Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dinilai memicu krisis energi global dan memperlihatkan kerentanan negara-negara yang masih bergantung pada bahan bakar fosil. Dalam konteks itu, Indonesia didorong mempercepat dedieselisasi, yakni mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti 13 PLTD dengan PLTS dipandang sebagai sinyal bahwa Indonesia tidak dapat terus bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Namun, sejumlah pihak menilai langkah tersebut perlu diperluas, tidak hanya berhenti pada PLTD, melainkan juga menyasar pembangkit berbasis fosil lain seperti gas dan batu bara yang sama-sama rentan terhadap gejolak harga global.
Kerentanan itu, antara lain, muncul karena dalam berbagai skema perdagangan internasional, harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed). Artinya, ketika harga minyak global melonjak, biaya pembelian gas juga terdorong naik. Di sisi lain, ketergantungan pada batu bara di tengah tren kenaikan harga komoditas global dinilai dapat menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak.
Dengan kondisi tersebut, rencana penambahan pembangkit listrik berbasis gas hingga 10,3 gigawatt (GW) dan batu bara 6,3 GW dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 disebut tidak sejalan dengan cita-cita ketahanan energi yang ingin dibangun.
Policy Strategist Coordinator CERAH, Dwi Wulan Ramadani, menyatakan program dedieselisasi akan berdampak lebih signifikan jika disertai penghentian rencana pembangunan pembangkit gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). “Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Pengembangan PLTS berskala besar dan pemanfaatan energi terbarukan lainnya dinilai makin relevan ketika harga energi global berfluktuasi. Dedieselisasi disebut merupakan bagian dari ambisi pembangunan 100 GW PLTS, sekaligus momentum untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan memengaruhi stabilitas ekonomi domestik.
Dwi menilai lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama ketergantungan pada bahan bakar fosil tetap tinggi, mengingat harganya dipengaruhi kondisi geopolitik global. Ia juga mendorong agar target pembangunan 100 GW PLTS diintegrasikan ke dalam RUPTL sebagai langkah mitigasi untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil dengan sumber energi domestik yang lebih terprediksi. “Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” tutur Dwi.
Tekanan global terhadap negara berbasis komoditas juga disebut tercermin dalam laporan terbaru Bank Dunia yang merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan tersebut menyoroti dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.
Di tengah guncangan ekonomi yang kerap memicu reformasi kebijakan, krisis energi global dinilai perlu menjadi pendorong transisi energi di Indonesia, sekaligus mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, menyatakan transisi tersebut perlu diikuti dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri agar dampaknya lebih kuat. “Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Menurut Tata, untuk mengimplementasikan ambisi 100 GW PLTS, pemerintah perlu membuka partisipasi publik, komunitas, dan sektor swasta, mengingat keterbatasan anggaran. Ia menyinggung rasio pembayaran utang terhadap APBN (debt service ratio) pada 2026 yang disebut mencapai sekitar 50 persen.
SUSTAIN menilai kebijakan power wheeling untuk industri dan pemanfaatan atap surya oleh rumah tangga dapat menjadi dua langkah cepat (quick wins) menuju target 100 GW. Dengan kebijakan dan insentif yang tepat, perhitungan SUSTAIN menunjukkan Indonesia berpotensi menambah kapasitas 2,9–5,8 GW dalam dua tahun ke depan hanya dari penggunaan atap surya oleh rumah tangga.
