Menjelang 2026, dunia diperkirakan menghadapi rangkaian tantangan global yang saling terkait, mulai dari krisis kemanusiaan akibat bencana iklim seperti banjir dan kelaparan, ketidakstabilan geopolitik yang dipengaruhi gesekan Amerika Serikat dan Tiongkok serta konflik di Timur Tengah, hingga melemahnya sistem multilateral. Di saat yang sama, perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI) dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi juga menjadi perhatian.
Dalam situasi tersebut, penguatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dinilai menjadi prioritas yang membutuhkan keterlibatan berbagai elemen bangsa. Tidak hanya pemerintah, parlemen juga dipandang memiliki peran strategis melalui diplomasi parlemen untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global.
Diplomasi parlemen bukan konsep baru. Sejarah mencatat, praktik ini mengemuka sejak berdirinya Inter-Parliamentary Union (IPU) pada 1889, yang diprakarsai Prancis sebagai organisasi parlemen internasional pertama untuk mendorong dialog antarwakil rakyat lintas negara. Seiring waktu, diplomasi parlemen berkembang dan menjadi bagian dari diplomasi multi-jalur (multi-track diplomacy).
Di Indonesia, peran diplomasi parlemen sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam ketentuan Pasal 69 Ayat 1 dan 2, DPR RI selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, juga memiliki fungsi untuk mendukung upaya pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri.
Salah satu keunggulan diplomasi parlemen disebut terletak pada fleksibilitas. Anggota parlemen dinilai tidak terikat protokol seketat jalur eksekutif, sehingga memungkinkan ruang diskusi yang lebih luas dan mendalam. Pola komunikasi yang lebih informal ini dinilai dapat membuka peluang pemahaman antarpihak dan mendorong solusi yang lebih adaptif terhadap persoalan global.
Untuk meningkatkan efektivitasnya, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menekankan pentingnya diseminasi capaian dan strategi diplomasi parlemen. Diseminasi diposisikan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik sekaligus sarana menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi.
Dalam kunjungan kerja ke Universitas Pakuan Bogor, Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bramantyo Suwondo, memaparkan tantangan global yang diprediksi muncul pada 2026. Ia menekankan perlunya penguatan diplomasi parlemen dengan pelibatan seluruh elemen bangsa, termasuk civitas akademika.
Universitas Pakuan melalui Wakil Rektor Prof. Dr. Hj. Eri Sarimanah menyambut kegiatan diseminasi tersebut. Ia menilai forum semacam ini penting untuk menghimpun sumbangsih pemikiran dari akademisi, yang diharapkan dapat memperkuat narasi BKSAP dalam menjalankan diplomasi parlemen.
Universitas Pakuan juga mendorong kerja sama yang lebih konkret ke depan antara kampus dan BKSAP. Bentuk kerja sama yang didorong antara lain riset dan kajian kebijakan strategis, serta peluang magang bagi mahasiswa agar dapat terlibat langsung dalam dinamika diplomasi parlemen.
Kegiatan diseminasi itu turut dihadiri Wakil Ketua BKSAP dari Fraksi PDI-P Irine Yusiana Roba Putri dan Anggota BKSAP dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah. Kehadiran mereka disebut mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia dalam menghadapi tantangan global serta memperjuangkan keamanan dan kesejahteraan bangsa.
