Eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran diproyeksikan meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada pos subsidi energi. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan LPG dari kawasan tersebut dinilai membuat neraca perdagangan rentan tertekan dan berpotensi memperlebar defisit anggaran ketika harga energi global naik.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah berisiko membuat beban subsidi energi dari APBN semakin membengkak, khususnya untuk komoditas BBM dan LPG.
Menurut Fabby, hampir 50% kebutuhan minyak Indonesia masih dipenuhi melalui impor. Ia merinci, dari total konsumsi sekitar 1,7 juta barel, produksi dalam negeri disebut berada di kisaran 860 ribu barel.
Ia juga menyebut Arab Saudi menyumbang sekitar 38% impor minyak mentah Indonesia, dengan nilai lebih dari USD 1,2 miliar per tahun. Sisa pasokan berasal dari Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait.
Ketergantungan impor dinilai lebih besar pada LPG. Fabby menyampaikan sekitar separuh kebutuhan LPG Indonesia diimpor dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait, sementara separuh lainnya berasal dari Amerika Serikat, dengan nilai lebih dari USD 714 juta per tahun.
“LPG ini bukan sekadar bahan bakar industri, lebih dari 70 juta rumah tangga Indonesia menggunakannya untuk memasak, terutama tabung gas 3 kg yang disubsidi pemerintah,” kata Fabby. Ia menambahkan, subsidi untuk LPG dan BBM tahun ini mencapai sekitar Rp 106 triliun.
Merujuk catatan Badan Pusat Statistik (BPS), impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia pada 2024 mencapai USD 36,82 miliar. Dalam konteks tersebut, Fabby menilai LPG menjadi salah satu komponen impor terbesar Indonesia.
Ia menekankan, ketika harga global naik akibat konflik atau gangguan pasokan, dampaknya dapat langsung terasa melalui lonjakan biaya impor yang menekan neraca perdagangan, meningkatnya beban APBN untuk menjaga harga subsidi, serta ketahanan energi yang tetap bergantung pada pasar global.
Di sisi lain, analis Barclays memperkirakan harga minyak dapat menembus USD 100 per barel ketika pasar kembali dibuka. Sejumlah perusahaan pelayaran besar seperti Hapag-Lloyd dan Maersk juga dilaporkan telah menangguhkan pelayaran di kawasan tersebut.
Fabby menilai, bagi Indonesia, harga minyak USD 100 berpotensi membawa konsekuensi fiskal yang besar. Ia menyebut setiap kenaikan USD 1 per barel dapat memperlebar defisit anggaran sekitar Rp 6,8 triliun. Jika harga benar-benar menyentuh USD 100, beban subsidi dinilai bisa melonjak dan berisiko mengganggu stabilitas pasokan LPG 3 kg.
Sebelum konflik memanas, belanja subsidi energi dan kompensasi listrik disebut sudah diperkirakan mencapai Rp 381 triliun, dengan asumsi harga minyak dalam APBN 2026 sebesar USD 70 per barel. Fabby menilai setiap kenaikan harga di atas asumsi tersebut akan memperburuk defisit.
Ia juga menyoroti tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Menurutnya, ketika rupiah melemah Rp 1.000, biaya impor dapat bertambah hingga ratusan miliar rupiah.
