Eskalasi konflik geopolitik global mulai memberi tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah yang bergerak mendekati Rp17 ribu per dolar AS, disertai potensi kenaikan harga energi dan pangan, menjadi sinyal kewaspadaan bagi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk Sumatera Selatan.
Pengamat ekonomi Universitas Sriwijaya, Abdul Bashir, menilai konflik geopolitik kerap menjadi pemicu lonjakan harga komoditas strategis dunia. Ia menyebut harga minyak mentah Brent sempat berada di atas USD 72 per barel dan berpotensi meningkat ke kisaran USD 100 hingga USD 120 per barel apabila terjadi gangguan di Selat Hormuz.
Menurut Bashir, Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dinilai rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Kenaikan harga minyak mentah disebut akan berdampak pada beban subsidi dan stabilitas fiskal. Ia menjelaskan, setiap kenaikan USD 1 pada harga minyak mentah Indonesia (ICP) berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.
Selain itu, gangguan distribusi energi di jalur vital seperti Selat Hormuz dinilai bisa memicu gangguan logistik global. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan menambah tekanan inflasi di dalam negeri.
Per Februari 2026, inflasi tahunan Indonesia tercatat 4,76 persen. Kenaikan terutama dipicu kelompok volatile food seperti daging ayam dan cabai menjelang Idul Fitri.
Tekanan juga datang dari sektor keuangan. Nilai tukar rupiah disebut bergerak di kisaran Rp16.880 hingga mendekati Rp17 ribu per dolar AS. Bashir menilai pelemahan rupiah dipicu fenomena flight to quality, yakni perpindahan dana investor dari negara berkembang ke aset yang dianggap aman seperti dolar AS dan emas, seiring meningkatnya ketidakpastian global.
Pelemahan rupiah dinilai berisiko memicu imported inflation atau inflasi impor, terutama pada bahan baku industri dan komoditas seperti kedelai serta gandum. Dampaknya diperkirakan dapat terlihat melalui kenaikan harga barang turunan dan penurunan daya beli masyarakat.
Bagi Sumatera Selatan, Bashir menggambarkan situasi yang cenderung paradoks. Di satu sisi, Sumsel berpotensi diuntungkan sebagai lumbung energi nasional dengan komoditas unggulan batu bara dan gas, sehingga berpeluang memperoleh windfall profit dari kenaikan harga komoditas ekspor. Namun di sisi lain, kenaikan harga barang impor dan biaya logistik tetap dapat memicu inflasi lokal. Ia menilai keuntungan ekspor kerap tergerus oleh peningkatan harga konsumsi dan biaya transportasi, sehingga tekanan inflasi masih bisa bertahan.
Meski demikian, ekonomi Sumatera Selatan diproyeksikan tetap tumbuh di kisaran 4,80 hingga 5,60 persen pada 2026, didukung ketahanan sektor komoditas.
Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik, Bashir menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Dari sisi fiskal, pemerintah pusat dinilai dapat memperkuat subsidi energi yang lebih tepat sasaran serta meningkatkan bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara dari sisi moneter, intervensi pasar valuta asing dan kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia dinilai perlu terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas rupiah.
Di tingkat daerah, penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) disebut penting, antara lain melalui operasi pasar murah dan upaya memastikan kelancaran distribusi pangan antarwilayah guna menekan laju inflasi.
