Ancaman perang di masa depan diperkirakan tidak lagi didorong oleh sengketa batas wilayah atau benturan ideologi, melainkan perebutan sumber daya alam, terutama pangan dan energi. Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Papua Barat, Arnold Rumere, yang menilai kelangkaan pangan akibat anomali iklim global dapat meningkatkan ketegangan geopolitik antarnegara.
Dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (3/3/2026), Arnold menyebut Papua memiliki posisi penting dalam konteks ketahanan pangan. Menurutnya, wilayah yang dikenal sebagai Bumi Cenderawasih tidak hanya menyimpan potensi mineral, tetapi juga memiliki hamparan hutan hujan tropis yang berperan sebagai penyangga iklim dunia sekaligus gudang pangan alami.
Arnold menyoroti hutan sagu sebagai salah satu pilar ketahanan pangan ekologis. Tanaman endemik tersebut disebut telah menjadi penopang kehidupan masyarakat adat Papua secara turun-temurun. Ia membandingkan sagu dengan sistem pertanian monokultur yang dinilainya lebih rentan terhadap perubahan cuaca, sementara sagu mampu tumbuh alami di lahan basah tanpa membutuhkan bahan kimia industri.
“Di tengah ancaman krisis pangan global, sagu justru menunjukkan ketahanan ekologis. Ini adalah sistem pangan yang sudah teruji oleh waktu,” ujar Arnold.
Pandangan itu turut disampaikan Ketua Umum SHI, Ade Indriani Zuchri. Ia menilai konflik agraria yang berkaitan dengan perkebunan sagu perlu dilihat dari sisi politik tata kelola sumber daya, relasi kuasa, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat adat, bukan semata-mata persoalan ekonomi.
“Ini adalah persoalan politik tata kelola sumber daya yang menyangkut relasi kekuasaan, perlindungan hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan,” kata Ade.
Ade menyatakan pandangannya selaras dengan temuan riset akademiknya. Ia diketahui baru meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta pada 14 Februari 2026. Ade berharap penelitiannya dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih partisipatif, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Sejalan dengan itu, Arnold kembali menegaskan bahwa eksploitasi yang mengabaikan keadilan ekologis berpotensi memunculkan konflik sosial baru di tengah situasi global yang tidak stabil. SHI pun mendorong pemerintah agar arah kebijakan pembangunan menempatkan perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat lokal sebagai prioritas.
“Papua telah menunjukkan bahwa hutan dapat memberi makan generasi demi generasi tanpa harus dihancurkan. Menjaga hutan Papua berarti menjaga masa depan, bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi dunia,” ujar Arnold.
