Memasuki tahun 2026, perekonomian Vietnam dihadapkan pada tuntutan beralih dari fase pemulihan menuju terobosan, di tengah persaingan nasional yang kian ketat. Tekanan restrukturisasi rantai pasok global, standar pembangunan berkelanjutan, transformasi digital, serta kebutuhan memperkuat kapasitas domestik mendorong perlunya lingkungan bisnis yang transparan, aman, berbiaya rendah, dan dapat diprediksi.
Dalam konteks tersebut, Pemerintah Vietnam menerbitkan Resolusi 02/NQ-CP yang memuat tugas dan solusi utama untuk meningkatkan lingkungan bisnis serta daya saing nasional pada 2026. Resolusi ini merupakan versi ke-11 dari rangkaian resolusi tematik tentang lingkungan bisnis sejak dimulainya Resolusi 19 pada 2014, dengan pengecualian tahun 2023.
Pengacara Nguyen Hong Chung, pakar kebijakan investasi sekaligus Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Keuangan Kawasan Industri Vietnam, menilai semangat utama resolusi ini menekankan tindakan yang tegas dan substantif, dengan hasil sebagai ukuran keberhasilan. Ia menyebut pendekatan tersebut sebagai kelanjutan dari upaya lebih dari satu dekade untuk memperbaiki iklim usaha, disertai penyesuaian sesuai kebutuhan. Menurutnya, penegasan bahwa “apa yang dikatakan harus dilakukan, apa yang dijanjikan harus dilaksanakan” mencerminkan tekad menerjemahkan arah reformasi menjadi perubahan konkret dalam praktik pengelolaan lingkungan bisnis.
Resolusi 02/NQ-CP juga menyoroti hambatan yang dinilai paling besar bagi iklim usaha, yakni persoalan institusi dan implementasi. Reformasi kelembagaan kembali ditempatkan sebagai terobosan kunci, dengan penekanan pada peningkatan kualitas penyusunan kebijakan dan kerangka hukum agar konsisten, transparan, dan mudah diterapkan. Di sisi lain, pengurangan serta penyederhanaan prosedur administratif diarahkan untuk menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepercayaan terhadap stabilitas serta prediktabilitas lingkungan investasi.
Nguyen Hong Chung menilai perubahan pola pikir dalam pembuatan undang-undang menjadi salah satu poin penting. Ia menyoroti perlunya meninggalkan pendekatan “jika tidak bisa diatur, larang saja” dan beralih ke arah yang mendorong pembangunan, mengingat model bisnis, teknologi, dan bentuk investasi baru berkembang cepat dan memerlukan kerangka hukum yang fleksibel serta adaptif.
Reformasi kelembagaan, menurutnya, juga disertai tuntutan untuk mendorong desentralisasi dan pendelegasian kewenangan, diikuti alokasi sumber daya dan penguatan pengawasan. Prinsip “pemerintah daerah memutuskan, pemerintah daerah bertindak, pemerintah daerah bertanggung jawab” ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas aparat pelaksana di tingkat lokal. Ia menegaskan reformasi kelembagaan tanpa reformasi implementasi akan sulit menghasilkan perubahan yang substantif.
Di sisi lain, resolusi ini menempatkan perbaikan lingkungan bisnis dan peningkatan daya saing nasional bukan semata sebagai perlombaan peringkat. Fokusnya, menurut paparan dalam materi resolusi, adalah membuka sumber daya bagi pembangunan, terutama dari sektor swasta. Logikanya, ketika iklim usaha cukup terbuka, aman, dan biaya kepatuhan menurun, aliran modal di masyarakat dapat lebih aktif dan berputar efektif.
