Komisi XI DPR RI dan kalangan ekonom meminta pemerintah menyiapkan langkah antisipatif untuk merespons potensi dampak ekonomi dari eskalasi konflik geopolitik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat (AS). Salah satu yang disorot adalah perlunya menyiapkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melalui skenario darurat.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah segera mengaktifkan skenario fiskal kontinjensi dan memperkuat stabilitas moneter menyusul meningkatnya serangan militer AS dan Israel terhadap Iran. Menurutnya, konflik tersebut melibatkan negara kunci dalam rantai pasok energi global, sehingga berisiko memicu lonjakan harga minyak dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan.
Misbakhun menilai dampak lanjutan dari kondisi tersebut dapat menekan nilai tukar rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri. Ia juga mengingatkan bahwa tekanan tersebut berpotensi lebih terasa menjelang Ramadan dan Idulfitri, saat konsumsi masyarakat cenderung meningkat.
“Momentum Ramadan selalu identik dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa. Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Ia meminta Kementerian Keuangan menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis, termasuk kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan tinggi. Penguatan cadangan fiskal serta penajaman prioritas belanja dipandang penting untuk menjaga ruang APBN tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Dari sisi moneter, Misbakhun menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta likuiditas pasar keuangan. Ia menilai gejolak global kerap memicu arus keluar modal yang dapat menekan rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter perlu terintegrasi.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu. Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” kata Misbakhun.
Selain itu, ia meminta pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Jika harga minyak melonjak signifikan, pemerintah dinilai perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak memicu efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadan dan bersiap menyambut Idulfitri,” ujarnya.
Komisi XI DPR menyatakan akan memantau respons kebijakan pemerintah terhadap dampak konflik tersebut, termasuk terkait subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Sejalan dengan itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai pemerintah perlu menyiapkan rencana kontingensi karena ada kekhawatiran konflik berlangsung lebih lama dari perkiraan. “Tahun lalu kan cuma 12 hari, ini bisa saja lebih. Menurut Trump bisa sampai lima minggu,” ujar David kepada Kontan, Selasa (3/3/2026).
David menilai durasi konflik yang lebih panjang berpotensi mengubah sejumlah asumsi makro dalam APBN 2026, terutama harga minyak, nilai tukar rupiah, dan suku bunga. Ia mencontohkan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 diperkirakan sekitar US$ 70 per barel, sementara saat ini sudah berada di atas US$ 80 per barel.
“Jadi perlu dipersiapkan juga rencana kontingensi. Belum lagi asumsi yang lain seperti rupiah dan suku bunga. Itu kan penting juga,” kata David.
Menurutnya, perubahan APBN dimungkinkan apabila terjadi perubahan kondisi yang drastis. Penyesuaian biasanya dapat dilakukan sekitar April bila asumsi dasar mengalami perubahan signifikan. David menambahkan, perubahan asumsi makro dapat memengaruhi target defisit anggaran. Jika skenario memburuk, pemerintah perlu menyesuaikan asumsi agar belanja negara tidak mendorong pelebaran defisit.
“Kalau asumsi berubah ke arah skenario yang lebih buruk, berarti asumsinya harus disesuaikan. Kalau tidak, belanjanya tetap tinggi dan itu bisa memengaruhi defisit anggaran,” ujarnya.
Ia menyebut potensi pelebaran defisit tetap ada, meski perkembangan situasi geopolitik masih perlu dipantau. Untuk mengantisipasi dampak dari dalam negeri, David juga menilai pemerintah perlu mempercepat reformasi dan realisasi berbagai proyek guna menjaga laju ekonomi, serta menyesuaikan kebijakan belanja bila diperlukan karena kondisi global berbeda dari asumsi awal.
David juga mengingatkan konflik berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi, terutama bila harga minyak dunia bertahan tinggi dalam waktu lama. “Kalau harga minyak masih tinggi tentu inflasi bisa lebih tinggi. Apalagi kalau perang berlangsung lebih lama,” katanya.
Menurutnya, risiko inflasi sangat bergantung pada durasi konflik. Jika berlangsung kurang dari satu bulan, inflasi dinilai masih mungkin terkendali. Namun bila lebih lama, gangguan pasokan minyak global dapat membesar. Ia menjelaskan sekitar 30% minyak global melewati Selat Hormuz dengan volume sekitar 20 juta barel per hari, sehingga gangguan di jalur tersebut berpotensi menekan pasokan energi dunia dan memengaruhi harga minyak global.
