Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menilai meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi memperluas instabilitas geopolitik global dan memberi tekanan serius terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurutnya, konflik di kawasan strategis penghasil energi dunia tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat langsung, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap stabilitas energi, jalur perdagangan internasional, inflasi global, dan keamanan kawasan.
“Dunia hari ini berada dalam situasi ketidakpastian yang serius. Ketika konflik bersenjata terjadi di pusat energi dunia, dampaknya menjalar ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Kita harus waspada, responsif, dan strategis,” kata Ibas dalam keterangannya, Selasa, 3 Maret 2026.
Ibas menyoroti potensi penutupan Selat Hormuz yang disebutnya sebagai jalur perdagangan energi paling vital di dunia. Selat ini dinilai menjadi “urat nadi” sekitar 20 persen hingga 30 persen konsumsi minyak dunia setiap hari, sekaligus jalur utama bagi pengiriman Liquid Natural Gas (LNG) dari Qatar.
Ia mengingatkan, gangguan di Selat Hormuz dapat mendorong harga minyak mentah melampaui asumsi makro APBN. Selain itu, hambatan pada jalur tersebut juga disebut dapat memukul rantai pasok global secara sistemik. Lonjakan biaya asuransi pengiriman serta pengalihan rute kapal tanker berpotensi meningkatkan biaya logistik internasional secara signifikan.
Menurut Ibas, kondisi itu dapat memicu efek berantai pada kenaikan harga barang impor dan bahan baku industri di dalam negeri, yang pada akhirnya menekan pertumbuhan sektor manufaktur nasional.
Dalam konteks Indonesia yang masih mengimpor sebagian kebutuhan energi, Ibas menilai Indonesia rentan terhadap lonjakan harga minyak dunia. Kenaikan harga energi global, menurutnya, dapat memicu rangkaian dampak negatif mulai dari tekanan terhadap APBN, inflasi pada kebutuhan pokok, penurunan daya beli, hingga hambatan aktivitas ekspor-impor.
“Kita harus mengantisipasi dampak rambatan ekonomi global ini dengan langkah yang terukur dan kebijakan yang tepat sasaran demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.
Ibas mengusulkan sejumlah langkah antisipatif. Pertama, penguatan ketahanan energi melalui percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Ia juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor energi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber, peningkatan produksi energi domestik, serta penguatan cadangan energi strategis nasional.
Kedua, ia menyoroti perlunya menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, inflasi perlu diantisipasi melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang ketat, disertai pengamanan daya beli masyarakat—terutama kelompok rentan—serta pengendalian harga bahan pokok. Ia juga mendorong penguatan UMKM dan industri dalam negeri sebagai penopang ekonomi domestik.
Di sisi diplomasi, Ibas menegaskan Indonesia perlu tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas dan aktif di tengah meningkatnya eskalasi di Timur Tengah. Ia menilai prinsip tersebut bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mendorong perdamaian berdasarkan keadilan internasional.
Ibas turut mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat persatuan nasional dan semangat gotong royong. Menurutnya, stabilitas dalam negeri menjadi kunci utama untuk menghadapi guncangan eksternal. “Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia harus berdiri teguh sebagai jangkar stabilitas dan suara moral bagi perdamaian dunia,” ujarnya.
