Iran menutup Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling strategis bagi perdagangan energi global, sebagai respons atas serangan gabungan Amerika Serikat-Israel pada Sabtu (28/2/2026). Langkah ini kembali menegaskan bahwa laut bukan sekadar ruang geografis, melainkan panggung utama politik energi dunia.
Selat Hormuz—jalur sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia—selama ini menjadi urat nadi pergerakan minyak dunia. Ketika jalur ini terganggu, pasar energi bereaksi cepat: harga minyak melonjak, rantai pasok terguncang, dan stabilitas ekonomi global ikut tertekan. Dalam perspektif keamanan maritim, krisis ini menunjukkan bahwa kendali atas chokepoint strategis memberi daya tawar geopolitik yang besar, karena negara yang menguasainya dapat memengaruhi sistem ekonomi global tanpa harus menguasai seluruh rantai produksi energi.
Data yang dirujuk dalam naskah menyebutkan Badan Energi AS mencatat sekitar 20 juta barel minyak per hari—sekitar 20 persen konsumsi global—melintas di Selat Hormuz, bahkan mencapai 25–28 persen perdagangan minyak maritim dunia. Jalur alternatif disebut hanya mampu menyalurkan sekitar 5 juta barel per hari, jauh di bawah volume utama. Kondisi ini membuat gangguan di Hormuz sulit ditutup dengan cepat melalui rute lain.
Konsekuensinya, berbagai simulasi memperkirakan harga minyak berpotensi melonjak ke kisaran 100–150 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi APBN Indonesia yang disebut sekitar 70 dolar AS per barel. Bagi Indonesia, dampak langsungnya terlihat pada sensitivitas fiskal: setiap kenaikan 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN diperkirakan menambah beban belanja negara sekitar Rp 10 triliun–Rp 10,3 triliun, sementara penerimaan hanya naik sekitar Rp 3 triliun. Ini berarti ada defisit bersih hampir Rp 7 triliun untuk setiap kenaikan 1 dolar AS per barel.
Dalam skenario harga minyak menembus 100–120 dolar AS per barel, beban fiskal berpotensi melonjak hingga sekitar Rp 515 triliun akibat kombinasi subsidi BBM, kompensasi energi, dan subsidi listrik. Gambaran ini menunjukkan betapa rentannya ruang fiskal nasional terhadap gejolak energi global.
Tekanan tidak berhenti di fiskal. Ketidakpastian global dalam konflik energi dapat memicu fenomena flight to quality, ketika modal bergerak dari negara berkembang ke aset yang dianggap aman seperti dolar AS dan emas. Dalam skenario krisis energi berkepanjangan, rupiah diperkirakan dapat terdepresiasi hingga sekitar Rp 17.000 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar ini meningkatkan biaya impor, bukan hanya minyak, tetapi juga bahan baku industri dan pangan seperti gandum, kedelai, dan daging, sehingga memperkuat tekanan inflasi domestik.
Dampak riil kemudian menjalar ke sektor produksi dan konsumsi. Kenaikan harga energi meningkatkan biaya logistik, sementara data historis yang dirujuk menyebut lonjakan inflasi dapat menurunkan konsumsi rumah tangga secara signifikan dalam tiga bulan pertama setelah guncangan, dan baru pulih sekitar 20 bulan kemudian. Mengingat konsumsi domestik menyumbang lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi Indonesia, pelemahan daya beli berpotensi langsung menekan laju pertumbuhan. Pada saat yang sama, sektor-sektor yang bergantung pada energi—transportasi, manufaktur, dan perikanan—menghadapi kenaikan biaya operasional yang menggerus margin usaha dan menahan ekspansi.
Krisis Selat Hormuz juga menyoroti kerentanan negara importir. Indonesia yang telah bertransformasi dari eksportir menjadi importir bersih minyak disebut langsung merasakan guncangan ketika jalur energi global terganggu. Kenaikan harga energi tidak berhenti pada pompa BBM; ia merambat ke biaya produksi, transportasi, hingga harga kebutuhan pokok, menciptakan inflasi biaya yang perlahan menggerus daya beli masyarakat.
