Politbiro mengeluarkan Resolusi No. 79-NQ/TW pada 6 Januari 2026 yang menempatkan pengembangan ekonomi milik negara sebagai “dorongan kelembagaan” strategis, sekaligus membuka peluang pembangunan baru bagi sektor perusahaan milik negara.
Dalam wawancara dengan Surat Kabar Industri dan Perdagangan, Dr. Vo Tri Thanh—Direktur Institut Penelitian Strategi Merek dan Persaingan serta anggota Dewan Penasihat Kebijakan Perdana Menteri—menilai resolusi ini sebagai tonggak karena untuk pertama kalinya Partai mengeluarkan resolusi dengan pendekatan yang luas dan relatif komprehensif terhadap ekonomi negara. Menurutnya, waktu penerbitan pada awal 2026, tepat sebelum Kongres Nasional Partai ke-14, memiliki makna strategis dalam membentuk arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan dan menjadi pijakan menuju target pembangunan 2045.
Dr. Thanh menjelaskan, Resolusi 79 memuat dua fokus besar. Pertama, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya milik negara secara efektif. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai perwakilan nasional yang mengelola sumber daya publik seperti tanah, keuangan, anggaran, dan aset publik lain, dengan penekanan pada pengorganisasian pengelolaan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada tujuan pembangunan. Kedua, peran negara sebagai pemilik dalam penyediaan barang dan jasa kepada masyarakat, mulai dari layanan publik di pendidikan dan kesehatan hingga aktivitas perusahaan milik negara. Dengan cakupan tersebut, resolusi ini dipandang memberi gambaran menyeluruh tentang sektor-sektor yang membentuk ekonomi milik negara.
Salah satu poin yang mendapat perhatian, lanjut Dr. Thanh, adalah cara resolusi ini menempatkan peran perusahaan milik negara. Resolusi 79 tidak menempatkan BUMN sebagai kekuatan yang memimpin secara luas, melainkan mendefinisikannya memegang posisi kunci pada sektor-sektor nasional yang strategis dan kritis. Ia menilai pendekatan ini sejalan dengan kecenderungan banyak negara yang memperkuat kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan teknologi dan inovasi.
Terkait target memiliki 1–3 perusahaan milik negara masuk daftar 500 perusahaan terbesar dunia pada periode mendatang, Dr. Thanh menyatakan tujuan tersebut dapat dicapai. Namun, ia menekankan bahwa peringkat bukanlah inti, melainkan perubahan substantif di baliknya. Menurutnya, masuk daftar tersebut hanya bermakna jika mencerminkan reformasi kelembagaan, pendekatan baru negara terhadap BUMN, serta kemampuan pembaruan diri perusahaan dan konglomerat berskala besar.
Ia menambahkan, peningkatan kinerja BUMN perlu menjadi proses berkelanjutan dan jangka panjang yang terkait dengan standar tata kelola modern, efisiensi bisnis nyata, dan daya saing global. Pertumbuhan juga harus bersifat komprehensif, mencakup kemajuan teknologi, model manajemen, kemampuan operasional, pembangunan merek, serta peningkatan kualitas produk. Dalam waktu dekat, BUMN dan badan usaha milik negara dinilai perlu bergeser dari pola pikir memanfaatkan keunggulan yang ada menuju penciptaan keunggulan teknologi, dengan investasi riset dan pengembangan sebagai kebutuhan yang menentukan keberlanjutan.
Dr. Thanh juga menyebut pentingnya langkah proaktif membangun pusat penelitian milik Vietnam di pusat-pusat teknologi global untuk menyerap, menguasai, dan menyebarluaskan pengetahuan tingkat lanjut sebagai fondasi daya saing jangka panjang. Dalam kerangka itu, ia menilai Resolusi 79 dapat menjadi landasan agar perusahaan milik negara—terutama perusahaan besar dan konglomerat—beroperasi lebih efisien, menciptakan terobosan, dan berperan sebagai penggerak pertumbuhan.
Menjawab tafsir tentang “peran utama” BUMN, Dr. Thanh menegaskan hal itu tidak berarti BUMN harus menguasai sebagian besar perekonomian. Menurutnya, ukuran dan sumber daya penting, tetapi bukan penentu. Inti peran utama terletak pada kualitas dan kapasitas kepemimpinan. Ia menyebut setidaknya tiga aspek: kepemimpinan melalui pembangunan merek internasional dan penguasaan inovasi teknologi; efek limpahan positif yang meluas ke seluruh perekonomian termasuk sektor swasta dan usaha kecil menengah; serta penempatan BUMN dalam lingkungan pasar yang benar-benar kompetitif, sehingga disiplin efisiensi, transparansi, dan persaingan dapat berjalan.
Ia juga menanggapi kekhawatiran bahwa penguatan ekonomi milik negara dapat menyaingi sektor swasta. Menurutnya, kekhawatiran semacam itu tidak hanya muncul di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional, karena reformasi berorientasi pasar di Vietnam kerap dikaitkan dengan reformasi BUMN. Ia menilai isu kunci bukan ada atau tidaknya BUMN, melainkan di sektor mana BUMN ditempatkan dan prinsip operasional apa yang diterapkan.
Dr. Thanh menekankan Resolusi 79 menunjukkan BUMN tetap berperan penting, tetapi dibatasi pada sektor-sektor strategis dan krusial. Untuk mencegah risiko membebani sektor swasta, ia menyebut dua syarat utama: transparansi—terutama pemisahan yang jelas antara tanggung jawab politik dan sosial dengan kegiatan bisnis agar kinerja dinilai berdasarkan mekanisme pasar—serta kewajiban bagi BUMN untuk menerima persaingan sehat dan tunduk pada aturan hukum persaingan sebagaimana pelaku usaha lain.
Dalam konteks perusahaan besar yang kerap membentuk ekosistem tersendiri, ia menilai penting agar koneksi dan jejaring itu bersifat terbuka sehingga tidak menutup ruang bagi UKM dan sektor swasta untuk berpartisipasi dalam rantai nilai, sekaligus mengendalikan risiko penggusuran akibat skala ekonomi dan posisi yang sudah mapan.
Di sisi lain, kontribusi perusahaan milik negara sebagai “alat” negara disebut telah mendorong laju pertumbuhan ekonomi Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Dalam data yang dikemukakan pada laporan tersebut, PDB Vietnam diproyeksikan tumbuh 8,02% pada 2025, dengan perusahaan milik negara menyumbang sekitar 30% dari total PDB.
