JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menegaskan pentingnya Indonesia memperkuat kedaulatan nasional sembari tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah meningkatnya dinamika konflik global.
Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas berbagai konflik internasional yang belum mereda, mulai dari perang Rusia–Ukraina hingga ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
“Indonesia harus terus mendorong solusi permanen bagi konflik global, sehingga tidak hanya berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menghasilkan perdamaian,” kata Dave dalam diskusi di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (22/4).
Dave juga menilai situasi keamanan global saat ini diwarnai ancaman perang hibrida yang tidak boleh dianggap remeh. Menurut dia, meski konflik terjadi di wilayah lain, Indonesia tetap perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak lanjutan, termasuk potensi eskalasi di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang berdekatan dengan wilayah nasional.
Di sisi lain, Dave menekankan pentingnya konsistensi Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif agar tidak terseret dalam tarik-menarik kepentingan global.
“Tiongkok adalah mitra dagang utama Indonesia, tetapi kita juga membutuhkan dukungan teknologi dan kerja sama dari AS serta Eropa. Jadi hubungan harus tetap seimbang,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (UNEJ) Agus Trihartono menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk berperan sebagai penghubung sekaligus calon pemimpin dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.
“Indonesia sesungguhnya memiliki hampir semua syarat untuk menjadi penghubung dan sebagian syarat untuk menjadi pemimpin dalam memperjuangkan kepentingan Global South,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, sebagai negara demokrasi besar, kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, serta anggota ASEAN dan G20, Indonesia memiliki keunggulan diplomatik yang tidak dimiliki banyak negara lain.
“Kita bisa berbicara dengan banyak pihak: Washington, Beijing, Riyadh, New Delhi, Pretoria, dan lainnya tanpa sepenuhnya terikat pada blok tertentu. Secara historis, inilah kekuatan diplomasi Indonesia sejak Konferensi Asia-Afrika (KAA) Bandung: menjembatani, bukan membelah; mempertemukan, bukan sekadar mengikuti,” katanya.
