Target kemandirian energi yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai masih menghadapi tantangan besar. Agenda tersebut mencakup pengurangan ketergantungan impor, pengelolaan sumber daya domestik, penguatan infrastruktur, pemberantasan korupsi di BUMN energi, serta target swasembada BBM dalam lima tahun.
Pakar Sistem dan Perencanaan Energi Terbarukan UGM sekaligus Tenaga Ahli Energi Kantor Staf Presiden 2019—2024, Ahmad Agus Setiawan, menilai program kemandirian energi Indonesia saat ini berada di “persimpangan jalan” antara ketergantungan pada energi fosil dan transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Menurutnya, tantangan utama adalah mengawal rencana agar lebih taktis sehingga target tidak meleset, berkaca pada capaian bauran EBT 23% pada 2025 yang disebutnya baru mencapai sekitar 15,7%.
Ahmad Agus Setiawan, yang akrab disapa Aas, menyebut pemerintah selama ini terlalu bergantung pada energi fosil, sementara secara global pemanfaatan EBT semakin berkembang. Ia menilai ketergantungan panjang pada fosil membuat masyarakat dan pelaku energi cenderung memilih sumber yang sudah dianggap nyaman dan lebih andal. Karena itu, ia mendorong agar rencana-rencana transisi energi dikawal menjadi langkah yang lebih operasional dan terukur.
Di lapangan, Aas memaparkan sejumlah kendala dalam upaya mencapai target bauran energi, mulai dari pendanaan, infrastruktur, ketergantungan energi fosil, kualitas sumber daya manusia, regulasi, hingga tingkat penerimaan masyarakat. Ia menilai pendanaan internasional saat ini lebih mudah diperoleh untuk proyek EBT dibandingkan proyek fosil, namun realisasi tetap tidak sederhana, terutama ketika proyek membesar dan membutuhkan kesiapan infrastruktur.
Ia juga menyoroti keterbatasan rantai pasok dalam negeri. Ketika skala proyek meningkat, menurutnya, muncul persoalan ketidaksiapan pemasok di dalam negeri, termasuk kapasitas manufaktur dan pendukung lainnya.
Selain faktor teknis dan pembiayaan, Aas menilai penerimaan masyarakat turut dipengaruhi oleh kebiasaan menggunakan energi fosil. Karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi yang didukung regulasi agar pengembangan EBT dapat berjalan lebih efektif dan diterima lebih luas.
Meski berbagai tantangan masih ada, Aas menegaskan komitmen untuk mengawal kemandirian energi perlu didukung seluruh elemen masyarakat. Ia mengaitkan urgensi transisi energi dengan kondisi lingkungan yang disebutnya telah bergerak dari sekadar global warming menuju global heating. Dalam konteks itu, ia mendorong mitigasi melalui pengembangan EBT dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
Bagi Aas, ketika target EBT 23% pada 2025 belum tercapai, solusinya bukan menurunkan target, melainkan memperkuat upaya dan mendorong komitmen pemerintah yang lebih besar. Ia menekankan komitmen yang nyata dari level Presiden hingga kementerian, direktorat jenderal, dan masyarakat. Aas mengibaratkan pembangunan EBT seperti bayi yang baru belajar berjalan, sehingga membutuhkan investasi dan semangat besar karena merupakan investasi untuk masa depan.
