Rumah Sakit Umum Ha Dong mulai 19 Januari 2026 mengerahkan dukungan profesional komprehensif kepada Pos Kesehatan Komune Binh Minh sebagai bagian dari pelaksanaan Resolusi 72-NQ/TW Politbiro tentang penguatan perlindungan, perawatan, dan peningkatan kesehatan masyarakat. Dukungan ini mencakup penugasan dokter dan penyediaan peralatan medis modern untuk bekerja langsung di fasilitas tersebut, serta penerapan model layanan pemeriksaan dan pengobatan “4-in-1”.
Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Ha Dong, Dr. Le Hoang Tu, menjelaskan bahwa penguatan layanan kesehatan di tingkat akar rumput merupakan inti dari Resolusi 72. Menurutnya, dukungan profesional semacam ini penting untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan primer melalui alih teknologi, pelatihan, bimbingan profesional, dan pembaruan pengetahuan bagi tenaga kesehatan setempat. Langkah tersebut diharapkan membantu pos kesehatan menangani penyakit umum secara lebih baik sekaligus mengurangi tekanan terhadap fasilitas kesehatan tingkat atas.
Dr. Tu juga menekankan bahwa peningkatan kapasitas harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan agar kepercayaan masyarakat terhadap pos kesehatan tumbuh. Ketika pos kesehatan memperoleh dukungan keahlian, peralatan, dan prosedur teknis, masyarakat dinilai dapat mengakses layanan yang lebih komprehensif dan tepat waktu, termasuk pencegahan penyakit, pengelolaan penyakit kronis, serta konseling kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, Rumah Sakit Umum Ha Dong menyiapkan dukungan yang disebutnya bersifat komprehensif dan praktis. Bentuknya meliputi pelatihan dan bimbingan langsung bagi staf pos kesehatan, transfer teknik yang sesuai, konsultasi profesional untuk kasus sulit dan gawat darurat, pendampingan penyusunan alur pemeriksaan dan pengobatan, sistem rujukan, manajemen penyakit kronis, serta koordinasi penyelenggaraan klinik spesialis dan layanan penunjang (paraklinis) di pos kesehatan.
Sebelum memilih model “4-in-1”, rumah sakit melakukan survei dan penilaian di Pos Kesehatan Binh Minh, mencakup aspek sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, pola penyakit, serta kebutuhan layanan kesehatan masyarakat setempat. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar pemilihan model yang dinilai sesuai kondisi nyata, memanfaatkan kekuatan yang telah ada, dan diarahkan agar dukungan tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.
Sejumlah layanan yang sebelumnya lebih identik dengan fasilitas kesehatan tingkat lebih tinggi juga mulai dihadirkan di Pos Kesehatan Komune Binh Minh. Dr. Tu menyebut layanan yang tersedia antara lain penyakit dalam umum, bedah, kebidanan, oftalmologi, otolaringologi, kedokteran gigi, pemeriksaan USG dan elektrokardiogram, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan hematologi, biokimia, mikrobiologi, dan patologi.
Melalui penyelenggaraan klinik spesialis, layanan paraklinis, dan pemberian obat secara bersamaan di pos kesehatan, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pemeriksaan, diagnosis, dan pengobatan di tingkat lokal. Skema ini ditujukan untuk mengurangi rujukan yang tidak perlu, meringankan beban rumah sakit tingkat atas, mempersingkat waktu tunggu, serta menekan biaya yang ditanggung masyarakat. Dalam konteks ini, pos kesehatan diposisikan sebagai “penjaga gerbang” layanan kesehatan yang dekat dengan warga.
Untuk pasien yang membutuhkan layanan rawat jalan tetapi persediaan obat di pos kesehatan tidak mencukupi, pos kesehatan dapat menerbitkan formulir rujukan dan mengarahkan pasien ke sistem daring rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan dan pemberian obat. Jika diperlukan, rekam medis rawat jalan dapat dibuat di tempat.
Selain memperluas layanan, penguatan mekanisme rujukan juga menjadi perhatian. Dr. Tu menilai penetapan proses pemindahan pasien dari Pos Kesehatan Binh Minh ke Rumah Sakit Umum Ha Dong, termasuk untuk kasus darurat, penting untuk menjamin kesinambungan layanan. Proses yang jelas dinilai membantu pasien memperoleh penanganan awal yang tepat, mempercepat rujukan, dan memperkuat koordinasi antar tingkat layanan sehingga mutu perawatan meningkat dan hak pasien terlindungi.
Dalam kasus yang membutuhkan rawat inap, pos kesehatan akan menerbitkan surat rujukan. Untuk kondisi yang memerlukan intervensi bedah atau prosedur yang tidak dapat ditunda namun tidak membutuhkan pemeriksaan khusus tambahan, sampel dapat diambil dan jadwal prosedur rawat inap dapat ditetapkan.
Dr. Tu berharap model kolaborasi ini dapat mendorong perubahan persepsi masyarakat agar lebih percaya dan proaktif memanfaatkan pos kesehatan sebagai layanan kesehatan primer. Dengan kebiasaan memeriksakan diri, berkonsultasi, dan menangani keluhan kesehatan di tingkat lokal, rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi diharapkan dilakukan hanya bila benar-benar diperlukan, sehingga pemanfaatan layanan kesehatan menjadi lebih rasional dan efektif.
