Menteri Sains dan Teknologi Nguyen Manh Hung menyatakan bahwa setelah satu tahun pelaksanaan, Resolusi 57 telah menempatkan sains dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital sebagai pusat model pertumbuhan. Menurutnya, ketiga bidang itu tidak lagi dipandang sebagai ranah khusus atau “teknis”, melainkan menjadi penggerak lintas sektor dalam pembangunan sosial-ekonomi.
Dalam konferensi yang merangkum pekerjaan tahun 2025 dan menetapkan tugas tahun 2026, Nguyen Manh Hung menilai nilai paling besar dan berjangka panjang dari Resolusi 57 adalah perubahan cara berpikir pembangunan: dari ketergantungan pada faktor tradisional menuju penopang berbasis pengetahuan, teknologi, dan kapasitas kreatif.
Ia mengatakan pergerakan awal implementasi relatif sinkron, terutama pada level kebijakan dan kelembagaan. Menteri menekankan inovasi tidak mungkin berjalan tanpa reformasi kelembagaan. Setelah satu tahun, ia menilai sistem kelembagaan Vietnam untuk sains dan teknologi, inovasi, dan transformasi digital telah mendekati tingkat negara maju, bahkan pada sejumlah aspek disebut berada di kelompok terdepan.
Dalam pemaparannya, Nguyen Manh Hung menyebut Undang-Undang Transformasi Digital sebagai yang pertama di dunia, Undang-Undang Kecerdasan Buatan termasuk yang paling awal diberlakukan, dan Undang-Undang Industri Teknologi Digital berada di antara lima negara pelopor teratas. Menurutnya, fondasi ini penting untuk membuka ruang pengembangan jangka panjang.
Seiring reformasi kelembagaan, beberapa produk strategis dalam kelompok teknologi strategis dilaporkan menunjukkan hasil positif. Menteri menyebut rudal jelajah, UAV, dan kamera AI pada dasarnya telah menguasai teknologi kunci dengan tingkat lokalisasi tinggi. Di bidang biomedis, Vietnam disebut telah menguasai sejumlah varietas padi dan vaksin. Selain itu, model bahasa Vietnam skala besar juga telah dikembangkan dan diterapkan, yang dinilai sebagai langkah maju penting di bidang kecerdasan buatan.
Meski demikian, Nguyen Manh Hung menilai capaian tersebut masih berada pada tahap “di jalur yang benar dan bergerak kuat”, namun belum memasuki fase percepatan. Ia menyebut Resolusi 57 telah membuka jalan, tetapi tahapan berikutnya membutuhkan kecepatan, tekad, dan pendekatan baru.
Menjelang 2026, Sekretaris Jenderal To Lam mengarahkan tahun tersebut sebagai tahun aksi terobosan dan penyebaran hasil. Sejalan dengan arahan itu, Kementerian Sains dan Teknologi menetapkan 2026 sebagai tahun percepatan implementasi Resolusi 57, dengan pergeseran fokus dari pembangunan kelembagaan inovasi menuju hasil nyata dan terukur yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat.
Salah satu arah yang ditekankan adalah pemusatan sumber daya pada beberapa prioritas nasional, alih-alih menyebarkannya secara tipis. Setiap sektor diminta mengidentifikasi sejumlah tugas utama yang dikaitkan dengan target pertumbuhan dua digit, disertai keluaran yang jelas dan penanggung jawab tertentu. Perubahan implementasi juga mencakup penunjukan “arsitek utama” untuk tiap sektor, desentralisasi kewenangan yang diiringi akuntabilitas pemimpin, serta perluasan proyek percontohan dan uji coba.
Dalam konteks inovasi, Menteri menekankan pentingnya memungkinkan implementasi dan penerapan. Ia menyebut dari penerapan dan produk, penguasaan teknologi dapat dikejar—sebuah jalur yang menurutnya telah berhasil ditempuh Tiongkok.
Nguyen Manh Hung juga menilai pendorong terpenting untuk terobosan pada 2026 adalah pembentukan pasar keluaran melalui mekanisme negara membeli hasil penelitian. Ia mendorong pergeseran dari pendanaan yang berfokus pada proses riset menuju pemesanan produk dan solusi, serta pembayaran berbasis keluaran yang terukur. Sebagai contoh, ia menyebut mekanisme pada 2014 ketika negara memesan Grup Viettel memproduksi rudal jelajah anti-kapal. Menurutnya, ketika ada permintaan dan pesanan nyata, perusahaan teknologi, universitas, dan sumber daya sosial akan terdorong berpartisipasi aktif, sekaligus mendorong perubahan tata kelola dari “mengikuti proses” menjadi “mengikuti tujuan”.
Selain itu, Menteri menjelaskan isu penataan peran sains dan teknologi dalam kerangka pembangunan nasional. Ia menyebut banyak negara maju menempatkan sains dan teknologi dalam blok ekonomi–industri–teknologi karena dianggap pendorong pertumbuhan, produktivitas, dan industrialisasi. Sementara itu, penempatan dalam blok sosial–budaya dinilai dapat menyulitkan sains dan teknologi berperan sebagai penggerak produksi dan berisiko dipandang semata sebagai pos belanja anggaran. Karena itu, Kementerian berencana mengusulkan kepada pemerintah agar sains dan teknologi dipindahkan ke blok ekonomi–industri–teknologi sebagai perubahan mendasar dalam pemikiran pembangunan.
