Vietnam menegaskan perlunya memperkuat diplomasi ekonomi pada 2026 untuk menciptakan momentum pertumbuhan, termasuk target pertumbuhan dua digit setelah Kongres Nasional Partai ke-14. Arah ini dibahas dalam sebuah pertemuan yang digelar pada tahun pertama implementasi Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 dan Rencana Pembangunan Sosial-Ekonomi 2026–2030, yang menjadi kerangka awal model pembangunan dan lintasan pertumbuhan jangka panjang negara.
Resolusi Kongres Nasional Partai ke-14 menempatkan kebijakan luar negeri dan integrasi internasional sebagai peran yang bersifat perintis dan inovatif. Diplomasi dipandang sebagai tugas “penting dan berkelanjutan” untuk mempercepat pelaksanaan strategi kebijakan luar negeri yang komprehensif ke tingkat yang baru.
Dalam konteks baru tersebut, diplomasi yang melayani pembangunan—termasuk diplomasi ekonomi serta diplomasi ilmu pengetahuan dan teknologi—dinilai perlu berinovasi, kreatif, dan menghasilkan terobosan agar dapat menciptakan peluang, menghubungkannya, serta mengubahnya menjadi hasil yang konkret.
Pada 2026, diplomasi ekonomi diminta menetapkan prioritas dan bidang utama secara jelas sesuai semangat “Enam Pilar Utama”, sekaligus mengonkretkan pandangan, kebijakan, pedoman Partai dan Negara, serta komitmen para pemimpin terkait diplomasi ekonomi. Upaya ini diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan kondisi eksternal yang menguntungkan guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi, terutama dalam mengejar target pertumbuhan dua digit.
Dalam pertemuan itu, unit-unit peserta mengusulkan tugas utama untuk 2026, meninjau komitmen-komitmen penting dalam diplomasi ekonomi, serta menyampaikan sejumlah solusi dan pendekatan baru untuk mendorong terobosan ke depan. Pembahasan juga mencakup peran dukungan Kementerian Luar Negeri dan kantor perwakilan Vietnam di luar negeri untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dunia usaha, mendorong partisipasi efektif dalam kerangka kemitraan strategis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat promosi dan pemasaran produk Vietnam, serta meningkatkan konsultasi dan riset guna menghubungkan dan mendiversifikasi pasar, industri, sektor, dan bentuk kerja sama baru.
Sejumlah pandangan dalam pertemuan menekankan tuntutan baru bagi kerja urusan luar negeri seiring implementasi berbagai orientasi dan resolusi, termasuk Resolusi 59 Politbiro, Resolusi 250 Majelis Nasional tentang integrasi internasional, Resolusi 57-NQ/TW tentang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan transformasi digital, Resolusi 68-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi swasta, serta Resolusi 79-NQ/TW tentang pengembangan ekonomi negara. Para peserta menyoroti perlunya peran yang lebih proaktif, pemanfaatan maksimal sumber daya eksternal, serta perluasan jaringan kerja sama tidak hanya dengan mitra tradisional seperti negara dan organisasi, tetapi juga mitra yang dipandang perlu dipromosikan, termasuk perusahaan teknologi besar terutama di bidang teknologi baru.
Berdasarkan hasil diskusi, Wakil Menteri Luar Negeri Nguyen Minh Hang mengarahkan Komite Tetap Komite Pengarah untuk berkoordinasi dengan unit terkait guna mengidentifikasi secara jelas tugas utama untuk kuartal II dan sepanjang 2026. Ia juga menekankan pentingnya pembaruan metode kerja dengan pola pikir baru, pemahaman menyeluruh atas persoalan, serta pelaksanaan yang lengkap dengan hasil dan keluaran yang spesifik.
Untuk periode mendatang, Nguyen Minh Hang mengusulkan penyelenggaraan sesi kerja mendalam guna meningkatkan efektivitas promosi perdagangan, ekspor, investasi, dan promosi merek produk. Ia juga mendorong penguatan pertemuan rutin dengan melibatkan kementerian, sektor, daerah, asosiasi, dan pelaku usaha untuk bertukar informasi, meninjau komitmen internasional, berfokus pada penyelesaian kendala, serta berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan.
