Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang Israel-AS melawan Iran berpotensi berlangsung lebih lama dari perkiraan awal yang ditargetkan sekitar 4–5 pekan. Perkembangan ini menambah ketidakpastian global dan memunculkan kekhawatiran terhadap tekanan ekonomi dunia yang dapat berimbas ke Indonesia.

Salah satu risiko utama datang dari penutupan Selat Hormuz oleh Iran yang mengganggu rantai pasok energi global. Gangguan tersebut mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas dunia, yang berpotensi meningkatkan beban subsidi energi di dalam negeri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menghitung berbagai skenario terkait dampak perang terhadap perekonomian dan anggaran negara. Ia mengatakan, berdasarkan analisis pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dinilai masih aman.

“Kalau analisa kami, yang ada sekarang masih cukup baik. Jadi nggak ada masalah,” kata Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, Selasa malam (3/3/2026).

Menurut Purbaya, pembahasan dengan Presiden turut menyinggung ketahanan anggaran jika krisis berlangsung berkepanjangan. Ia menilai penerimaan pajak menjadi bantalan penting bagi ketahanan fiskal. Dalam dua bulan terakhir, penerimaan pajak disebut tumbuh 30 persen, yang dinilainya signifikan.

Soal kenaikan harga minyak dunia, Purbaya menyebut pemerintah juga telah menyiapkan perhitungan berdasarkan sejumlah skenario. Selama kenaikannya tidak ekstrem, ia menyatakan APBN masih mampu menahan tekanan.

Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan harga minyak telah melampaui asumsi APBN 2026 yang dipatok 70 dolar AS per barel. “Sekarang harga minyak sudah naik menjadi 78–80 dolar AS per barel,” ujar Bahlil di kantornya, Selasa (3/3/2026).

Bahlil menjelaskan Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari. Kenaikan harga minyak global dinilai dapat menambah beban subsidi. Namun, produksi minyak domestik sekitar 600 ribu barel per hari juga memberi tambahan penerimaan. “Nah, selisih ini yang sedang kami hitung,” kata Bahlil.

Peringatan disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Kepala Center Makro Ekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menilai risiko meningkat apabila perang AS-Iran berlangsung panjang dan harga minyak terus berada di atas asumsi APBN.

Rizal menyebut dalam APBN 2026 asumsi harga minyak berada di kisaran 70 dolar AS per barel, sementara pada awal Maret 2026 harga minyak global telah bergerak di kisaran 80–85 dolar AS per barel. Kenaikan ini berpotensi menekan APBN melalui meningkatnya biaya impor energi serta kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang dalam APBN 2026 dialokasikan sekitar Rp 318 triliun–Rp 381 triliun.

“Secara empiris, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel harga minyak dapat meningkatkan beban subsidi energi sekitar Rp 2,5 triliun–Rp 3 triliun, tergantung nilai tukar dan volume konsumsi domestik,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).

Ia menambahkan, jika harga minyak bertahan tinggi selama beberapa bulan, tekanan fiskal dapat mendorong pelebaran defisit sekaligus meningkatkan permintaan dolar AS untuk impor migas. Kondisi tersebut berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.

Meski begitu, Rizal menilai Indonesia masih memiliki bantalan kebijakan untuk meredam gejolak global. Defisit APBN 2026 dirancang sekitar 2,6–2,7 persen terhadap PDB, masih di bawah batas 3 persen dalam kerangka disiplin fiskal nasional. Dari sisi moneter, cadangan devisa Indonesia pada awal 2026 berada di kisaran 154 miliar dolar AS atau setara lebih dari enam bulan impor, yang dinilai cukup kuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Namun, ia mengingatkan efektivitas kebijakan bergantung pada koordinasi fiskal dan moneter.

Indef juga menilai, jika tekanan harga energi dan pangan meningkat, pemerintah perlu memperkuat perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, terutama untuk rumah tangga berpendapatan rendah melalui bantuan pangan, bantuan tunai, serta subsidi energi yang lebih terarah. Selain itu, stabilitas harga pangan dinilai perlu dijaga melalui penguatan cadangan, perbaikan distribusi logistik, serta pengendalian biaya transportasi dan energi yang menjadi komponen utama inflasi.

Dari sisi politik, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai tekanan ekonomi global akibat perang dan gangguan rantai pasok energi dapat merembet ke stabilitas politik dalam negeri jika tidak dikelola dengan tepat. Ia menilai latar belakang Presiden Prabowo dari militer dapat menjadi modal dalam membaca eskalasi konflik dan dampaknya terhadap rantai pasok energi.

Namun, Agung menekankan ujian utama berada pada kemampuan pemerintah mengelola dampak di dalam negeri. Kenaikan harga energi, menurutnya, berpotensi memicu inflasi, menekan daya beli, dan memengaruhi persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Ia menyebut pemerintah mulai mengalihkan impor minyak ke Amerika sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, sembari menekankan pentingnya pengendalian dampak kenaikan harga jika tekanan global berlanjut. Dalam konteks menjaga stabilitas domestik, Agung menyarankan pemerintah menyiapkan skema insentif yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari penambahan BLT untuk kelompok bawah, aktivasi kembali subsidi listrik bagi kelas menengah, hingga relaksasi pajak usaha bagi pelaku usaha.

Agung juga menilai strategi komunikasi publik penting agar kebijakan dan kondisi terkini dipahami masyarakat. Ia menyarankan pemerintah rutin menggelar dialog lintas kelompok serta memastikan seluruh anggota kabinet memiliki protokol komunikasi publik untuk mencegah kesalahan yang tidak perlu.