Dari sudut pandang maritim, ketergantungan energi berarti ketergantungan pada keamanan laut. Minyak yang dikonsumsi tidak datang melalui pipa darat, melainkan lewat rute pelayaran panjang yang melewati kawasan rawan konflik. Ketika Selat Hormuz terganggu, waktu pengiriman bertambah, premi asuransi kapal meningkat, dan biaya logistik melonjak. Dampaknya disebut dapat terasa hingga ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia dan kemudian merembet ke sistem distribusi nasional.
Kerentanan ini diperkuat oleh keterbatasan cadangan energi strategis nasional yang disebut masih relatif tipis dibanding negara maju yang membangun strategic petroleum reserves sebagai bantalan krisis pasokan. Dalam kerangka ketahanan maritim, kondisi ini dinilai membuat Indonesia belum sepenuhnya mampu menyerap guncangan ketika jalur laut terganggu, sehingga ketahanan energi masih bergantung pada stabilitas eksternal.
Selain itu, sebagai negara kepulauan yang bergantung pada transportasi laut untuk konektivitas domestik, Indonesia menghadapi risiko tambahan ketika harga bunker fuel meningkat. Kenaikan biaya angkutan laut berpotensi mendorong naiknya biaya distribusi barang antarwilayah. Naskah menekankan bahwa daerah terpencil—terutama kawasan timur Indonesia—cenderung lebih cepat mengalami kenaikan harga dibanding wilayah barat, sehingga krisis energi global dapat memperlebar kesenjangan harga dan ketimpangan ekonomi antardaerah.
Di sisi kebijakan, pemerintah menghadapi dilema antara menjaga stabilitas sosial melalui subsidi energi atau menjaga kesehatan APBN melalui penyesuaian harga. Subsidi besar dapat melindungi daya beli dalam jangka pendek, tetapi berisiko mempersempit ruang fiskal untuk pembangunan. Sebaliknya, penyesuaian harga dapat menjaga disiplin anggaran, namun berpotensi memicu inflasi dan ketidakpuasan publik. Dalam kerangka geopolitik ekonomi, kebijakan energi dipandang terkait langsung dengan stabilitas sosial.
Krisis Hormuz juga diposisikan sebagai cermin bagi geopolitik maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan di persilangan jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—tiga jalur yang fungsinya disebut tidak jauh berbeda sebagai penghubung arus logistik global. Jika gangguan di Selat Hormuz dapat mengguncang ekonomi dunia, maka secara teoritis gangguan pada selat-selat strategis Indonesia juga berpotensi menciptakan efek serupa.
Namun, naskah menilai posisi strategis itu belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan geopolitik. Indonesia disebut masih lebih sering berperan sebagai negara lintasan daripada pengendali narasi maritim, sehingga daya tawar diplomatik belum optimal. Karena itu, krisis Hormuz dipandang sebagai momentum untuk memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan peran dalam kerja sama keamanan maritim, serta menempatkan keamanan jalur pelayaran internasional sebagai bagian dari kepentingan nasional yang strategis.
Penguatan kemampuan pertahanan laut juga disebut penting, bukan semata untuk menjaga kedaulatan wilayah, tetapi untuk memastikan kelancaran arus perdagangan global yang melewati perairan Indonesia. Kekuatan laut dipahami secara komprehensif sebagai penopang keamanan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan jalur logistik nasional.
Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz digambarkan bukan sekadar gejolak jauh di Timur Tengah, melainkan peringatan tentang rapuhnya sistem energi global dan keterkaitan erat antara ketahanan energi, keamanan maritim, dan stabilitas ekonomi. Naskah menekankan perlunya penguatan cadangan energi strategis, percepatan transisi energi, serta efisiensi subsidi sebagai langkah yang dinilai semakin mendesak. Di saat yang sama, penguatan infrastruktur logistik energi—termasuk pelabuhan energi, armada tanker nasional, dan sistem distribusi laut yang efisien—dipandang sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan nasional di tengah turbulensi geopolitik.
Krisis ini menegaskan satu hal: guncangan di satu titik sempit laut dapat menjalar menjadi tekanan makroekonomi luas. Bagi Indonesia, pelajaran utamanya adalah kebutuhan membangun kerangka kebijakan yang utuh—menggabungkan keamanan jalur pelayaran, kemandirian energi, dan diplomasi maritim—agar laut tidak hanya menjadi jalur transit, melainkan ruang masa depan ekonomi dan geopolitik bangsa.
