Jakarta — Ketidakpastian situasi global dinilai membuat kebijakan kedaulatan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto semakin relevan, terutama terkait kemandirian, ketahanan, serta kedaulatan energi dan pangan. Penilaian ini mengemuka di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah setelah serangan AS-Israel terhadap Iran.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan agenda pemerintah untuk memperkuat kemandirian energi dan pangan penting dalam menghadapi kondisi global yang dinamis dan sulit diprediksi.
Menurut Komaidi, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam isu kedaulatan energi merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang. Ia menilai kebijakan tersebut akan membantu generasi mendatang dalam mengakses energi. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan sektor migas membutuhkan waktu panjang.
“Tujuannya sangat bagus, konsep pemerintah Asta Citanya bagus, tapi kalau minyak itu kontraknya kan 30 tahun, kalau hari ini kita nemu minyak, itu baru bisa diproduksikan komersial itu lima tahun ke depan,” kata Komaidi, Selasa, 3 Maret 2026.
Meski menekankan pentingnya strategi jangka panjang, Komaidi mendorong pemerintah menyiapkan langkah jangka pendek. Ia mencontohkan upaya mengoptimalkan lapangan migas yang sudah ada, termasuk sumur idle, sumur tua, dan sumur rakyat.
“Saya kira dalam jangka pendek, seluruh potensi domestik harus diprioritaskan untuk kepentingan nasional ya,” ujarnya.
Selain optimalisasi produksi, ia juga menilai pemerintah perlu segera memikirkan energi substitusi untuk minyak, gas, dan energi baru terbarukan. Komaidi menyoroti pasokan elpiji sebagai isu paling krusial saat ini.
Ia menyebut konsumsi elpiji Indonesia mencapai sekitar 9 juta metrik ton per tahun, sedangkan kapasitas domestik hanya 1,8 metrik ton. Dengan demikian, sekitar 7,2 juta metrik ton harus dipenuhi melalui impor.
Menurut Komaidi, sumber impor elpiji Indonesia saat ini berasal dari dua wilayah: Amerika Serikat sebesar 52% dan Timur Tengah sebesar 48%. Ia menilai kondisi ini menimbulkan kerentanan pasokan karena kedua wilayah tersebut tengah terkait dengan konflik di Timur Tengah.
Untuk menjaga ketersediaan elpiji, Komaidi menyarankan agar masyarakat mulai diarahkan menggunakan kompor listrik. Sementara terkait BBM, ia juga mengusulkan dorongan penggunaan transportasi umum sebagai salah satu langkah pengurangan ketergantungan.
