Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan invasi darat skala besar ke Ukraina. Serangan tersebut melibatkan hampir 200.000 tentara dan disebut mewakili sebagian besar kemampuan ekspedisi militer Rusia. Peristiwa itu memicu gelombang kejut di Eropa, ketika negara-negara mulai menilai kembali kesiapan mereka menghadapi kekuatan militer besar dalam potensi konflik di masa depan.

Sejumlah negara Eropa—termasuk kekuatan tradisional seperti Prancis, Inggris, dan Jerman, serta kekuatan regional seperti Polandia—disebut menyadari bahwa mereka tidak dapat mengerahkan kekuatan yang sebanding dalam skenario medan perang yang mungkin terjadi. Dalam konteks ini, perlindungan keamanan Eropa dipaparkan telah lama bertumpu pada kerja sama Inggris-Amerika yang berakar sejak 1941, ketika Franklin Roosevelt dan Winston Churchill membangun mekanisme komando bersama untuk merancang strategi besar dan mengelola operasi lintas medan perang pada Perang Dunia II.

Model kolaborasi itu, termasuk keberhasilan invasi D-Day pada 6 Juni 1944, digambarkan membentuk kerangka pemahaman peran Amerika Serikat dalam keamanan Eropa selama puluhan tahun berikutnya. Setelah Perang Dunia II, kekhawatiran terhadap ekspansi Uni Soviet di Eropa Timur turut mendorong pembentukan Organisasi Pakta Atlantik Utara (NATO) pada 4 April 1949. Anggota pendiri NATO meliputi Amerika Serikat, Inggris Raya, Prancis, Belgia, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, dan Portugal. Pada periode yang sama, tiga dari empat zona pendudukan Jerman pascaperang dikelola oleh Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Prancis, yang kemudian digabung pada Mei 1949 menjadi Republik Federal Jerman (Jerman Barat).

Dalam daftar “enam anggota NATO di Eropa yang paling siap berperang melawan Rusia”, data yang tersedia menyoroti dua negara: Jerman dan Prancis.

Jerman

Jerman digambarkan sebagai negara dengan fondasi ekonomi yang kuat, ditopang oleh faktor geografi, iklim, jalur air pedalaman, dan karakter penduduknya. Namun, kondisi Bundeswehr—khususnya angkatan darat Jerman (Deutsche Heer/Heer)—disebut berada dalam situasi sulit dan dinilai tidak siap untuk pertempuran sesungguhnya, terlebih menghadapi skenario pasukan penyerang berjumlah lebih dari 200.000 orang.

Heer memulai transisi dari kekuatan yang sebelumnya mengandalkan lebih dari 100.000 wajib militer menjadi pasukan sukarelawan pada 2011. Pada 2022, jumlahnya disebut menyusut menjadi sekitar 60.000 tentara. Struktur pasukan tempur Jerman diorganisasi ke dalam Divisi Panzer ke-1 dan ke-10, Divisi Pasukan Cepat (pasukan ringan yang dapat dikerahkan), serta sejumlah unit spesialis dan pendukung.

Dalam pengukuran kekuatan tempur, Jerman menggunakan satuan batalion sekitar 1.000 tentara—disebut dua kali ukuran batalion Amerika—yang bermanuver sebagai bagian dari brigade. Heer juga disebut memiliki target 10.000 tentara siap dikerahkan, dengan kemampuan mempertahankan 4.000 tentara (pada dasarnya satu brigade) di medan operasi tanpa batas waktu, serta menyediakan 1.000 tentara untuk respons krisis atau kontribusi Jerman pada Satuan Tugas Gabungan Kesiapan Sangat Tinggi NATO (VJTF). Namun, kemampuan Heer untuk memenuhi persyaratan minimal tersebut dinyatakan diragukan.

Dari sisi perlengkapan, Jerman disebut memiliki enam batalion lapis baja. Lima batalion masing-masing dilengkapi 44 tank tempur utama Leopard II, sementara satu batalion lapis baja gabungan Jerman/Belanda dilengkapi 48 Leopard II. Selain itu, dari 12 batalion infanteri mekanis Jerman, 10 batalion masing-masing dilengkapi 44 kendaraan tempur infanteri Puma. Dua batalion gabungan Jerman/Belanda lainnya menggunakan kendaraan tempur infanteri CV90.

Prancis

Angkatan Darat Prancis (Armée de Terre) digambarkan sebagai salah satu kisah sukses pertahanan Eropa. Kekuatan personelnya disebut mencapai 105.000, dan dinilai memiliki kemampuan ekspedisi yang nyata.

Setelah serangan teroris di Paris pada 2015, pemerintah Prancis memerintahkan Operasi Sentinelle dengan mengerahkan 10.000 tentara untuk patroli di dalam negeri. Sejak 2015 hingga saat ini (berdasarkan data yang tersedia), pasukan tersebut disebut menjaga infrastruktur khusus, sinagoge, sekolah Yahudi, dan restoran dari ancaman serangan teroris.

Prancis juga disebut mampu menjalankan operasi luar negeri secara bersamaan. Pada 2016, Prancis dikatakan dapat mengerahkan 3.500 pasukan—sekitar satu brigade—ke kawasan Sahel melalui Operasi Barkhane, sambil mengirim beberapa ratus pasukan ke Republik Afrika Tengah di bawah Operasi Sangaris. Selain itu, bekas koloni Prancis seperti Senegal dan Gabon disebut menempatkan ribuan pasukan Prancis tambahan.

Catatan: Data referensi yang tersedia hanya memuat rincian untuk Jerman dan Prancis, meskipun judul daftar menyebut “enam” anggota NATO di Eropa.