Lonjakan belanja militer global kian menunjukkan pola yang menetap, bukan sekadar gejala sementara. Laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat pengeluaran militer dunia mencapai rekor sekitar USD2,89 triliun pada 2025, memperpanjang tren kenaikan yang berlangsung lebih dari satu dekade.
Angka tersebut dipandang sebagai cerminan lanskap keamanan internasional yang makin tidak stabil dan penuh ketidakpastian strategis. Secara historis, peningkatan belanja militer kerap berkaitan dengan eskalasi ancaman, baik yang bersifat nyata maupun perseptual. Namun dalam konteks saat ini, ancaman dinilai semakin kompleks—tidak hanya perang konvensional, tetapi juga rivalitas geopolitik, konflik hibrida, serta perlombaan teknologi militer yang melibatkan kecerdasan buatan dan sistem otonom.
SIPRI menyoroti konflik besar di Eropa dan Timur Tengah sebagai pendorong utama kenaikan signifikan belanja militer dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan ini mengindikasikan dunia memasuki fase “re-militarisasi” setelah periode yang relatif stabil pasca-Perang Dingin.
Dalam peta pengeluaran, dominasi negara besar masih menonjol. Amerika Serikat, China, dan Rusia disebut menyumbang lebih dari separuh total belanja militer global. Namun tren penting lainnya adalah meluasnya peningkatan belanja ke negara-negara menengah. India, misalnya, kini termasuk lima besar negara dengan pengeluaran militer tertinggi setelah mencatat peningkatan yang signifikan. Jepang juga mengalami lonjakan belanja terbesar dalam beberapa dekade terakhir, sejalan dengan dinamika keamanan di kawasan.
Di Asia-Pasifik, tren peningkatan belanja berlangsung lebih panjang. SIPRI mencatat belanja militer di Asia dan Oseania meningkat selama 35 tahun berturut-turut, menandakan kawasan ini menjadi pusat gravitasi baru dalam dinamika keamanan global. Kebangkitan China sebagai kekuatan militer utama, ditambah rivalitas strategis dengan Amerika Serikat, dinilai memicu efek domino yang mendorong negara lain melakukan modernisasi militer.
Di tengah perubahan itu, ASEAN berada dalam posisi yang unik sekaligus dilematis. Kawasan ini relatif bebas dari konflik terbuka antarnegara, tetapi berada di persimpangan kepentingan kekuatan besar, terutama di Laut China Selatan. Data menunjukkan belanja militer negara-negara Asia Tenggara terus meningkat dalam satu dekade terakhir dan mencapai sekitar USD47,8 miliar pada 2023. Kenaikan tersebut mencerminkan kebutuhan menjaga kedaulatan sekaligus merespons tekanan eksternal.
Indonesia, sebagai negara terbesar di ASEAN, menunjukkan tren peningkatan anggaran pertahanan yang relatif moderat namun konsisten. Dengan pengeluaran sekitar USD11 miliar, Indonesia masih berada dalam kategori kekuatan menengah, sembari menyatakan ambisi memperkuat kemandirian industri pertahanan. Negara lain seperti Vietnam dan Filipina juga meningkatkan kapasitas militer, terutama pada domain maritim, seiring dinamika di Laut China Selatan.
Meski belanja militer meningkat, situasi di ASEAN tidak serta-merta identik dengan perlombaan senjata dalam pengertian klasik. Karakter kawasan masih menekankan stabilitas dan kerja sama melalui mekanisme seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN Defence Ministers’ Meeting (ADMM). Dalam kerangka ini, peningkatan belanja lebih diposisikan sebagai modernisasi defensif ketimbang ekspansi agresif.
Namun tren global tetap memberi tekanan struktural. Ketika negara besar meningkatkan kapasitas militer secara masif, negara kecil dan menengah cenderung terdorong mengikuti, meski dengan sumber daya terbatas. Kondisi ini memunculkan dilema antara kebutuhan keamanan dan prioritas pembangunan, karena peningkatan belanja militer berpotensi menggeser alokasi anggaran dari sektor sosial dan ekonomi.
Isu lain yang mengemuka adalah transparansi dan akuntabilitas. SIPRI menekankan kurangnya transparansi dalam anggaran militer dapat membuka ruang bagi inefisiensi dan bahkan korupsi. Bagi negara-negara ASEAN yang sedang berkembang, tantangan ini menjadi relevan untuk memastikan setiap kenaikan anggaran benar-benar berkontribusi pada keamanan nasional.
Secara lebih luas, tren ini menggambarkan “security dilemma” dalam skala global: setiap negara meningkatkan kemampuan militernya untuk merasa lebih aman, tetapi secara kolektif justru dapat menciptakan lingkungan yang lebih tidak stabil. Di titik ini, ASEAN—dengan tradisi diplomasi dan multilateralisme—dinilai memiliki peluang menawarkan pendekatan keamanan berbasis kerja sama, bukan kompetisi.
Pertanyaan yang tersisa adalah apakah pendekatan tersebut cukup kuat bertahan di tengah arus global yang semakin kompetitif. Jika tren belanja militer terus berlanjut, ASEAN bukan hanya menjadi penonton, melainkan aktor yang perlu menentukan posisi strategisnya dengan lebih tegas. Di dunia yang kembali menjadikan senjata sebagai instrumen utama kekuatan, pilihan untuk tetap mengedepankan dialog dinilai semakin menantang, sekaligus semakin penting.
