Ekonomi milik negara disebut memiliki sumber daya besar, mulai dari modal, tanah, dan aset publik hingga infrastruktur serta dana keuangan. Namun, selama bertahun-tahun, kemampuan untuk mengubah sumber daya tersebut menjadi pendorong pertumbuhan dinilai masih terbatas, terutama pada sektor yang membutuhkan investasi jangka panjang, teknologi tinggi, dan inovasi.
Kehati-hatian yang berkepanjangan dalam aktivitas investasi perusahaan milik negara turut menyebabkan sejumlah proyek tertunda atau disesuaikan skalanya, meski arah pengembangan dan permintaan pasar telah terlihat. Kondisi ini dipandang bukan semata akibat kekurangan modal atau peluang, melainkan terkait kerangka tata kelola serta metode evaluasi efisiensi investasi.
Profesor Madya Dr. Do Van Manh, Direktur Institut Ilmu dan Teknologi Energi dan Lingkungan, menilai pemimpin bisnis kerap memilih opsi yang aman dibanding mengambil keputusan investasi yang pengembaliannya tertunda. Pada bidang baru—terutama teknologi dasar—hasil investasi dinilai sulit diukur langsung dengan indikator keuangan jangka pendek. Akibatnya, ketika efektivitas investasi lebih banyak ditelaah melalui indikator jangka pendek, keputusan yang bersifat mendasar cenderung tertunda.
Selain mekanisme evaluasi, investasi perusahaan milik negara juga dipengaruhi pemahaman yang belum lengkap mengenai ruang lingkup ekonomi negara. Selama ini, ekonomi negara kerap disamakan dengan sistem perusahaan milik negara, sementara sumber daya penting lain yang dikelola negara—seperti tanah, infrastruktur, anggaran, dan unit layanan publik—belum ditempatkan dalam kerangka tata kelola menyeluruh yang sama.
Pendekatan yang terfragmentasi tersebut membuat banyak keputusan investasi jangka panjang tidak dipertimbangkan dalam gambaran ekonomi secara keseluruhan. Ketika tanggung jawab, wewenang, dan kriteria evaluasi tidak dirancang sesuai kekhususan investasi strategis, perusahaan milik negara dinilai kesulitan memainkan peran utama meski menguasai sumber daya signifikan.
Dalam konteks itu, Politbiro mengeluarkan Resolusi 79-NQ/TW yang menuntut penanganan atas keterbatasan model tata kelola saat ini. Identifikasi hambatan dipandang sebagai titik awal untuk membuka ruang penyesuaian lanjutan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan memperkuat peran ekonomi negara dalam fase pembangunan baru.
Resolusi 79 menyerukan penyesuaian pendekatan terhadap ekonomi milik negara agar lebih proaktif, namun tetap disertai tanggung jawab dan efisiensi secara keseluruhan. Di dalamnya, prinsip mekanisme pasar dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya negara ditekankan, mencakup tanah, sumber daya alam, aset publik, infrastruktur, hingga perusahaan milik negara. Persyaratan yang dikedepankan meliputi transparansi, persaingan yang adil, dan tata kelola modern.
Dengan semangat tersebut, aset negara tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif sektor ekonomi milik negara, melainkan sumber daya bersama yang dapat dan perlu dimanfaatkan secara efektif melalui partisipasi berbagai sektor ekonomi.
Resolusi 79 juga menegaskan ekonomi milik negara tidak harus hadir di setiap sektor. Fokus diarahkan pada bidang-bidang yang sektor swasta masih ragu atau tidak mampu berpartisipasi karena kebutuhan modal besar, masa pengembalian panjang, atau keuntungan jangka pendek yang kurang menarik.
Salah satu perubahan penting yang ditekankan adalah pergeseran fokus manajemen dari pengendalian input menuju evaluasi hasil, terutama untuk investasi jangka panjang. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi keterlibatan perusahaan milik negara pada sektor-sektor fundamental bagi daya saing ekonomi, alih-alih hanya berorientasi pada proyek yang menghasilkan keuntungan finansial jangka pendek.
Resolusi 79 turut menempatkan keterkaitan antara inisiatif dan akuntabilitas sebagai prinsip panduan dalam tata kelola ekonomi negara. Tujuannya mengurangi penghindaran tanggung jawab sekaligus membangun dasar agar keputusan investasi dapat dijalankan secara konsisten, dengan kontrol serta penilaian konsekuensi yang jelas.
Dr. Bui Quy Thuan, Ketua Komite Penelitian Asosiasi Keuangan Kawasan Industri Vietnam, menyatakan bahwa ketika mekanisme tata kelola disesuaikan agar transparan dan mendefinisikan tanggung jawab secara jelas, ekonomi milik negara memiliki kondisi untuk memainkan peran utama serta menciptakan efek domino pada sektor ekonomi lain. Ia menilai hal ini penting bagi Vietnam yang perlu memobilisasi sumber daya secara komprehensif untuk berpartisipasi lebih dalam dalam rantai nilai regional dan internasional.
Secara lebih luas, Resolusi 79 diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya negara dalam konteks integrasi yang kian mendalam. Selain menjaga stabilitas ekonomi makro, ekonomi milik negara diharapkan dapat lebih proaktif memasuki sektor-sektor fundamental melalui proyek jangka panjang yang berdampak luas.
Penyesuaian tata kelola yang diuraikan dalam Resolusi 79 dipandang sebagai langkah penting untuk meletakkan dasar pemanfaatan sumber daya negara yang lebih efisien. Ketika kerangka tata kelola didefinisikan ulang agar selaras dengan investasi strategis, peran ekonomi milik negara dinilai tidak hanya diukur dari skala kepemilikan, tetapi juga dari kemampuannya memimpin, mengoordinasikan, dan mendorong pertumbuhan pada fase pembangunan baru.
