Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan (federal funds rate) sebesar 25 basis poin pada Rabu, 10 Desember 2025 waktu Amerika Serikat. Dengan pemangkasan tersebut, suku bunga acuan berada pada rentang 3,5%–3,75%, menandai fase baru pelonggaran kebijakan moneter setelah periode pengetatan agresif pada 2022–2023 yang ditempuh untuk meredam lonjakan inflasi pascapandemi dan guncangan harga komoditas global.

Sejumlah analis memproyeksikan The Fed masih memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga secara bertahap pada 2026, dengan kelipatan 25 basis poin, selama data inflasi dan pertumbuhan ekonomi AS bergerak sejalan dengan target serta ekspektasi. Sebagai ekonomi terbesar dunia dengan dolar AS berperan sebagai mata uang cadangan global, perubahan kebijakan suku bunga The Fed kerap memicu dampak rambatan (spillover) ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dampak tersebut umumnya mengalir melalui beberapa jalur. Penurunan suku bunga AS cenderung menurunkan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS dan memengaruhi selisih imbal hasil (spread) dengan aset berdenominasi rupiah. Kondisi ini dapat mengubah arah arus modal portofolio, memengaruhi nilai tukar, serta membentuk sentimen pasar. Selain itu, suku bunga yang lebih rendah berpotensi mendukung aktivitas ekonomi global yang pada gilirannya dapat memengaruhi permintaan komoditas ekspor Indonesia.

Dalam sejarahnya, kebijakan The Fed berulang kali menjadi faktor penting yang membentuk dinamika ekonomi global. The Fed dibentuk pada 1913 melalui Federal Reserve Act untuk merespons krisis perbankan dan menyediakan likuiditas darurat. Pada era Depresi Besar 1930-an, kebijakan moneter yang dinilai terlambat dan terlalu ketat kerap disebut sebagai salah satu faktor yang memperdalam kontraksi ekonomi. Pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, di bawah Paul Volcker, suku bunga dinaikkan hingga di atas 15% untuk menekan inflasi tinggi, tetapi ikut mendorong lonjakan biaya pinjaman global dan memicu krisis utang di sejumlah negara berkembang.

Memasuki 1990-an dan awal 2000-an, siklus suku bunga AS di tengah globalisasi keuangan turut memengaruhi arus modal ke negara emerging markets. Krisis finansial global 2008 menjadi tonggak lain ketika The Fed menurunkan suku bunga mendekati nol dan meluncurkan quantitative easing (QE) skala besar, yang kemudian diikuti episode taper tantrum pada 2013 saat sinyal pengurangan QE memicu gejolak pasar, termasuk tekanan pada rupiah dan kenaikan yield obligasi di Indonesia. Setelah pandemi, pengetatan agresif 2022–2023 kembali menekan mata uang negara berkembang dan mendorong penyesuaian suku bunga domestik di banyak negara.

Dengan latar tersebut, pemangkasan suku bunga The Fed pada akhir 2025 dinilai berpotensi memengaruhi perekonomian Indonesia dari empat sisi utama: inflasi, pasar modal, kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI), dan kinerja perpajakan.

Inflasi: peluang stabilitas lewat nilai tukar, namun ada risiko komoditas

Penurunan suku bunga The Fed berpotensi mendukung stabilitas inflasi Indonesia, terutama melalui kanal nilai tukar. Ketika tekanan terhadap dolar AS mereda dan rupiah berpeluang menguat atau setidaknya stabil, tekanan imported inflation dari barang impor seperti BBM, pangan, dan bahan baku industri dapat berkurang.

Namun, risiko tetap ada. Jika pelonggaran moneter AS mendorong pemulihan ekonomi global yang kuat, harga komoditas energi dan pangan dunia dapat naik dan menekan inflasi domestik melalui komponen volatile foods maupun administered prices. Dalam kondisi seperti ini, koordinasi kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia menjadi penting untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Pasar modal: potensi penguatan sentimen, tetapi volatilitas perlu diantisipasi

Secara historis, penurunan suku bunga The Fed kerap dipandang positif bagi pasar keuangan negara berkembang. Di pasar saham, suku bunga global yang lebih rendah dapat menurunkan cost of equity dan meningkatkan valuasi teoritis melalui penurunan tingkat diskonto. Sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga seperti perbankan, properti, dan konsumsi berpotensi mendapat sentimen positif, terutama bila didukung fundamental domestik.

