Jakarta — Memanasnya situasi geopolitik global mendorong penguatan kewaspadaan nasional. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan Indonesia perlu memperkuat kedaulatan sekaligus konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif di tengah tarik-menarik kepentingan berbagai negara.
Pernyataan itu disampaikan Dave dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Memperkuat Kedaulatan Bangsa di Era Dinamika Persaingan Global” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4).
Dave menilai eskalasi konflik internasional yang masih berlangsung—seperti Perang Rusia–Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, serta Amerika Serikat—menunjukkan bahwa konflik modern tidak lagi berdiri sendiri. Menurutnya, banyak konflik kini dipengaruhi beragam kepentingan global.
“Kalau hanya dua negara, seharusnya konflik bisa cepat selesai. Tapi faktanya ada suplai senjata, teknologi, bahkan personel dari berbagai pihak,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dave juga menyoroti fenomena keterlibatan warga negara asing, termasuk dari Indonesia, dalam konflik global sebagai tentara bayaran. Ia mengingatkan bahwa iming-iming ekonomi tidak sebanding dengan risiko kehilangan nyawa di zona perang.
Selain itu, Dave menilai stabilitas internal Iran tetap terjaga meskipun terjadi eskalasi konflik. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan kuatnya fondasi ideologi negara dibanding ketergantungan pada figur individu.
Dinamika geopolitik global, lanjut Dave, turut berdampak pada sektor ekonomi, terutama fluktuasi harga energi dunia. Ia mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilai mampu menjaga stabilitas melalui kebijakan fiskal.
“Pemerintah mampu menahan dampak kenaikan harga minyak dengan pengelolaan anggaran yang tepat,” katanya.
Dave juga menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman hibrida, termasuk potensi konflik di kawasan Laut China Selatan serta ketegangan antara China dan Taiwan. Dalam konteks itu, ia menilai Indonesia perlu menjaga keseimbangan hubungan internasional.
“China adalah mitra dagang utama, tetapi kita juga membutuhkan teknologi dan kerja sama dari Barat. Hubungan harus tetap seimbang,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Direktur Lembaga Literasi Politik Indonesia Ujang Komarudin. Ia menilai stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi utama untuk menghadapi gejolak global yang penuh ketidakpastian dan masih didominasi kekuatan negara besar.
“Dalam realitas geopolitik, yang kuat akan menentukan arah, sementara yang lemah akan mengikuti konsekuensi,” katanya.
Ujang menekankan Indonesia perlu memperkuat daya tahan internal, terutama pada sektor energi dan pangan. Ia menilai ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) masih menjadi tantangan, sehingga pembangunan kilang minyak serta cadangan energi nasional perlu dipercepat.
Di sisi lain, ketahanan pangan disebutnya sebagai faktor krusial mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia. “Kalau pangan terganggu, dampaknya bisa sangat serius. Swasembada harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain energi dan pangan, Ujang menyoroti pentingnya penguasaan teknologi sebagai bagian dari kedaulatan bangsa. Ia menilai Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten, namun belum dimaksimalkan secara optimal untuk bersaing di tingkat global. Ia juga menekankan ketahanan budaya sebagai benteng identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi.
Baik Dave maupun Ujang sepakat Indonesia perlu terus memainkan peran aktif di panggung internasional, tidak hanya melalui diplomasi normatif, tetapi juga mendorong solusi konkret atas berbagai konflik global. “Indonesia harus hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sekadar pengamat. Perdamaian dunia harus diperjuangkan dengan langkah nyata,” kata Dave.
Ujang menutup dengan menegaskan ketahanan nasional bukan sekadar kemampuan bertahan, melainkan kesiapan menjaga keberlanjutan dan kedaulatan bangsa di masa depan.
