Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah dinilai menjadi penanda pergeseran dalam arsitektur keamanan global. Ketegangan tersebut tidak dipandang sebagai eskalasi bilateral semata, melainkan sinyal bahwa perhatian kekuatan-kekuatan militer utama dunia kembali terkonsentrasi di kawasan itu.
Dalam situasi ini, AS disebut mengonsolidasi aset-asetnya, sementara Rusia membaca peluang dari distraksi Washington. Di saat yang sama, Eropa menghadapi tekanan untuk menyeimbangkan solidaritas NATO dengan kebutuhan energi. Perkembangan ini memunculkan pandangan bahwa Asia Pasifik bukan berada pada posisi aman sebagai penonton, melainkan berpotensi menjadi panggung berikutnya dalam dinamika geopolitik yang lebih luas.
Di Asia Pasifik, sorotan mengarah pada China yang dinilai menghadapi tekanan berlapis. Dari sisi energi, Venezuela—yang disebut sebagai salah satu pemasok alternatif bagi Beijing dalam upaya mengurangi ketergantungan pada rantai pasok Barat—digambarkan berada dalam kondisi politik yang kian tidak menentu. Dari sisi perdagangan, kebijakan tarif Washington dinilai menambah ketidakpastian global yang tidak hanya berdampak pada hubungan AS–China.
Indonesia sempat dikenai tarif 32% pada April 2025 dalam skema “Liberation Day” Trump, yang kemudian direvisi menjadi 19% pada Juli 2025, sebelum kedua negara menandatangani perjanjian perdagangan resiprokal pada Februari 2026. Volatilitas kebijakan ini dipandang memperlihatkan minimnya kepastian dalam tatanan perdagangan global.
Bank Indonesia juga mencatat perlambatan ekonomi China membawa dua risiko sekaligus bagi Indonesia, yakni melemahnya permintaan ekspor nasional serta potensi membanjirnya produk China yang tidak terserap pasar AS ke pasar domestik. Dalam konteks ini, tekanan yang dihadapi Beijing dinilai dapat mendorong kebutuhan untuk mencari “outlet” tekanan, yang dalam logika geopolitik kerap muncul sebagai peningkatan asertivitas di kawasan sekitar.
Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah ketidakpastian di Timur Tengah dan tekanan ekonomi yang menghimpit China akan mendorong Beijing bergerak lebih agresif di Laut China Selatan (LCS) dan terhadap Taiwan. Kerangka realis dalam hubungan internasional menyebut negara dapat memproyeksikan kekuatan ke luar ketika tekanan domestik membutuhkan pengalihan perhatian atau legitimasi nasionalis.
Namun, penilaian yang disampaikan dalam tulisan ini mengarah pada kemungkinan Beijing memilih kalkulasi ketimbang provokasi impulsif. Jika AS sedang tersita perhatiannya di Timur Tengah, situasi tersebut dipandang dapat menjadi momen strategis bagi China untuk memperluas “zona abu-abu” melalui manuver angkatan laut, latihan militer di dekat Taiwan, atau penegasan klaim di LCS dengan intensitas lebih tinggi.
China mengklaim sekitar 90% perairan LCS melalui narasi “Sembilan Garis Putus-putus”, yang disebut telah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada 2016. Meski demikian, invaliditas hukum dinilai tidak selalu menghentikan kalkulasi kekuatan di lapangan. Indonesia, walau bukan pihak sengketa langsung, memiliki kepentingan vital di Natuna yang berada dalam area tumpang tindih klaim tersebut.
Sejumlah negara di kawasan disebut tidak menunggu eskalasi untuk bersiap. Jepang sejak 2022 meningkatkan anggaran pertahanan dengan target 2% dari PDB serta memperkenalkan kapabilitas serangan balasan yang secara historis dihindari sejak Perang Dunia II. Korea Selatan mempercepat modernisasi sistem pertahanan rudalnya, sementara Filipina memperkuat kehadiran militer AS di Luzon melalui perluasan perjanjian EDCA. Ketiganya bergerak dalam kerangka aliansi formal dengan Washington.
Indonesia berada pada pendekatan berbeda melalui prinsip bebas aktif dan tidak terikat aliansi militer mana pun. Posisi ini digambarkan bukan sebagai kelemahan, melainkan dapat menjadi keunggulan apabila dikelola secara cermat. Meski Indonesia dinilai tidak memiliki kapasitas untuk memengaruhi dinamika Timur Tengah secara langsung, ada dua aset yang disebut sering diremehkan dalam analisis geopolitik, yakni stabilitas domestik dan daya tarik budaya.
Dari sisi ketahanan ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih disebut berpotensi menjadi instrumen stabilisasi daya beli bila dikelola dengan tata kelola yang bersih dan terukur. Dalam kondisi rantai pasok global yang bergejolak, negara yang mampu menjaga konsumsi domestik dinilai lebih tahan terhadap guncangan eksternal.
Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan perdagangan barang global berkontraksi 0,2% pada 2025. Angka ini dipandang dapat berarti tekanan nyata bagi negara yang terlalu bergantung pada ekspor komoditas. Karena itu, penguatan permintaan dalam negeri disebut menjadi salah satu langkah yang perlu diaktifkan, dengan dua program tersebut disebut sebagai pintu masuk yang konkret.
Dari sisi non-militer, perhatian juga diarahkan pada meningkatnya eksposur pop culture Indonesia di tingkat regional. Laporan Variety 2026 menyebut konten daring asal Indonesia mengalami lonjakan perhatian dan mulai menyamai tingkat perhatian drama Korea Selatan di beberapa pasar Asia Tenggara. Fenomena ini diposisikan sebagai bagian dari soft power, yakni kemampuan membentuk preferensi pihak lain melalui daya tarik budaya.
Dalam kesimpulan yang disampaikan, dinamika Timur Tengah dipandang menunjukkan bahwa ketidakstabilan di satu titik dunia tidak pernah sepenuhnya terlokalisasi. Ia dapat merambat, menciptakan ruang kosong, dan memicu kalkulasi baru dari aktor-aktor yang sebelumnya menahan diri. Indonesia, dengan populasi sekitar 270 juta jiwa, posisi geografis strategis di antara dua samudera, serta fleksibilitas diplomatik melalui prinsip bebas aktif, disebut berada pada posisi yang relatif baik untuk menavigasi situasi.
Fokus yang ditekankan bukan pada manuver geopolitik besar, melainkan pragmatisme terukur: menjaga daya beli, memperkuat tata kelola program strategis, merawat ekosistem industri budaya yang sedang tumbuh, serta mempertahankan relevansi di kawasan tanpa harus memilih kubu.
