Ketegangan geopolitik di Timur Tengah disebut kian menambah tekanan pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Dampaknya merambat melalui lonjakan harga energi, pelemahan nilai tukar, serta ancaman inflasi impor yang berlapis dan dinilai berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
Di saat yang sama, daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih membuat konsumsi rumah tangga—selama ini menjadi penopang utama perekonomian—mulai kehilangan daya dorong. Situasi tersebut menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap guncangan eksternal yang sulit diprediksi, sehingga arah kebijakan ekonomi dinilai menjadi penentu untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yudistira Hendra Permana, menilai ketidakpastian global justru menghadirkan tantangan yang lebih kompleks dibanding konflik terbuka. Menurutnya, dinamika geopolitik saat ini tidak sepenuhnya mengarah pada perang langsung, melainkan dipenuhi manuver dan tekanan antarnegara yang menciptakan ruang ketidakpastian luas dan sulit diantisipasi.
“Yang kita hadapi sekarang itu bukan perang terbuka, tetapi situasi yang penuh ketidakpastian, di mana masing-masing pihak saling menekan tanpa benar-benar masuk ke konflik besar, dan kondisi seperti ini justru lebih sulit direspons karena arah perubahannya tidak jelas,” ujar Yudistira, Selasa (7/4).
Tekanan global itu, kata dia, kemudian merambat ke dalam negeri melalui berbagai saluran ekonomi yang saling berkaitan. Ia menilai inflasi yang terjadi saat ini lebih banyak dipicu kenaikan biaya produksi ketimbang peningkatan permintaan. Kenaikan harga energi dan bahan baku berdampak langsung pada sektor riil, termasuk komoditas pangan. Gangguan pasokan serta kenaikan ongkos produksi pada sektor pangan turut mendorong harga di tingkat konsumen.
“Inflasi yang kita hadapi sekarang lebih banyak berasal dari sisi biaya, dari ongkos produksi yang meningkat, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga tekanan ini terasa semakin berat,” ungkapnya.
Kondisi tersebut juga memengaruhi kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi. Yudistira menyebut survei terhadap pelaku industri menunjukkan adanya kekhawatiran bahwa tekanan akan semakin besar dalam waktu dekat. Ketidakpastian global dan domestik dipandang dapat menghambat ekspansi maupun investasi, sehingga kehati-hatian menjadi sikap yang banyak diambil.
“Pelaku usaha melihat ke depan dengan cukup hati-hati karena tekanan biaya masih tinggi dan ketidakpastian belum mereda, sehingga ekspektasi mereka untuk beberapa bulan ke depan cenderung tidak terlalu optimistis,” kata Yudistira.
Di tengah tekanan itu, ia menilai kebijakan ekonomi di Indonesia masih cenderung berorientasi jangka pendek. Menurutnya, banyak keputusan lebih berfokus menjaga stabilitas sesaat ketimbang membangun fondasi jangka panjang, sehingga kebijakan kerap bersifat reaktif. Ia juga mengingatkan ruang fiskal berpotensi tertekan ketika pemerintah menjalankan program prioritas yang membutuhkan anggaran besar tanpa perencanaan yang matang.
“Sering kali yang dilakukan adalah memastikan kondisi tahun berjalan tetap aman, sementara perencanaan jangka panjang kurang mendapat perhatian yang cukup, sehingga kebijakan terlihat reaktif dan tidak memiliki arah yang kuat,” tuturnya.
Yudistira turut menyoroti pengaruh pertimbangan politik dalam arah kebijakan ekonomi. Ia menyebut sebagian program berpotensi dijalankan bukan semata berdasarkan kebutuhan ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan dampak politik. Jika tidak disertai perencanaan matang, kondisi ini dinilai bisa menimbulkan beban fiskal besar dan mengurangi ruang gerak pemerintah dalam merespons krisis.
“Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka risiko fiskal menjadi lebih besar karena keputusan yang diambil tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan ekonomi yang riil,” tegasnya.
Dampak pendekatan kebijakan yang dinilai belum optimal itu, lanjutnya, mulai terasa pada sektor riil dan sistem keuangan. Ia memperkirakan penyaluran kredit berpotensi melambat karena tekanan biaya dan ketidakpastian yang tinggi. Perbankan juga menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara bunga simpanan dan kredit di tengah dinamika suku bunga global, yang dapat mempersempit ruang dunia usaha untuk berkembang.
“Ketika tekanan biaya meningkat dan ketidakpastian tinggi, perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga sektor riil ikut terdampak dan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas,” ujarnya.
Untuk menghadapi situasi tersebut, Yudistira menekankan pentingnya komitmen pada kebijakan jangka panjang. Ia menilai investasi pada pembangunan sumber daya manusia dan sektor energi menjadi kunci memperkuat ketahanan ekonomi, sekaligus mencegah Indonesia terus berada dalam siklus kebijakan jangka pendek. Menurutnya, keberanian menetapkan prioritas menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau kita ingin kuat dalam jangka panjang, maka komitmen pada pembangunan sumber daya manusia dan transformasi energi harus benar-benar dijalankan secara serius, bukan sekadar menjadi wacana,” katanya.
Pada akhirnya, ia menilai fondasi kebijakan ekonomi Indonesia saat ini belum sepenuhnya kuat untuk menghadapi krisis berlapis. Berbagai tantangan struktural, menurutnya, masih perlu dibenahi agar kebijakan berjalan lebih efektif. Tanpa perbaikan mendasar, tekanan global disebut akan terus memberi dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.
“Fondasi kita sebenarnya belum cukup kuat, sehingga ketika tekanan datang dari berbagai arah, respons yang dihasilkan sering kali belum optimal dan masih perlu banyak pembenahan,” pungkasnya.
