Utang nasional Amerika Serikat (AS) terus meningkat dan kini mencapai US$38,56 triliun atau setara Rp650,094 ribu triliun dengan asumsi kurs Rp16.860 per dolar AS. Kenaikan utang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi AS yang masih solid, namun memunculkan peringatan dari Dana Moneter Internasional (IMF) terkait risiko terhadap stabilitas ekonomi AS dan global.
Berdasarkan data Joint Economic Committee United States Congress, total utang nasional bruto (total gross national debt) per 4 Februari tercatat sebesar US$83,56 triliun. Dari jumlah tersebut, utang yang dipegang publik (debt held by the public) mencapai US$30,96 triliun atau sekitar Rp521,9 ribu triliun, sedangkan utang intrapemerintah (intragovernmental debt) sebesar US$7,61 triliun atau setara Rp128,2 ribu triliun.
Secara tahunan, total utang nasional bruto meningkat US$2,35 triliun atau sekitar Rp39,62 ribu triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, kenaikannya mencapai US$10,70 triliun atau sekitar Rp180,40 ribu triliun.
Dalam setahun terakhir, laju kenaikan utang rata-rata tercatat sebesar US$6,43 miliar per hari atau sekitar Rp108,41 triliun per hari. Kenaikan tersebut juga disebut setara dengan tambahan beban US$6.894,56 per orang atau sekitar Rp116,24 juta per orang, serta US$17.401,98 per rumah tangga atau sekitar Rp293,40 juta per rumah tangga.
Secara total, utang nasional bruto saat ini setara dengan US$113.354 per orang atau sekitar Rp1,91 miliar per orang, serta US$286.108 per rumah tangga atau sekitar Rp4,82 miliar per rumah tangga.
Dengan asumsi rata-rata pertumbuhan harian selama tiga tahun terakhir berlanjut, utang AS diperkirakan menembus US$39 triliun atau sekitar Rp657,54 ribu triliun pada sekitar 12 April 2026. Pada laju yang sama, tambahan US$1 triliun berikutnya atau sekitar Rp16,86 ribu triliun diperkirakan tercapai dalam waktu sekitar 154 hari.
Di tengah lonjakan utang tersebut, IMF memperkirakan ekonomi AS masih akan tumbuh lebih cepat tahun ini. Namun, lembaga itu memperingatkan bahwa peningkatan utang publik menimbulkan “risiko stabilitas yang semakin besar” bagi AS maupun perekonomian global.
Dalam temuan awal konsultasi Article IV, IMF mencatat ekonomi AS menunjukkan kinerja solid sepanjang 2025. Kinerja itu ditopang pertumbuhan produktivitas yang kuat meski sempat terdampak penutupan pemerintahan (government shutdown) pada akhir tahun lalu.
IMF menilai tarif impor mendorong kenaikan inflasi barang, sementara inflasi jasa terus melandai. Pasar tenaga kerja juga dinilai tetap mendekati kondisi full employment meski pertumbuhan lapangan kerja melambat. Kondisi keuangan disebut relatif longgar, pasar saham mencetak rekor tertinggi, dan defisit federal sedikit menyempit menjadi 5,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2025.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS naik dari 2,2 persen tahun lalu menjadi 2,4 persen tahun ini. Tekanan inflasi akibat tarif diperkirakan mereda dalam beberapa bulan ke depan, sementara tingkat pengangguran diprediksi bertahan di kisaran 4 persen pada 2026-2027.
Meski demikian, IMF memperkirakan defisit anggaran akan kembali melebar hingga melampaui 6 persen terhadap PDB dalam beberapa tahun mendatang, seiring rasio utang federal terhadap PDB yang terus meningkat. IMF juga memperingatkan, jika defisit keseluruhan bertahan di kisaran 7-8 persen terhadap PDB, utang publik dapat melonjak hingga sekitar 140 persen terhadap PDB pada 2031.
Lembaga tersebut menekankan perlunya rencana konsolidasi fiskal yang jelas dan dilakukan lebih awal (front-loaded) untuk menempatkan utang pada jalur menurun.
Terkait kebijakan moneter, IMF menilai bank sentral AS (The Fed) berpotensi melonggarkan kebijakan pada 2025 seiring pelambatan pertumbuhan lapangan kerja dan terbatasnya efek lanjutan dari tarif. Suku bunga acuan federal funds rate (FFR) diperkirakan turun ke kisaran 3,25-3,5 persen pada akhir 2026.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan ekonomi AS diperkirakan tetap kuat tahun ini dan tahun depan. Namun, ia menekankan kenaikan utang publik yang berkelanjutan tetap menjadi sumber kekhawatiran dan memerlukan langkah kebijakan yang tegas.
