Pelemahan nilai tukar rupiah yang disertai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai bukan semata-mata dampak perang dan konflik geopolitik dunia. Menurut penulis Yudhie Haryono dan Agus Rizal, situasi tersebut juga mencerminkan rapuhnya struktur ekonomi Indonesia yang masih rentan terhadap guncangan global.

Dalam tulisannya, keduanya menggambarkan Indonesia kembali berada di persimpangan yang berulang: rupiah tertekan, harga BBM naik, dan daya beli masyarakat melemah. Mereka menilai kondisi itu bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan sinyal bahwa ketahanan ekonomi domestik belum cukup kuat ketika menghadapi gangguan eksternal, termasuk gejolak rantai pasok energi global.

Ketika perang mendorong harga minyak dunia meningkat, Indonesia yang masih bergantung pada impor energi disebut langsung menerima dampak. Kenaikan harga BBM kemudian memicu lonjakan biaya logistik dan menimbulkan efek berantai, antara lain kenaikan harga pangan, peningkatan biaya produksi, serta inflasi yang bergerak naik secara bertahap.

Penulis juga menekankan bahwa dampak kebijakan dan tekanan ekonomi lebih berat dirasakan kelas menengah serta kelompok berpendapatan rendah. Dalam pandangan mereka, dua kelompok ini kerap menjadi pihak yang paling terdampak ketika terjadi penyesuaian kebijakan.

Selain faktor eksternal, pelemahan rupiah disebut menunjukkan persoalan struktural, seperti ketergantungan terhadap dolar AS dan lemahnya fundamental ekonomi domestik. Ketika investor global menarik dana dari pasar berkembang untuk mencari aset yang dinilai lebih aman, rupiah kembali berada dalam tekanan. Pola berulang ini, menurut penulis, menandakan ketahanan moneter Indonesia belum memadai, terlebih dalam konteks ekonomi yang menganut pasar bebas dan belum memiliki kemandirian ekonomi yang kuat.

Lebih jauh, keduanya menilai persoalan tersebut tidak hanya bersifat teknis-ekonomi, melainkan juga institusional. Dengan merujuk kerangka pemikiran Why Nations Fail (Acemoglu dan Robinson, 2012), penulis menekankan pentingnya institusi yang mampu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan tahan krisis. Mereka menilai ketika kebijakan ekonomi lebih reaktif ketimbang strategis, serta distribusi beban krisis tidak berjalan adil, kerentanan akan terus berulang.

Dalam konteks kenaikan BBM, penulis menyebut kebijakan tersebut kerap dibingkai sebagai langkah sulit yang tidak terhindarkan, namun dinilai baru menjawab sebagian persoalan. Mereka menyoroti masih tingginya ketergantungan pada energi fosil impor, lambatnya diversifikasi energi, serta tidak adanya meritokrasi pada inovasi.

Penulis juga menyampaikan bahwa persoalan utama terletak pada ketiadaan rencana jangka panjang yang kokoh dan berakar pada Pancasila sebagai dasar arah ekonomi nasional. Tanpa fondasi ideologis yang jelas, kebijakan ekonomi dinilai cenderung tambal sulam dan berubah mengikuti tekanan global, bukan berjalan berdasarkan visi kemandirian yang konsisten.

Mereka menilai pendekatan ekonomi yang terlalu mengikuti logika pasar global—yang sering dikaitkan dengan arus besar neoliberalisme—membuat negara lebih defensif. Dalam situasi krisis, negara lebih berperan sebagai penjaga stabilitas ketimbang arsitek kemandirian, sehingga krisis global kerap diterjemahkan menjadi beban domestik melalui pengurangan subsidi, kenaikan harga, dan penyesuaian yang dibebankan kepada masyarakat.

Penulis berpendapat kebijakan moneter tidak semestinya berjalan terlalu konservatif. Ketika rupiah melemah, mereka mengusulkan langkah yang lebih progresif berupa penurunan suku bunga untuk mendorong kredit produktif, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan daya saing ekspor. Mereka berargumen biaya modal yang lebih murah dapat mempercepat produksi, memperluas kapasitas industri, serta membuka peluang substitusi impor dengan produk lokal.

Dengan pendekatan yang terarah pada sektor riil, pelemahan rupiah disebut dapat menjadi keuntungan kompetitif bagi ekspor Indonesia di pasar global. Penulis menyatakan sektor manufaktur, pertanian, dan industri berbasis sumber daya domestik berpotensi lebih mudah mengakses pembiayaan, meningkatkan produksi, menyerap tenaga kerja, dan mendorong ekspor karena harga produk Indonesia menjadi relatif lebih murah di pasar internasional.

Menurut mereka, negara yang kuat semestinya menggunakan krisis sebagai momentum restrukturisasi. Krisis energi dinilai seharusnya mempercepat transisi energi, bukan sekadar penyesuaian harga. Sementara pelemahan rupiah disebut semestinya menjadi alarm untuk memperkuat industri bernilai tambah tinggi berbasis ekspor, bukan terus bertumpu pada komoditas mentah.

Namun, penulis menilai Indonesia masih berada dalam jebakan ekonomi ekstraktif, yakni kondisi ketika nilai tambah rendah, ketergantungan tinggi, dan kebijakan lebih berorientasi jangka pendek. Selama struktur ini tidak diubah, mereka menilai setiap konflik di luar negeri akan terus berimbas mahal di dalam negeri.

Untuk keluar dari pola berulang tersebut, penulis mengusulkan perlunya undang-undang perekonomian nasional sebagai kompas utama pembangunan ekonomi. Kerangka hukum itu, menurut mereka, perlu menegaskan arah industrialisasi, kedaulatan energi, penguatan sektor produksi dalam negeri, serta keberpihakan pada kepentingan warga negara. Tanpa kerangka yang kuat dan konsisten, kebijakan ekonomi dinilai akan terus reaktif dan mudah berubah mengikuti tekanan global.

Pada akhirnya, mereka menyimpulkan pelemahan rupiah dan kenaikan BBM tidak hanya dipicu perang, melainkan juga karena Indonesia belum membangun fondasi ekonomi yang tahan terhadap gejolak global. Tanpa reformasi struktural—dari energi, industri, hingga institusi yang inklusif—Indonesia dinilai akan terus mengulang siklus yang sama: panik saat krisis, stabil sementara, lalu kembali rapuh.