Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, menilai Indonesia perlu memperkuat kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik global yang kian memanas. Pada saat yang sama, ia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Dave dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bersama Biro Pemberitaan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dalam pemaparannya, Dave menyoroti sejumlah konflik global yang belum mereda, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Menurutnya, situasi tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia.
Meski demikian, Dave mengapresiasi langkah pemerintah yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal. “Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN,” ujarnya.
Dave juga mengingatkan adanya ancaman hibrida yang, menurutnya, tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan dari konflik global, termasuk dinamika di kawasan Laut China Selatan serta ketegangan antara China dan Taiwan.
Di tengah tarik-menarik kepentingan global, Dave menegaskan Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai pihak tanpa meninggalkan prinsip bebas aktif. Ia menyinggung posisi China sebagai mitra dagang utama Indonesia, sembari menekankan kebutuhan Indonesia terhadap dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. “China adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari Amerika Serikat serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,” ucapnya.
Selain itu, Dave menilai Indonesia perlu memaksimalkan peran di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi.
