Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dan percepatan diversifikasi energi sebagai langkah utama menghadapi ancaman krisis energi global. Di tengah tekanan geopolitik yang memengaruhi pasokan dan harga energi dunia, strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus menahan dampak inflasi terhadap perekonomian domestik.
Anggota DEN periode 2026–2030, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan transisi menuju bauran energi yang lebih beragam kini tidak lagi semata agenda lingkungan, melainkan kebutuhan strategis untuk melindungi ekonomi nasional. Menurutnya, kebijakan energi harus mampu menjamin akses energi yang kompetitif bagi sektor industri karena memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian.
“Tugas kami di Dewan Energi Nasional adalah memastikan kebijakan energi nasional mendukung akses energi bagi industri yang kompetitif. Industri memberikan multiplier ekonomi yang besar; satu orang yang bekerja di industri dapat menghidupi empat orang di keluarganya,” ujar Inten dalam diskusi cerah Expert Panel bertajuk Menavigasi Transisi Energi Indonesia di Tengah Gejolak Geopolitik Global yang diselenggarakan Yayasan CERAH, Kamis, 23 April 2026.
Inten menjelaskan pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya krisis energi, yakni kondisi ketika kecukupan pasokan terganggu, maupun darurat energi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dalam situasi harga energi global yang melonjak, pemerintah masih memilih menahan harga BBM bersubsidi seperti Solar, Pertalite, dan LPG 3 kilogram untuk menjaga daya beli masyarakat.
Namun, ia mengingatkan kebijakan subsidi juga menyimpan risiko apabila tidak diawasi secara ketat. Semakin besar selisih harga antara energi subsidi dan non-subsidi, semakin besar potensi kebocoran atau penyimpangan di lapangan.
“Pemerintah masih menjaga subsidi untuk Solar, Pertalite, dan LPG 3 kg dalam rangka pro-rakyat. Tapi jika terjadi disparitas harga yang semakin besar, akan terjadi kebocoran atau penyimpangan. Mobil-mobil bagus tiba-tiba mengantre di jalur subsidi. Inilah yang harus diberlakukan secara ketat, karena jika subsidi ini dilepas tanpa kendali, akan memicu inflasi yang berdampak pada segala sektor,” tegasnya.
DEN juga menilai efisiensi energi perlu dilakukan lintas sektor, terutama pada penggunaan BBM di sektor transportasi. Inten menyebut konsumsi BBM di transportasi sangat besar, sehingga penghematan pada sektor non-komersial menjadi penting agar pasokan energi dapat dialihkan untuk mendukung aktivitas yang lebih produktif.
Selain itu, ia menyoroti kerentanan industri nasional yang masih bergantung pada bahan baku impor, termasuk industri petrokimia yang mengandalkan naphta. Dalam kondisi global yang tidak stabil, ketergantungan tersebut dinilai dapat menambah tekanan terhadap biaya produksi dan daya saing industri.
Karena itu, DEN mendorong pengurangan penggunaan BBM pada sektor-sektor yang memiliki pilihan sumber energi lain. Salah satu contohnya adalah sektor kelistrikan yang dinilai lebih fleksibel karena dapat memanfaatkan beragam sumber energi.
“Kelistrikan bisa menggunakan apa saja, air, surya, biomassa, hingga batu bara. Kita harus mengurangi penggunaan BBM di sisi pembangkit agar pasokan BBM dapat dialokasikan untuk industri yang benar-benar tidak bisa menggunakan sumber energi lain,” ujar Inten.
Dorongan efisiensi dan diversifikasi energi tersebut disebut sejalan dengan target pemerintah dalam mempercepat transisi energi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan transisi energi 100 persen pada 2035 serta pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam 15 tahun ke depan.
DEN memandang capaian target itu membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ESDM, Perhubungan, Pertanian, dan Perindustrian. Sinergi antarsektor dinilai penting agar kebijakan efisiensi BBM dan diversifikasi energi berjalan efektif, sekaligus membentuk sistem energi yang lebih mandiri, stabil, dan tahan terhadap guncangan global.
Di tengah ancaman krisis energi global, DEN menilai ketahanan energi tidak cukup dijaga hanya dengan menahan harga atau menambah pasokan. Menurut DEN, Indonesia perlu membangun sistem energi yang efisien, beragam, dan tepat sasaran agar mampu menopang industri, menjaga inflasi, serta melindungi perekonomian nasional dalam jangka panjang.