Di pasar obligasi, turunnya yield US Treasury dapat membuat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia relatif lebih menarik. Hal ini berpotensi mendorong permintaan SBN, menurunkan yield, dan pada akhirnya menekan biaya pinjaman pemerintah. Penurunan yield juga dapat berdampak pada biaya pendanaan korporasi melalui pasar obligasi.

Kendati demikian, volatilitas tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Perubahan ekspektasi pasar terhadap arah suku bunga AS, rilis data ekonomi AS yang meleset dari perkiraan, maupun eskalasi risiko geopolitik dapat memicu pembalikan arus modal secara cepat. Karena itu, penguatan fundamental, pendalaman pasar keuangan, dan komunikasi kebijakan yang kredibel menjadi prasyarat untuk mengoptimalkan manfaatnya.

Suku bunga BI: ruang pelonggaran terbuka, tetapi tetap bergantung kondisi domestik

Penurunan suku bunga The Fed dapat mengurangi tekanan eksternal yang berkaitan dengan stabilitas rupiah dan arus modal. Dalam situasi ini, ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku bunga acuan secara selektif dan bertahap dinilai lebih terbuka dibanding ketika The Fed masih berada pada fase pengetatan agresif.

Namun, keputusan BI tidak semata mengikuti langkah The Fed. BI tetap perlu mempertimbangkan proyeksi inflasi domestik, kesenjangan output, kondisi sektor keuangan, serta risiko eksternal lain, termasuk dinamika harga komoditas dan perlambatan global. Pendekatan yang digambarkan dalam analisis adalah pelonggaran yang hati-hati (cautious easing), dengan tetap mengandalkan instrumen lain seperti kebijakan makroprudensial, intervensi nilai tukar, dan pengelolaan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Penerimaan pajak: terdorong bila ekonomi menguat, namun sensitif pada siklus global

Penurunan suku bunga The Fed tidak secara langsung mengubah struktur perpajakan Indonesia, tetapi dapat memengaruhi basis pajak melalui dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan profitabilitas dunia usaha. Jika lingkungan keuangan global menjadi lebih kondusif, biaya pendanaan investasi dapat menurun dan aktivitas ekonomi domestik berpotensi meningkat. Pertumbuhan yang lebih kuat dapat memperluas basis pajak, baik dari PPh Badan, PPh Orang Pribadi, maupun PPN dari konsumsi dan investasi.

Stabilitas nilai tukar dan inflasi yang terkendali juga dapat membantu dunia usaha dalam perencanaan keuangan dan investasi, sehingga menurunkan risiko kebangkrutan dan tunggakan pajak. Dalam kerangka ini, momentum dapat dimanfaatkan untuk mendorong reformasi perpajakan yang berorientasi pada perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, dan penguatan administrasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan data yang lebih komprehensif.

Meski begitu, ada skenario lain yang perlu diperhitungkan. Jika pemangkasan suku bunga The Fed justru mencerminkan pelemahan ekonomi global yang lebih dalam, maka sektor ekspor dan komoditas Indonesia bisa tertekan dan berimbas pada penerimaan pajak dari sektor terkait. Karena itu, strategi perpajakan dinilai perlu adaptif terhadap perubahan siklus global.

Prospek 2026: peluang pembiayaan lebih murah, ketidakpastian tetap membayangi

Apabila The Fed melanjutkan pemangkasan suku bunga pada 2026, peta kebijakan moneter global berpotensi bergerak menuju rezim suku bunga yang lebih rendah setelah periode “higher for longer”. Bagi Indonesia, kondisi ini dapat membuka peluang penurunan biaya pinjaman pemerintah dan swasta serta mendorong arus modal masuk ke pasar keuangan domestik.

Namun, ketidakpastian tetap ada, baik dari sisi geopolitik, dinamika perdagangan internasional, maupun prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara utama. Dalam situasi tersebut, penguatan fondasi domestik—mulai dari disiplin fiskal, stabilitas sistem keuangan, iklim investasi, hingga kualitas kelembagaan perpajakan—dipandang menentukan sejauh mana Indonesia dapat mengonversi perubahan kebijakan The Fed menjadi manfaat ekonomi yang nyata.

Secara keseluruhan, pemangkasan suku bunga The Fed pada Desember 2025 memberi sinyal berkurangnya tekanan eksternal dan membuka ruang peluang bagi Indonesia, terutama melalui stabilitas nilai tukar, potensi aliran modal, dan biaya pendanaan yang lebih rendah. Namun, hasil akhirnya tetap bergantung pada respons kebijakan domestik serta kemampuan mengelola risiko dari perubahan harga komoditas dan gejolak pasar global.