Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mengingatkan pentingnya peran negara untuk tetap melindungi rakyat di tengah ketidakpastian global yang kian menguat. Pesan itu ia sampaikan melalui tulisannya berjudul “Agar Negara Tidak Abai: Menjaga Rakyat di Tengah Guncangan”.
Azis menilai dinamika global saat ini ditandai konflik berkepanjangan, lonjakan harga energi, serta gangguan rantai pasok yang berdampak langsung pada perekonomian banyak negara. Dalam keterangannya yang diterima wartawan pada Selasa (7/4/2026), ia mempertanyakan orientasi kekuasaan di tengah situasi tersebut.
Menurut Azis, Indonesia tidak berada di luar pusaran krisis global. Namun, ia menilai Indonesia memilih tetap berpegang pada amanat konstitusi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat. Ia merujuk pada mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kalimat itu menolak netralitas. Ia menolak sikap acuh. Ia menegaskan bahwa negara harus berpihak ketika hidup menjadi berat,” ujar Azis.
Dalam situasi ekonomi global yang menekan, Azis menyebut negara kerap dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga stabilitas ekonomi atau melindungi daya beli masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan diuji ketika harus menentukan prioritas kebijakan dalam kondisi seperti itu.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menilai dalam satu tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya memastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak pertama yang menanggung dampak tekanan ekonomi. Ia menyatakan pemerintah mengirim pesan agar beban tidak langsung jatuh pada kelompok rentan.
Salah satu kebijakan yang disorot Azis adalah upaya menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) agar tidak langsung terdampak gejolak harga energi global. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlangsungan usaha kecil.
“Di tengah tekanan global, harga ditahan agar kehidupan sehari-hari tidak runtuh sekaligus. Ongkos perjalanan tetap terjangkau, harga pangan tidak melonjak liar, usaha kecil tidak langsung tumbang,” kata Azis.
Meski demikian, Azis mengingatkan kebijakan perlindungan seperti subsidi energi memiliki tantangan, termasuk potensi penyimpangan seperti penyelundupan akibat perbedaan harga dengan negara lain. Ia menilai risiko itu perlu diantisipasi karena dapat menggerus tujuan perlindungan.
Karena itu, ia mendorong pengawasan distribusi energi diperkuat melalui pemanfaatan data yang lebih akurat, pengawasan wilayah perbatasan, serta penegakan hukum yang tegas. “Karena setiap liter yang bocor bukan sekadar kerugian ia adalah keadilan yang gagal hadir,” ujarnya.
Selain sektor energi, Azis juga menyoroti dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya penerbangan, termasuk biaya perjalanan ibadah haji. Menurutnya, bagi sebagian masyarakat Indonesia, ibadah haji merupakan harapan yang dipersiapkan bertahun-tahun sehingga kenaikan biaya perjalanan berpotensi menjadi beban berat.
“Bagi sebagian orang, haji adalah satu kesempatan dalam hidup. Ketika biaya melambung, yang tertunda bukan sekadar perjalanan, tetapi doa yang lama dirawat,” tutur Azis.
Ia menilai negara perlu mengambil langkah terukur untuk menekan beban biaya tersebut, mulai dari efisiensi layanan, negosiasi biaya dengan pihak terkait, hingga membuka ruang subsidi agar beban tidak sepenuhnya ditanggung jamaah. “Ibadah tidak boleh berubah menjadi jarak yang tak terjangkau,” pungkasnya.
