunia, sehingga gangguan di titik tersebut dinilai dapat dengan cepat mendorong kenaikan biaya energi global.
