JEDDAH – Negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) menyatakan sikap bersama untuk menjaga kebebasan pelayaran di Selat Hormuz dengan menolak segala bentuk pungutan tarif terhadap kapal yang melintas di jalur strategis tersebut. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan yang dinilai mengganggu jalur energi global.
Sikap itu muncul sebagai respons atas gangguan serius terhadap aktivitas pelayaran di Selat Hormuz sejak pecahnya konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel pada 28 Februari. Jalur perairan yang menjadi salah satu rute utama distribusi energi dunia tersebut dilaporkan mengalami penurunan stabilitas keamanan.
Para pemimpin GCC menilai penerapan tarif atau pungutan terhadap kapal dagang berpotensi memperburuk situasi dan mengganggu arus perdagangan global, terutama pengiriman minyak mentah yang selama ini sangat bergantung pada Selat Hormuz.
Dalam pernyataan bersama, GCC menekankan pentingnya menjamin navigasi yang aman, bebas, dan tidak terhambat di Selat Hormuz, yang selama ini dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Ketegangan kawasan meningkat setelah Iran membatasi sebagian aktivitas pelayaran sebagai respons terhadap tekanan militer dan blokade laut yang diberlakukan AS terhadap sejumlah pelabuhan Iran. Kondisi tersebut berdampak pada volatilitas pasar energi global dan memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi internasional.
Sejumlah analis menilai konsensus GCC mencerminkan upaya negara-negara Teluk untuk meredam eskalasi lebih lanjut sekaligus melindungi kepentingan ekonomi regional yang bergantung pada stabilitas jalur perdagangan laut. Ke depan, tekanan diplomatik diperkirakan terus meningkat agar Selat Hormuz tetap terbuka bagi pelayaran internasional tanpa hambatan tambahan.
