Serangan militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari memicu kekhawatiran meluas, bukan hanya terkait keamanan kawasan, tetapi juga stabilitas ekonomi global. Dalam sistem ekonomi yang saling terhubung, eskalasi di Timur Tengah dapat merembet cepat ke pasar keuangan, harga energi, inflasi, hingga prospek pertumbuhan ekonomi dunia.

Iran dipandang sebagai aktor penting dalam peta energi dunia karena memiliki cadangan minyak dan gas besar. Meski berada di bawah sanksi internasional selama bertahun-tahun, Iran tetap berperan dalam pasokan energi, terutama bagi sejumlah negara Asia. Posisi geografis Iran juga strategis karena berbatasan dengan Selat Hormuz, jalur sempit yang menjadi arteri utama perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima hingga sepertiga minyak global yang diperdagangkan lewat laut melintasi selat ini, sehingga ancaman terhadap stabilitas kawasan berpotensi menjadi gangguan bagi sistem energi global.

Pasar minyak cenderung bereaksi terhadap risiko, bukan semata gangguan fisik yang sudah terjadi. Bahkan tanpa terputusnya pasokan, ekspektasi potensi gangguan sudah cukup untuk mendorong harga naik melalui apa yang kerap disebut sebagai “premi risiko geopolitik”. Dalam konflik di Timur Tengah, lonjakan harga minyak kerap mengikuti, dan situasi kali ini disebut memunculkan kenaikan tajam dalam waktu singkat. Pelaku pasar memperhitungkan dua skenario utama: gangguan langsung pada produksi Iran serta kemungkinan eskalasi yang mengganggu distribusi melalui Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak berimbas luas karena energi menjadi penggerak hampir seluruh aktivitas ekonomi modern. Transportasi darat, laut, dan udara bergantung pada bahan bakar fosil; industri kimia dan manufaktur memanfaatkan produk turunan minyak sebagai bahan baku; sementara sektor pertanian terkait erat dengan pupuk dan distribusi yang sama-sama bergantung pada energi. Ketika harga energi naik, biaya produksi meningkat dan perusahaan dihadapkan pada pilihan menyerap biaya atau meneruskannya kepada konsumen. Dalam banyak kasus, tekanan biaya ini berujung pada kenaikan harga barang dan jasa, sehingga memperkuat tekanan inflasi.

Inflasi energi juga dinilai bersifat regresif karena lebih membebani kelompok berpendapatan rendah, mengingat porsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan pokok dan transportasi relatif lebih besar. Bagi negara berkembang yang masih bergantung pada impor energi, dampaknya bisa lebih berat: defisit neraca perdagangan melebar, nilai tukar tertekan, dan beban subsidi energi meningkat.

Situasi ini muncul ketika dunia disebut belum sepenuhnya pulih dari tekanan inflasi pascapandemi dan gangguan rantai pasok global. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak bank sentral berupaya menurunkan inflasi melalui kebijakan suku bunga tinggi. Lonjakan harga energi akibat konflik menempatkan otoritas moneter pada posisi dilematis: pengetatan diperlukan untuk meredam inflasi, tetapi pengetatan berlebihan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sudah rapuh.

Jika bank sentral menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi energi, biaya kredit meningkat, investasi swasta berpotensi tertahan, dan konsumsi rumah tangga melemah. Risiko perlambatan ekonomi bahkan resesi menjadi lebih nyata. Sebaliknya, jika bank sentral menahan diri, inflasi berisiko mengakar dan mengganggu stabilitas jangka panjang. Dilema ini menunjukkan bagaimana konflik geopolitik dapat mengganggu arsitektur kebijakan ekonomi global.

Ketidakpastian juga memukul pasar keuangan. Dalam situasi konflik, investor cenderung mengurangi eksposur pada aset berisiko dan beralih ke aset yang dianggap aman seperti emas dan obligasi pemerintah negara maju. Konsekuensinya, indeks saham di berbagai negara dapat tertekan, terutama sektor yang sensitif terhadap biaya energi seperti maskapai penerbangan, logistik, dan manufaktur berat.

Selain itu, arus modal keluar dari negara berkembang dapat meningkat, memicu depresiasi mata uang dan menambah tekanan stabilitas makroekonomi. Penguatan dolar AS dalam situasi seperti ini dapat menjadi pedang bermata dua: mencerminkan kepercayaan terhadap aset AS, tetapi menambah beban pembayaran bagi negara berkembang yang memiliki utang dalam denominasi dolar. Di pasar finansial yang terhubung, sentimen dapat bergerak sangat cepat, dipicu oleh pernyataan pejabat, laporan intelijen, atau insiden tambahan.

