Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan bersama sejumlah tokoh nasional di Istana Negara di tengah situasi internasional yang kian bergejolak. Agenda yang dikemas sebagai silaturahmi dan diskusi kebangsaan itu difokuskan pada kesiapan Indonesia menghadapi dampak konflik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Pertemuan tersebut mempertemukan para pemimpin lintas era. Hadir Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah mantan wakil presiden juga tampak hadir, yakni Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Forum itu turut dihadiri tokoh diplomasi senior, antara lain Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, dan Alwi Shihab. Selain itu, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, menteri kabinet, kepala badan, hingga ketua umum partai politik ikut dalam pembahasan yang berlangsung tertutup.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah langkah Indonesia dalam mengantisipasi efek domino dari eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran dinilai berpotensi meluas dan memicu gangguan rantai pasok global, lonjakan harga energi, serta ketidakstabilan pasar keuangan dunia. Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
Dalam diskusi, para tokoh menilai Indonesia perlu menyiapkan langkah antisipatif yang komprehensif, tidak hanya di sektor pertahanan dan diplomasi, tetapi juga pada aspek ekonomi dan sosial. Stabilitas harga kebutuhan pokok, ketahanan energi, serta daya beli masyarakat menjadi perhatian. Pemerintah juga didorong memastikan cadangan energi nasional dalam kondisi aman serta memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok untuk mencegah gejolak harga.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pertemuan itu menekankan pentingnya manajemen krisis yang terukur dan berbasis data. Ia mengingatkan dampak konflik global kerap terasa tidak langsung, misalnya melalui kenaikan harga minyak dunia yang dapat berimbas pada tarif transportasi dan harga pangan, sehingga perlu dikelola agar tidak meluas menjadi tekanan ekonomi.
Selain langkah di sektor riil, komunikasi publik juga menjadi perhatian. Pemerintah diharapkan menyampaikan informasi secara terbuka dan konsisten agar masyarakat tidak terjebak spekulasi atau kepanikan. Transparansi kebijakan dinilai dapat menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat stabilitas sosial.
Forum tersebut juga menjadi ruang refleksi mengenai pentingnya persatuan nasional di tengah ketidakpastian global. Soliditas internal bangsa dipandang sebagai modal utama, dengan dorongan agar seluruh elemen—mulai dari elite politik, pelaku usaha, tokoh agama, hingga masyarakat sipil—memperkuat sinergi.
Di akhir pertemuan, mengemuka pandangan agar Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan prinsip perdamaian dan stabilitas kawasan. Meski ketegangan global berada di luar kendali langsung Indonesia, kesiapsiagaan nasional dinilai dapat membantu meminimalkan dampaknya.
Pertemuan di Istana Negara itu menjadi sinyal bahwa pemerintah berupaya membangun konsensus nasional dengan melibatkan tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang, guna menjaga stabilitas, ketahanan ekonomi, dan kepentingan jangka panjang Indonesia di tengah dinamika konflik dunia.
