Sejumlah pelaku usaha dan ahli menaruh harapan besar pada Resolusi No. 70-NQ/TW sebagai mekanisme “penggerak” baru bagi sektor energi Vietnam. Namun mereka menekankan, dampak nyata resolusi tersebut sangat bergantung pada kecepatan penerbitan aturan turunan dan konsistensi implementasinya di lapangan.
Wakil Direktur Jenderal Perusahaan Minyak dan Tenaga Vietnam (PV Power), Nguyen Duy Giang, menilai Resolusi No. 70-NQ/TW hadir pada momen yang tepat. Menurutnya, bila diterapkan dengan benar, sektor energi Vietnam berpeluang berkembang pesat karena resolusi itu memuat banyak mekanisme dan solusi yang relevan bagi investor, khususnya di sektor kelistrikan.
Ia menyebut resolusi tersebut membuka ruang lebih luas bagi berbagai entitas ekonomi untuk terlibat dalam pengembangan energi. Meski demikian, ia menilai isu terpenting adalah segera diterbitkannya mekanisme spesifik untuk mengimplementasikan resolusi. Giang juga mengungkapkan bahwa pemerintah dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan telah menyampaikan sejumlah isu kepada Majelis Nasional, termasuk mekanisme untuk mendorong investor masuk ke pasar energi Vietnam, terutama pada bidang baru seperti tenaga angin lepas pantai dan pembangkit listrik berbasis LNG.
Giang berharap dalam waktu dekat pemerintah, lembaga berwenang, dan investor dapat menemukan mekanisme yang sesuai dengan prinsip “manfaat yang harmonis dan risiko yang dibagi” di antara para pihak, sebagaimana ditekankan Perdana Menteri Pham Minh Chinh. Ia juga menegaskan keyakinan PV Power terhadap arahan pemerintah yang memprioritaskan energi hijau dan bersih.
Di sisi kontraktor, Direktur Jenderal Perusahaan Instalasi Mesin Vietnam (Lilama) Nguyen Van Hung menilai Resolusi No. 70-NQ/TW telah menghilangkan banyak hambatan bagi investor dalam menjalankan proyek seperti pembangkit listrik LNG dan tenaga angin lepas pantai. Ia berpendapat, kepastian yang lebih baik atas potensi pengembalian modal dan profitabilitas proyek dapat membantu proyek energi memperoleh pendanaan, mengingat bank umumnya menjadikan kriteria tersebut sebagai dasar keputusan pembiayaan.
Hung berharap penerbitan resolusi ini membuat proyek-proyek pembangkit listrik berjalan lebih lancar. Jika itu terjadi, kontraktor seperti Lilama berpeluang memperoleh lebih banyak pekerjaan dan berkembang, baik sebagai kontraktor umum EPC, dalam usaha patungan EPC, maupun sebagai subkontraktor.
Namun, ia mengingatkan Resolusi No. 70-NQ/TW masih bersifat pedoman umum. Agar benar-benar dapat diterapkan, menurutnya dibutuhkan peraturan dan surat edaran yang lebih spesifik untuk menjawab kesulitan praktis. Tanpa panduan terperinci, resolusi itu dikhawatirkan hanya berhenti sebagai arahan.
Sementara itu, Dr. Nguyen Quoc Viet dari Fakultas Ekonomi, Universitas Nasional Vietnam, Hanoi, menilai Resolusi 70 membawa perubahan besar dibanding strategi pengembangan energi sebelumnya yang lebih berfokus pada kecukupan pasokan dan menekankan peran utama EVN serta sektor negara. Ia menilai terobosan paling signifikan adalah pembukaan pasar energi secara komprehensif—bukan hanya pembangkitan listrik, tetapi juga transmisi, layanan teknis, hingga pasar listrik ritel.
Ia menyoroti bahwa untuk pertama kalinya masyarakat memiliki peluang memilih pemasok listrik, tidak lagi bergantung pada satu perusahaan seperti sebelumnya. Menurutnya, hal ini berpotensi mengurangi subsidi silang, mendorong harga listrik yang lebih transparan dan kompetitif, serta mengakhiri ketegangan antara monopoli negara dan kebutuhan pasar. Dengan partisipasi sektor swasta yang lebih luas, ia menilai harga listrik dapat lebih mencerminkan biaya, sekaligus mendorong inovasi teknologi dan peningkatan kualitas layanan.
Viet juga menekankan bahwa Resolusi 70 mengaitkan pengembangan energi dengan keamanan nasional, kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, dan komitmen Net Zero. Ia menyebut resolusi ini membuka jalan bagi sumber energi baru seperti hidrogen, amonia, LNG, dan tenaga nuklir, termasuk peluang memanfaatkan teknologi nuklir modular kecil (SMR) yang memungkinkan keterlibatan sektor swasta. Di energi terbarukan, ia mencatat target 2030 dinaikkan dari 20% menjadi 25–30% dan menegaskan sektor swasta diproyeksikan menjadi kekuatan utama.
Meski demikian, Viet menilai keberhasilan resolusi tetap membutuhkan fokus kebijakan terobosan. Pertama, reformasi mekanisme penetapan harga listrik, termasuk penerapan sistem harga listrik dua komponen yang memisahkan harga kapasitas dan harga variabel. Ia menilai skema ini dapat mendorong investor berpartisipasi baik di pasar kapasitas maupun pasar listrik, serta telah diterapkan di banyak negara maju untuk mendorong diversifikasi sumber energi, termasuk pembangkit cadangan dan penyimpanan energi.
Kedua, ia menilai perlu ada mekanisme untuk mendukung pengelolaan modal dan risiko. Menurutnya, proyek energi baru seperti angin lepas pantai, hidrogen, dan tenaga nuklir membutuhkan investasi besar dan menanggung risiko jangka panjang, termasuk risiko nilai tukar. Karena itu, ia memandang negara perlu berbagi risiko dan membantu dunia usaha mengakses sumber pinjaman preferensial, termasuk dari dana hijau dan dana ekuitas energi internasional.
Ketiga, Viet menekankan pentingnya peningkatan implementasi melalui reformasi administrasi yang substansial. Ia menilai berbagai resolusi sebelumnya kerap terhambat oleh prosedur birokrasi dan perencanaan yang tumpang tindih, sehingga mengurangi minat investor. Menurutnya, penyederhanaan hambatan administratif dan peningkatan kepastian pelaksanaan menjadi faktor penentu agar Resolusi No. 70-NQ/TW benar-benar dapat dipraktikkan.