Dampak konflik tidak berhenti pada energi dan pasar keuangan, tetapi juga menjalar ke logistik global. Penutupan atau pembatasan ruang udara di sejumlah wilayah dapat memaksa maskapai mengubah rute, menambah waktu tempuh, dan meningkatkan biaya bahan bakar. Di sektor maritim, perusahaan pelayaran menghadapi kenaikan premi asuransi seiring meningkatnya risiko keamanan. Jika risiko di sekitar Selat Hormuz meningkat, kapal dapat memilih jalur yang lebih panjang, dengan konsekuensi tambahan waktu dan biaya pengiriman.

Dalam ekonomi modern, keterlambatan pengiriman komponen dapat mengganggu produksi di negara lain, terutama bagi model produksi yang mengandalkan efisiensi tinggi dan persediaan minimal. Pengalaman pandemi menunjukkan biaya gangguan rantai pasok bisa sangat mahal, dan konflik geopolitik berpotensi memperpanjang kerentanan tersebut.

Dalam skenario konflik singkat dan terkendali, dampak bisa terbatas pada volatilitas jangka pendek. Namun jika eskalasi berlanjut, efeknya dapat merembet ke pertumbuhan ekonomi global. Harga energi tinggi yang bertahan lama cenderung menekan konsumsi dan investasi, membuat dunia usaha menunda ekspansi karena ketidakpastian dan konsumen menahan belanja akibat naiknya harga kebutuhan pokok. Negara pengimpor energi bersih, terutama di Asia dan Eropa, dinilai berisiko mengalami tekanan lebih besar karena biaya impor energi meningkat dan neraca perdagangan memburuk.

Di sisi lain, negara pengekspor energi dapat memperoleh keuntungan jangka pendek dari kenaikan harga, meski keuntungan tersebut berpotensi tergerus jika konflik memperluas ketidakstabilan regional. Situasi ini juga disebut dapat mempercepat fragmentasi ekonomi global, mendorong negara-negara lebih berhati-hati membangun ketergantungan pasokan pada kawasan tertentu. Tren diversifikasi rantai pasok dan pemindahan kembali produksi yang sudah muncul dalam beberapa tahun terakhir berpeluang menguat.

Krisis energi juga kerap menjadi katalis percepatan transisi energi. Ketika harga minyak melonjak dan risiko pasokan meningkat, negara-negara terdorong mencari alternatif yang lebih stabil dan terbarukan. Investasi pada energi surya, angin, dan teknologi penyimpanan energi dapat memperoleh momentum. Namun transisi ini tidak terjadi cepat, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil masih tinggi dalam jangka pendek, sehingga guncangan harga tetap menjadi risiko nyata bagi stabilitas ekonomi global.

Bagi negara berkembang, tantangan yang dihadapi bersifat ganda: tekanan inflasi dan nilai tukar akibat kenaikan harga energi serta arus modal keluar, sementara ruang fiskal untuk subsidi atau stimulus sering kali terbatas. Indonesia, yang disebut masih menjadi pengimpor bersih minyak, berpotensi merasakan tekanan melalui kenaikan harga bahan bakar dan biaya distribusi. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara menyesuaikan harga domestik atau menambah subsidi yang membebani anggaran.

Secara lebih luas, krisis semacam ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju dinilai memiliki cadangan devisa lebih besar dan akses pembiayaan lebih murah, sedangkan negara berkembang lebih rentan terhadap guncangan eksternal. Dalam konteks tersebut, diplomasi menjadi penting untuk mencegah konflik meluas, bukan hanya demi stabilitas politik, tetapi juga kestabilan ekonomi.

Serangan pada 28 Februari itu kembali menegaskan bahwa ekonomi global sangat sensitif terhadap guncangan geopolitik, terutama ketika menyangkut kawasan strategis seperti Timur Tengah. Dampaknya dapat merambat dari harga minyak ke inflasi, dari pasar saham ke nilai tukar, dari logistik ke pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, dunia menghadapi volatilitas dan ketidakpastian; dalam jangka menengah, arah konflik akan menentukan apakah dampaknya sementara atau menjadi pemicu perlambatan global yang lebih dalam.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi global tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan dan kebijakan suku bunga, tetapi juga oleh stabilitas politik dan keamanan internasional. Selama energi masih menjadi nadi perekonomian modern, dinamika Timur Tengah akan tetap memiliki pengaruh besar terhadap arah ekonomi dunia.