Perkembangan sektor bisnis sepanjang 2025 disebut memperlihatkan pentingnya kepercayaan pasar. Data pendaftaran usaha menunjukkan komunitas bisnis dinilai telah melewati periode tersulit. Pada Desember 2025, lebih dari 17.000 bisnis baru terdaftar, meningkat lebih dari 70% dibanding periode yang sama. Pada dua kuartal terakhir 2025, jumlah bisnis yang baru berdiri dan kembali beroperasi juga tetap tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Seiring kenaikan jumlah bisnis, skala aliran modal turut bergerak positif. Total modal terdaftar yang ditambahkan ke perekonomian dilaporkan melebihi 6,35 juta VND, dengan porsi terbesar berasal dari tambahan modal terdaftar perusahaan yang sudah ada. Jika dibandingkan dengan kenaikan investasi swasta sebesar 8,4% sebagai persentase dari total investasi sosial pada 2025, tren ini dipandang menunjukkan sektor bisnis swasta mulai bergeser dari posisi defensif berkepanjangan menuju kesiapan memasuki siklus pertumbuhan baru.
Nguyen Hong Chung menilai Resolusi 02/NQ-CP dapat memperkuat tren tersebut melalui solusi untuk menghapus hambatan hukum dalam pelaksanaan proyek investasi, memperbarui pengelolaan khusus dan pekerjaan inspeksi dengan orientasi pasca-inspeksi serta manajemen risiko, sekaligus mengurangi jumlah kegiatan inspeksi terhadap bisnis. Menurutnya, rangkaian langkah ini berdampak langsung pada biaya usaha dan sentimen investasi, sehingga membuka ruang lebih besar untuk menggerakkan sumber daya sektor swasta.
Salah satu penyesuaian penting dalam Resolusi 02/NQ-CP 2026 adalah penambahan indikator pengukuran domestik—seperti Indeks Daya Saing Provinsi, Indeks Reformasi Administrasi, dan Indeks Kepuasan Warga terhadap layanan instansi administrasi negara—ke dalam kelompok solusi peningkatan lingkungan bisnis. Ini disebut sebagai kali pertama indikator domestik dimasukkan dalam rangkaian solusi resmi bersama indikator internasional.
Penyesuaian tersebut dinilai mencerminkan pergeseran pemikiran tata kelola dari evaluasi berbasis peringkat menuju evaluasi berbasis pengalaman praktis. Persepsi pelaku usaha dan warga atas kualitas layanan pemerintah diposisikan sebagai ukuran langsung efektivitas reformasi. Meski demikian, indikator domestik dipandang melengkapi, bukan menggantikan, orientasi pada standar internasional yang telah ditempuh Vietnam selama lebih dari satu dekade.
Dr. Nguyen Dinh Cung, mantan Direktur Institut Pusat Penelitian Manajemen Ekonomi dan salah satu tokoh kunci dalam penyusunan resolusi pada tahun-tahun awal, menyatakan penggunaan peringkat global organisasi internasional sebagai kerangka acuan reformasi telah menjadi titik balik penting dalam pemikiran tata kelola Vietnam. Menurutnya, pendekatan ini mengirimkan pesan positif kepada komunitas investasi dan bisnis global bahwa Vietnam menerima aturan serta praktik internasional dan siap berkompetisi secara global dalam kualitas lingkungan bisnis.
Ia juga menilai rujukan pada peringkat internasional menciptakan tekanan reformasi yang kuat bagi administrasi publik, mendorong lembaga untuk mengadopsi metodologi modern, mempelajari pengumpulan dan pemrosesan data, serta mengevaluasi kebijakan berdasarkan kriteria tertentu. Dengan pembandingan terhadap perekonomian lain di kawasan dan dunia, badan pengatur dinilai lebih mudah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan secara independen, sekaligus mengurangi risiko puas diri terhadap capaian jangka pendek.
Dr. Nguyen Dinh Cung menegaskan bahwa persaingan dengan perekonomian regional dan global telah menjadi tekanan besar yang mendorong aparatur administrasi bekerja lebih cepat, efisien, dan selaras dengan standar internasional. Menurutnya, proses tersebut berkontribusi pada perbaikan bertahap lingkungan bisnis Vietnam dan meningkatnya apresiasi dari komunitas investasi internasional.
