JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, menegaskan diplomasi parlemen menjadi instrumen strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah konflik global, rivalitas kekuatan besar, serta krisis kemanusiaan yang terus berkembang.
Syahrul, yang juga Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau II, menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia tidak hanya dijalankan melalui jalur eksekutif. Menurutnya, jalur parlemen melalui BKSAP berperan membangun komunikasi antarparlemen, memperjuangkan kepentingan nasional, serta mengawal arah kebijakan luar negeri pemerintah agar selaras dengan aspirasi masyarakat.
Dalam refleksi kebijakan luar negeri 2025 dan outlook 2026, BKSAP mengangkat sejumlah isu internasional sebagai studi kasus diplomasi parlemen. Isu tersebut mencakup Palestina, konflik Sudan dan krisis Yaman, serta dinamika Timur Tengah yang melibatkan berbagai aktor kawasan, termasuk Uni Emirat Arab (UEA). BKSAP menilai isu-isu itu menunjukkan kompleksitas tantangan global yang menuntut pendekatan diplomasi aktif dan berimbang.
BKSAP menyatakan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, sekaligus mendorong penyelesaian damai konflik di Sudan dan Yaman melalui gencatan senjata, dialog politik, dan mekanisme multilateral. Melalui diplomasi antarparlemen, Indonesia disebut terus menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan stabilitas kawasan di berbagai forum internasional.
Di kawasan Indo-Pasifik, BKSAP menilai meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tantangan bagi penerapan politik luar negeri bebas-aktif. Syahrul menekankan Indonesia perlu tetap membuka ruang kerja sama dengan semua pihak tanpa mengorbankan kemandirian dan kepentingan strategis nasional.
“Indonesia tidak boleh menjadi objek tarik-menarik kepentingan. Kita harus menerapkan hedging diplomacy: terbuka bekerja sama, tetapi tidak menjadi alat geopolitik pihak mana pun,” ujarnya.
Selain isu global, BKSAP menekankan diplomasi harus berdampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri ditempatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda politik luar negeri nasional.
Syahrul juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan WNI, khususnya pekerja migran yang dinilai rentan terhadap penipuan, perdagangan manusia, dan deportasi paksa. Ia menyerukan sistem perlindungan yang lebih cepat, modern, serta berbasis perjanjian bilateral.
Ia turut menyinggung ancaman perubahan iklim dan kebencanaan, termasuk banjir besar di Sumatera. Menurutnya, diplomasi Indonesia perlu memasukkan agenda climate diplomacy dan humanitarian diplomacy, mulai dari pemanfaatan teknologi satelit hingga penguatan pendanaan mitigasi global.
“Diplomasi Indonesia ke depan harus memperkuat posisi sebagai pemimpin Global South, berorientasi pada perlindungan rakyat, serta memastikan kerja sama luar negeri memberi manfaat nyata bagi ketahanan energi, pangan, pertahanan, teknologi, dan ruang siber,” katanya.
Menutup pernyataannya, Syahrul menyampaikan diplomasi parlemen ke depan diarahkan agar lebih tegas, berdampak, dan berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan tersebut, Indonesia disebut tidak hanya hadir dalam percaturan global, tetapi juga tampil sebagai negara yang diperhitungkan dan dihormati.
