Indonesia dinilai perlu memperkuat kedaulatan nasional sekaligus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika persaingan geopolitik global. Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dave Laksono, dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Geopolitik” yang digelar di DPR RI, Jakarta, Rabu (22/4).
Dave menyoroti sejumlah konflik global yang belum mereda, mulai dari perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan terbaru di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia menilai konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun menunjukkan adanya keterlibatan berbagai pihak di luar kedua negara.
“Kalau hanya Rusia dan Ukraina, seharusnya konflik ini sudah selesai sejak lama. Namun faktanya, ada suplai persenjataan, teknologi, hingga personel dari berbagai negara,” ujar Dave.
Ia juga menyinggung fenomena keterlibatan warga negara asing, termasuk dari Indonesia, yang tergiur menjadi tentara bayaran di zona konflik dengan iming-iming gaji besar, tetapi berujung pada risiko kehilangan nyawa.
Di Timur Tengah, Dave menilai eskalasi kembali meningkat setelah adanya serangan yang menewaskan sejumlah tokoh penting di Iran. Meski demikian, ia berpendapat stabilitas internal Iran relatif terjaga karena kuatnya ideologi negara tersebut. “Pergantian kepemimpinan di Iran berlangsung cepat. Ini menunjukkan mereka tidak mengkultuskan individu, tetapi mengedepankan ideologi,” katanya.
Menurut Dave, kondisi global tersebut turut berdampak pada sektor ekonomi, terutama melalui lonjakan harga minyak dunia. Ia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang dinilai mampu menjaga stabilitas harga melalui kebijakan fiskal. “Pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan Menteri ESDM, mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan APBN,” ujarnya.
Dave juga mengingatkan adanya ancaman hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap potensi dampak lanjutan dari konflik global, termasuk dinamika di kawasan Laut China Selatan serta ketegangan antara China dan Taiwan.
Di sisi lain, ia menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan prinsip bebas aktif di tengah tarik-menarik kepentingan global, baik dari China maupun negara-negara Barat. Ia menyebut China merupakan mitra dagang utama Indonesia, namun Indonesia juga membutuhkan dukungan teknologi serta kerja sama dari Amerika Serikat dan Eropa. Karena itu, Dave menilai hubungan luar negeri perlu dijaga tetap seimbang.
Selain menjaga keseimbangan, Dave menekankan pentingnya peran Indonesia di forum internasional untuk mendorong solusi damai yang konkret dan berkelanjutan, bukan sekadar menghasilkan resolusi tanpa implementasi. “Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian,” tuturnya.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Literasi Politik Indonesia Ujang Komarudin menilai dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat daya tahan nasional, terutama di sektor energi, pangan, serta stabilitas politik dan keamanan.
Ujang menilai kondisi dunia saat ini penuh ketidakpastian, merujuk pada konflik di sejumlah kawasan, dari Timur Tengah hingga Asia. Ia juga berpandangan bahwa kekuatan global masih didominasi negara-negara besar yang cenderung memaksakan kehendaknya. “Dalam sejarah, yang kuat akan berbuat sesuai kemampuannya, sementara yang lemah akan menerima konsekuensinya. Ini realitas geopolitik yang tidak bisa dihindari,” kata Ujang.
